Tag: ekonomi

7cloud.asia – Anggota DPR Firman Soebagyo, menilai sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini berpotensi mematikan ruang gerak sektor swasta yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya, pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai apabila pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak.

“Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana,” ujar Firman dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Firman menjelaskan, kemampuan fiskal pemerintah sangat terbatas sehingga APBN tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan pembangunan nasional.

Baca Juga: Ritel Modern Ditutup untuk Pengembangan Koperasi Merah Putih, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Tambah PHK

Dia menyoroti besarnya porsi anggaran negara yang sudah terserap untuk sektor pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai, hingga pembangunan infrastruktur.

“Dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan, subsidi energi, gaji ASN, dan infrastruktur, ruang gerak APBN sangat terbatas. Karena itu, pemerintah harus memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk tumbuh,” kata Politisi Partai Golkar itu.

Menurut Firman, negara-negara maju mampu berkembang bukan semata-mata karena kekuatan APBN, melainkan karena terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan kondusif bagi sektor swasta.

“Negara maju tidak dibangun dengan mengandalkan APBN semata, tapi dengan ekosistem swasta yang sehat. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan pesaing,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN ini.

Ia menambahkan, dunia usaha saat ini lebih membutuhkan kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, serta insentif yang jelas dibanding kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian.

Baca Juga: Kesenjangan Ekonomi dan Ketidakadilan Bayangi Peringatan Hari Lahir Pancasila

Firman pun mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai kontraproduktif terhadap dunia usaha dan investasi nasional.

“Kalau swasta tumbuh, pajak naik, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat meningkat, dan APBN pun ikut sehat. Inilah sinergi yang harus dibangun,” ujar Anggota Baleg DPR RI itu.

Firman juga menyinggung maraknya penutupan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di sejumlah daerah sebagai contoh nyata dampak kebijakan dan kondisi usaha yang tidak kondusif.

Menurutnya, keberadaan ritel modern tidak hanya menjadi penggerak investasi, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM dan usaha menengah sebagai pemasok maupun mitra usaha.

“Kalau usaha-usaha besar maupun menengah mulai tertekan hingga menutup gerai, dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada pekerja, UMKM pemasok, hingga perputaran ekonomi daerah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

Ia mengingatkan, tanpa keberpihakan nyata kepada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen serta agenda hilirisasi industri nasional akan sulit diwujudkan.

“Tanpa keberpihakan nyata pada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan hilirisasi industri akan sulit tercapai,” pungkas Firman

 

7cloud.asia – Sejak revolusi industri 1.0—atau dikenal sebagai dimulainya era ekonomi modern—rentetan krisis ekonomi rutin melanda dunia.

Tren tersebut dimulai dari peristiwa Depresi Besar 1929. Krisis ekonomi global berikutnya terjadi pada tahun 1970-an, ketika perang Timur Tengah antara Mesir, Suriah dan Israel menyebabkan kenaikan harga minyak. Lalu ada Black Monday pada tahun 1987.

Krisis global yang bersumber di Asia terjadi pada 1997. Kemudian diikuti dengan krisis finansial 2008, pandemi Covid-19 pada 2020, dan saat ini krisis di Selat Hormuz, Timur Tengah.

Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada krisis ekonomi yang muncul tiba-tiba. Krisis terjadi karena ada kerentanan yang diabaikan dan kemudian muncul shock atau pukulan yang memperburuk situasi.

Bukan tidak mungkin, melihat pola-pola yang ada sebelumnya, terjadinya krisis bakal kian intens di masa depan. Sebab, krisis ekonomi global yang berasal dari faktor non-ekonomi terus meningkat. 

Karena itu, pemerintah perlu lebih cakap dalam memprediksi krisis dan membangun ekonomi domestik yang optimal agar efek krisis ekonomi global di masa depan tak membuat kondisi dalam negeri morat-marit.

Faktor non-ekonomi kian sering jadi sumber masalah

Sejak 1998 sampai 2026, dunia telah melewati setidaknya delapan sampai sepuluh episode guncangan ekonomi besar.

Daftar panjang tersebut diisi oleh krisis ekonomi Asia 1997-1998, Rusia-LTCM tahun , dot-com, krisis keuangan global 2008, krisis utang Eropa, resesi COVID-19, krisis energi-pangan-inflasi 2021–2023, tekanan properti Tiongkok, dan gejolak perbankan 2023.

Sepanjang periode itu pula, faktor geopolitik dan keamanan jadi langganan pemicu krisis. Bentuk-bentuk faktor geopolitik itu antara lain: perang dan invasi, terorisme dan krisis keamanan.

Faktor geopolitik ini sulit diprediksi karena kemunculannya disebabkan oleh ketidakstabilan atau perebutan kekuasaan politik di suatu wilayah atau antarnegara adikuasa. Contohnya adalah perang di Ukraina yang saat ini memang mereda tapi belum benar-benar selesai.

Konflik ini memaksa AS mengembargo Rusia dan melarang negara tersebut untuk mengekspor gas alam ke Eropa—mengakibatkan krisis energi di Eropa Barat. Ekonomi di Eropa kemudian melambat dan dunia terkena getahnya: pertumbuhan ekonomi global terpangkas 0,5-1% per tahun sejak tahun 2022.

Belum usai perang Rusia-Ukraina, perang kembali meletus antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran awal Februari 2026 lalu. Salah satu hal yang kemudian berdampak luas karena perang ini adalah penutupan selat Hormuz. 

Selat ini merupakan jalur logistik minyak mentah dunia yang memasok seperlima pasokan minyak mentah global. Konflik di wilayah ini bisa dipastikan akan melambatkan pekonomian global di tahun 2026.

Ketahanan ekonomi nasional ringkih

Pemerintah dan pelaku bisnis memerlukan arah dan panduan untuk menentukan prioritas kebijakan ekonomi apa yang bisa menghasilkan kinerja ekonomi optimal di tengah situasi yang serba tidak pasti.

Supaya optimal, pembiayaan negara harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi optimal dan penciptaan lapangan kerja. Kas negara juga perlu diarahkan untuk membiayai sektor-sektor ekonomi prioritas serta investasi jangka panjang seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah perlu berfokus pada penciptaan pekerjaan berkualitas dan perbaikan iklim bisnis nasional.

Fokus pada dua hal itu juga bisa meredam guncangan ekonomi dari faktor geopolitik global. Sebab, kemandirian ekonomi nasional bisa terwujud dengan penguatan daya saing pengusaha dan industri lokal layaknya Cina.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini yang masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah memang cukup tahan banting dari gejolak global. Buktinya, konsumsi yang ditopang subsidi dan bantuan sosial yang kuat sukses meredam gejolak krisis global 2008 silam.

Sayangnya, hal ini bersifat sesaat karena kemampuan fiskal pemerintah terbatas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61%.

Sumber pertumbuhan berasal dari konsumsi berkontribusi 4,92%, investasi bertumbuh 5,15% dan belanja pemerintah naik drastis 21,81%. 

Namun, kenaikan belanja pemerintah disebabkan oleh program mercusuar pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tidak memberikan efek domino positif pada perekonomian nasional. 

Alhasil, bisa disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi dan politik Indonesia di masa pemerintahan Prabowo – Gibran—di tengah kondisi saat ini—tidak berorientasi pada pembangunan ekonomi yang kuat dan berjangka panjang.

Krisis lain pasti ada dan kian susah diprediksi

Salah satu tema menarik dalam mengkaji ilmu ekonomi dan bisnis adalah apakah kondisi ekonomi dan bisnis di masa yang akan datang bisa diperkirakan atau diramalkan?

Dalam memprediksi krisis ekonomi, berbagai indikator ekonomi baik makro (pertumbuhan, inflasi dan nilai tukar mata uang) maupun mikro (kondisi dunia bisnis dan perilaku masyarakat) di masa depan perlu menjadi bahan kajian.

Misalnya fenomena ekonomi dan bisnis yang saat ini sedang penuh dengan VUCA (Volatility Uncertainty Complexity and Ambiguity) atau gejolak, ketidakpastian, kerumitan dan ambiguitas.

Juga semakin banyaknya variabel non-ekonomi yang bisa memengaruhi kondisi ekonomi dan bisnis berskala global. Variabel-variabel seperti kondisi geopolitik, perkembangan teknologi, faktor lingkungan, ancaman perang dan wabah penyakit sudah tak bisa lagi disepelekan. 

Bahkan masalah iklim yang kian panas saja terbukti bisa menurunkan pendapatan usaha dan para pekerjanya.

Karena itu, apabila pemerintah memaksa menggunakan pemodelan ekonomi yang tak lagi relevan, datanya seringkali tidak bisa diubah menjadi data kuantitatif yang pasti.

Dan inilah yang menjadi tantangan yang dirasakan oleh ekonom, pemerintah, dan lembaga multilateral di seluruh dunia.

---

Anton Agus Setyawan, Profesor Ilmu Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

 

7cloud.asia – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh level terendah sepanjang sejarah pada 4 Juni 2026, yang mencapai Rp18 ribu per dolar AS.

Pada level ini, pelemahan nilai tukar ini seharusnya sudah bukan angka ekonomi makro semata. Ia menyentuh level finansial rumah tangga karena ada peningkatan biaya pembelian barang impor, energi, jasa, dan pangan.

Bahkan, per 10 Juni 2026, harga Pertamax naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Kondisi-kondisi tersebut seharusnya sudah mamaksa masyarakat untuk menyesuaikan kekuatan finansial rumah tangga dengan segala kebutuhan yang harus dipenuhi.

Namun di sisi lain, sudut perkotaan, mal, kafe, dan tempat nongkrong tetap ramai seolah tidak ada yang terjadi.

Nyatanya, hal ini disebabkan karena banyak yang tak sadar yang sebenarnya bisa dihemat. 

Gaya hidup mengalahkan kebutuhan hidup

Tidak seperti lipstick effect, yaitu satu fenomena yang menjelaskan mengapa konsumen tetap membeli produk kecil yang bersifat affordable luxury (seperti lipstik, kosmetik, atau kopi premium) di saat kondisi ekonomi memburuk.

Saat ini sekat antara kebutuhan hidup dan gaya hidup makin menipis. Sebab kebutuhan hidup masyarakat modern semakin beragam yang mencakup gaya hidup, teknologi, dan digitalisasi yang belum ada sebelumnya turut menjadi kebutuhan baru.

Alhasil, belanja seperti biaya internet rumah, paket data, berlangganan layanan hiburan digital, aplikasi berbasis langganan untuk menunjang pekerjaan dan aktivitas sehari-hari harus dipenuhi.

Belum lagi biaya aktivitas rekreasi dan gaya hidup, seperti membeli kopi di kedai kopi, nongkrong, dan berolahraga seperti lari atau padel yang menjelma jadi tren dan gaya hidup kaum urban.

Fakta menarik dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terjadi kenaikan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan dari 48,68% pada 2016 menjadi 50,77% pada 2025. 

Statistik ini menunjukkan bahwa rumah tangga Indonesia saat ini mengalami beban ganda. Beban datang dari kebutuhan dasar untuk makanan saat ini menyerap sebagian besar anggaran rumah tangga.

Di saat bersamaan, kebutuhan baru terus bermunculan sehingga menambah daftar alokasi pengeluaran yang harus dikelola dengan bijak. Padahal, tidak semua kebutuhan baru yang muncul harus dituruti dan jadi wajib untuk dipenuhi.

Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi beban selangit

Biaya-biaya dari pengeluaran tambahan yang disebutkan sebelumnya mungkin terlihat kecil dan masih terjangkau. Namun, jika dilakukan secara rutin dan jumlahnya banyak, tambahan pengeluaran tersebut dapat menjadi beban finansial rumah tangga.

Untuk mengulasnya, salah satu konsep ekonomi perilaku yang relevan adalah mental accounting. Konsep tersebut mengenalkan bahwa individu cenderung menilai dampak setiap pengeluaran kecil secara terpisah, bukan sebagai akumulasi total, sehingga dampak kumulatifnya seringkali tidak disadari.

Seseorang tidak merasa keberatan untuk membeli kopi seharga Rp20 ribu dan air minum kemasan Rp5 ribu setiap hari.

Padahal, jika diakumulasikan dalam sebulan bahkan setahun, pengeluaran tersebut senilai Rp600 ribu- Rp9 juta. Jumlah uang yang cukup banyak untuk dijadikan tabungan bukan? 

Kecenderungan ini juga diperkuat dengan present bias, yakni bias psikologis manusia untuk lebih memilih kepuasan yang dirasakan sekarang daripada manfaat yang dirasakan pada masa mendatang.

Selain itu, kemudahan pembayaran digital saat ini juga sukses menghilangkan efek jera seseorang dalam melakukan pembayaran atau yang dikenal dengan pain of paying.

Akibatnya, berbagai pengeluaran kecil menjadi semakin mudah dilakukan dan semakin sulit dikendalikan.

Tidak heran, banyak ditemukan dan mungkin termasuk kita sendiri, lebih mendahulukan membayar tagihan Netflix, Spotify, Disney+ ketimbang mengikuti kursus berbayar untuk menunjang pengembangan keahlian diri.

Sulit ditekan, tapi tidak mustahil

Jika keputusan kecil yang berulang dapat melemahkan kekuatan finansial rumah tangga, maka solusi untuk memperkuat finansialnya juga dapat dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sama.

Yang paling mudah dilakukan adalah beralih dari membeli kopi di kedai kopi dengan menyeduh kopi sendiri di rumah, membiasakan membawa air minum dengan tumbler, dan membawa bekal dari rumah.

Kebiasaan-kebiasaan kecil ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi makanan jadi—komponen terbesar pengeluaran rumah tangga pada kelompok makanan.

Hasil Susenas 2026 dari BPS menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan minuman jadi mencapai 32,51% dari total pengeluaran kelompok makanan, meningkat 3,46% dari satu dekade lalu.

Hal ini mengonfirmasi adanya pergeseran pola konsumsi makanan dan gaya hidup ke arah yang lebih mudah dan praktis, semakin didukung dengan layanan pesan-antar daring.

Kebiasaan lain yang perlu dihemat adalah pengeluaran langganan layanan digital seperti platform streaming, penyimpanan awan (cloud), aplikasi produktivitas, serta layanan berbasis kecerdasan buatan yang tidak digunakan secara optimal.

Dalam situasi tekanan ekonomi yang penuh ketidakpastian, kekuatan finansial rumah tangga menjadi hal penting yang harus mendapat perhatian khusus.

Pada akhirnya, tantangan terbesar yang dihadapi rumah tangga bukanlah mencari cara untuk berhemat. Akan tetapi, menyadari bahwa setiap keputusan-keputusan kecil yang tampak tidak penting hari ini dapat menentukan kondisi keuangan rumah tangga di masa depan.

 

---

Andriana Lisnasari, Statistisi Ahli Pertama, Badan Pusat Statistik

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.