7cloud.asia – Ketua Komisi V DPR Lasarus mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan polemik angkutan online yang telah bergulir lama.
Ia menekankan pentingnya mencari win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak agar sektor angkutan online ini dapat berjalan dengan baik tanpa timpang sebelah.
Politisi PDI Perjuangan ini mengakui ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur angkutan online menjadi kendala pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Saat ini angkutan online diatur Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) yang sepenuhnya merupakan domain pemerintah.
Baca: DPR pertanyakan aturan potongan tarif ojek online yang berubah-ubah
Untuk menyelesaikan masalah angkutan online, pemerintah diminta belajar dari pengalaman negara-negara lain.
“Kami sebagai wakil rakyat, Pak, memohon dan meminta ya berdasarkan masukan apa yang dialami oleh masyarakat dan seterusnya haruslah rasa keadilan itu tergambar, negara harus hadir di saat-saat memang rakyat membutuhkan,” ujar Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR dengan Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Dia menegaskan negara harus hadir saat rakyat membutuhkan solusi konkret, mengingat jutaan mitra angkutan online dan jutaan UMKM yang terlibat merupakan roda ekonomi penting yang sedang berputar.
“Ini kita minta pemerintahan mengkaji ini secara cermat, secara arif dan bijaksana dengan dalil-dalil data yang betul-betul valid, Pak, supaya keputusannya diambil nanti adalah betul-betul keputusan yang memenangkan semua pihak,” harapnya.
Baca: Perlawanan pengemudi ojek online terhadap sistem kemitraan yang menindas
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi V DPR Hamka Baco Kady menekankan pentingnya transparansi dari pihak aplikator transportasi online.
“Tolong juga aplikasi-aplikator itu terbuka, jangan ada yang disembunyikan. Contoh, misalnya jasa aplikasi itu berapa sih sebenarnya yang dipungut, karena yang tahu pemungutan itu hanya aplikator itu,” kata Hamka.
Politisi Partai Golkar ini berharap Kemenhub dapat melakukan audit terhadap struktur biaya ini agar semua pihak, baik pengemudi maupun aplikator, dapat memahami komponen pembiayaan secara transparan.
Baginya, hal ini penting mengingat pengemudi juga mengeluarkan modal berupa kendaraan dan tenaga, yang perlu diakomodasi dalam pembagian pendapatan.
“Mudah-mudahan ada jalan keluar dengan baik dan kita ya selanjutnya apa yang terjadi kedepan kita akan pantau dan kita akan dorong semaksimal mungkin agar ada pengertian sama-sama,” pungkasnya.