7cloud.asia – Di balik angka pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan resmi, ada banyak realitas yang luput dari radar statistik.
Di era perubahan iklim dan digitalisasi, kemiskinan tidak lagi hanya tentang pendapatan semata, tetapi juga kerentanan akibat bencana, keterbatasan akses digital, hingga berbagai layanan dasar.
Sementara kota-kota besar sibuk membangun sistem kota pintar dengan berbagai layanan berbasis digital, jurang ketimpangan pembangunan dengan wilayah pinggiran justru makin melebar.
Di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, masih banyak warga yang kesulitan mengakses air bersih.
Data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yang rutin dirilis setiap Maret dan September pun belum mencakup banyak aspek penting, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
Akibatnya, banyak warga yang meski tidak tergolong “miskin” secara statistik, tapi hidup dalam ketidakpastian karena bergantung pada pekerjaan informal, berhadapan dengan tingginya biaya hidup, atau rawan terdampak bencana.
Baca: Angka statistik dan realita kemiskinan di Indonesia
Mereka inilah kelompok yang masuk kategori masyarakat rentan miskin—jumlahnya mencapai sekitar 9,48 juta orang—yang berisiko jatuh ke dalam jurang kemiskinan kapan saja.
Risiko miskin karena ketimpangan akses digital
Digitalisasi memang membawa banyak manfaat dan memudahkan hidup masyarakat dalam berbagai hal. Transfer uang, misalnya, kini bisa dilakukan lebih cepat.
Begitu juga dengan layanan pemerintah yang jadi lebih efisien. Namun, akses digital itu tidak dirasakan merata oleh semua masyarakat.
Di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) utamanya, akses internet masih menjadi barang mewah.
Di beberapa kabupaten di Papua Barat dan NTT misalnya, cakupan sinyal 4G tak sampai 20 persen. Akibatnya, jutaan warga sulit mengakses informasi, bantuan sosial, maupun pendidikan.
Ketimpangan digital ini bukan sekadar soal infrastruktur teknologi, tapi menyebabkan ketimpangan struktural yang semakin dalam. Siapa pun yang tidak terkoneksi berarti tidak terlihat dalam perumusan kebijakan.
Baca: Mengapa angka kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia berbeda
Padahal, di forum-forum internasional seperti G20 dan ASEAN, Indonesia aktif berbicara soal keadilan digital.
Sebelum bicara isu global, seharusnya pemerintah terlebih dahulu harus memastikan masyarakat sendiri tak tertinggal dalam transformasi digital.
Akhirnya, penting untuk menekankan bahwa kemiskinan di abad ke-21 adalah persoalan sistemik, bukan individual.
Kemiskinan juga menyangkut desain institusi, alokasi anggaran, tata kelola data, dan cara negara mendefinisikan siapa warganya yang dianggap berhak mendapat bantuan.
Kredibilitas Indonesia di panggung dunia hanya akan kuat jika kita bisa konsisten membereskan masalah di dalam negeri terlebih dahulu, termasuk masalah kemiskinan.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Dr. Sanjoyo, M.Ec (Dosen Ilmu Ekonomi, BAPPENAS)