7cloud.asia – Puluhan ibu menggelar tikar palstik dan mengeluarkan bekal makanan yang mereka bawa berunjuk rasa di di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu (15/10/2025).
Mereka yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia, Aliansi Ibu Indonesia, SERUNI dan HERizon mendesak pemerintah menghentikan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program yang diklaim sebagai solusi gizi anak sekolah ini justru menimbulkan krisis kesehatan, krisis akuntabilitas dan krisis moral dalam tata kelola negara,” demikian rilis yang diterima 7cloud.asia.
Mereka juga menuntut agar pemerintah mencabut pelibatan TNI/Polri dalam seluruh aspek MBG. Mulai dari pengawasan, distribusi hingga dapur pengolahan.
Baca: Korban Keracunan MBG Terus Bertambah, Bukti Negara Abai Kesehatan Anak
Menurut mereka, hal ini menunjukkan adanya militerisasi urusan sipil serta membuka ruang baru bagi penyalahgunaan kewenangan dalam ranah publik. Padahal, militer dan polisi bukan lembaga pangan dan tugas mereka bukan mengurus makan anak-anak sekolah.
“Urusan makan anak bukan urusan militer,” tulisnya dalam poster.
Dalam orasinya, mereka menilai program MBG yang dijalankan selama ini, pemerintah tampak abai terhadap hak inklusivitas dan hak anak atas kesehatan. Kenyataannya, banyak anak yang alergi makanan tertentu, intoleransi laktosa atau kondisi medis tertentu yang tidak dapat mengonsumsi MBG.
“Namun tetap dipaksa ikut tanpa opsi makanan pengganti. Ini bentuk pengabaian terhadap hak anak atas perlakuan yang adil dan aman di sekolah,”.
Baca: Rieke: Stop Cawe-cawe Politisi Dalam Proyek MBG
Selain itu, lanjut orator tersebut, MBG juga mengabaikan rekomendasi dari para ahli gizi yang menganjurkan agar anak-anak tidak rutin mengonsumsi Ultra Processed Food (UPF) seperti nugget, sosis, kornet yang tinggi garam dan lemak jenuh serta jauh dari konsep bergizi yang dijanjikan.
Hingga kini berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) lebih dari 10.482 anak yang menjadi korban keracunan MBG di berbagai daerah.
Karena itu, perlu dilakukan audit nasional yang independen terhadap seluruh vendor, dapur sekolah serta rantai pasok MBG. “Hasilnya harus jelas dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat,” kata orator lainnya.