ruangkota

Tag: as

  • Rotasi Cepat Duta Besar Indonesia untuk AS, Adakah Agenda di Balik Keputusan Ini?

    Rotasi Cepat Duta Besar Indonesia untuk AS, Adakah Agenda di Balik Keputusan Ini?

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo, Senin (17/7) melantik satu menteri dan lima wakil menteri. Di antara lima wakil menteri itu terdapat Rosan Perkasa Roeslani, yang ditarik pulang dari posisinya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika dan ditunjuk menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.

    Rosan menjabat duta besar pada 25 Oktober 2021, ini artinya dia belum menyelesaikan masa jabatannya sebagai duta besar Indonesia untuk AS.

    Ia adalah duta besar ketiga dalam empat tahun terakhir yang tidak menyelesaikan masa jabatannya secara penuh. Umumnya masa jabatan seorang duta besar berkisar antara tiga hingga lima tahun, tergantung kebutuhan dan berbagai pertimbangan lain.

    Baca Juga: Tradisi Buka Puasa Indonesia Mampu Satukan Tokoh Tiga Agama di AS

     

    Pendahulu Rosan, Muhammad Lutfi, hanya menduduki posisi yang sama, yaitu Duta besar Indonesia untuk AS selama kurang lebih tiga bulan, yaitu pada 14 September-23 Desember 2020. Lutfi kemudian ditarik pulang dan diangkat menjadi menteri perdagangan.

    Pendahulu Lutfi, Mahendra Siregar, menjabat selama sembilan bulan, antara 7 Januari – 25 Oktober 2019. Ia ditarik pulang dan diangkat menjadi wakil menteri luar negeri dan kemudian menjadi ketua Otoritas Jasa Keuangan.

    Baca Juga: Senator AS Dukung Pengembangan Energi Terbarukan di Kepulauan Wakatobi

    Mungkinkah Membangun Networking dalam Waktu Singkat?

    Pengamat hubungan internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nanto Sriyanto mengatakan ia memahami rotasi yang begitu cepat di posisi duta besarAS itu karena adanya kebutuhan di dalam negeri.

    Tetapi ia mempertanyakan faktor membangun jaringan (networking) dengan pejabat dan institusi di negara penempatan, yang tidak bisa dilakukan dalam periode singkat, terlebih dengan kultur diplomasi yang jauh berbeda.

    Baca Juga: Pemerintahan Taliban Tutup Ratusan Salon di Afghanistan

    Ketika mereka ditarik ke Indonesia untuk memegang jabatan, katakanlah pejabat teras negara, artinya apakah pada misi sebelumnya, mereka sudah bisa membangun hubungan kelembagaan? Ini yang memang menjadi tanda tanya.

    “Walaupun saya melihat secara pribadi mereka sudah punya cukup jejaring bisnis, tapi persoalannya adalah apakah ketika mereka menjabat dalam waktu yang singkat itu, Indonesia secara diplomatik sudah cukup bisa membangun hubungan dengan Amerika, itu menjadi sebuah persoalan tersendiri,” kata Nanto sebagaimana dikutip VOA Indonesia.

    Baca Juga: Gelombang Panas di India Tewaskan 98 Orang

    Empat tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia dinilai konsisten menempatkan orang dengan latar belakang ekonomi dan bisnis yang kuat untuk menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika. Tetapi rekam jejak tokoh-tokoh itu dan target memperkuat hubungan ekonomi dengan Amerika tampak sirna dengan rotasi berulang kali ini, tambah Nanto.

    Dia menekankan membangun hubungan diplomatik antar pemerintahan tidak dapat disetarakan dengan membangun hubungan bisnis di tingkat perusahaan antar dua negara.

    Indikator Penunjukkan dan Penarikan Dubes

    Sesuai UUD 1945 Pasal 13, presiden memang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat duta besar dan konsul, dan khusus dalam hal pengangkatan dan penempatan duta besar maka presiden memperhatikan pertimbangan DPR.

    Penunjukkan duta besar untuk negara-negara adidaya, biasanya dilakukan dengan sangat hati-hati dan terukur. Tak terkecuali duta besar untuk Amerika.

    Baca Juga: Komitmen RI Penuhi Deklarasi Glasgow Soal Penurunan Penebangan Hutan Diacungi Jempol
     
    Teuku Rezasyah, pengamat hubungan internasional di Universitas Padjadjaran menilai faktor Amerika sebagai negara adidaya yang sudah menjalin hubungan dengan Indonesia selama hampir 75 tahun, berperan besar dalam sejarah pembangunan dan mendorong perekonomian.
     
    Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan ketika memilih diplomat tinggi termasuk posisi duta besar yang mewakili kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia di sana.
     
    Baca Juga: Tujuh Komoditas Indonesia Bakal Terdampak Aturan Anti Deforestasi Uni Eropa
     
    Oleh karena itu ia merasa heran dengan rotasi yang demikian cepat dalam beberapa tahun terakhir ini. Meskipun demikian ia tidak menjawab ketika ditanya apakah hal ini karena salah strategi.

    “Saya perhatikan mereka yang sudah pernah ditempatkan di Amerika Serikat tersebut, pulang dapat jabatan lain di esksekutif. Mungkin Pak Jokowi ingin membuktikan kepada Amerika bahwa mantan para dubes kami memilii visi, misi, strategi, dan tujuan yang sesuai dengan pemahaman Anda (Amerika),” ujar Rezasyah.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Belasan Pemimpin Negara Beri Ucapan Selamat untuk Prabowo, AS Masih Menunggu Waktu yang Tepat

    Belasan Pemimpin Negara Beri Ucapan Selamat untuk Prabowo, AS Masih Menunggu Waktu yang Tepat

    7cloud.asia – Belasan pemimpin negara memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto atas keunggulannya dalam perolehan suara sementara di Pilpres 2024.

    Hingga Rabu (21/2/2024), Prabowo sudah menerima ucapan selamat dari setidaknya 13 pemimpin negara. Namun, demikian hingga hari ini Amerika Serikat dan Uni Eropa belum memberikan ucapan selamat untuk Prabowo

    Gedung Putih atau Istana Kepresidenan AS menyatakan telah menerima hasil pemilihan umum (Pemilu) Presiden Indonesia, namun menolak untuk memberikan selamat kepada Prabowo Subianto.

    Gedung Putih mengatakan, pihaknya baru akan memberikan selamat pada waktu yang tepat, atau saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah resmi mengumumkan siapa yang menjadi pemenang dalam Pemilu Presiden 2024 ini.

    Melansir VOA, Prabowo merupakan mantan Jenderal Angkatan Darat TNI yang selama lebih dari satu dekade dilarang masuk ke AS, lantaran tuduhan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    Baca: Anak korban penghilangan paksa respon hasil hitung cepat Pilpres 2024

    Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional John Kirby dalam pengarahan di Gedung Putih mengatakan, pihaknya akan menyampaikan ucapan selamat kami pada waktu yang tepat.

    “Saya tidak bisa memberi Anda tanggal pasti atau waktu pasti karena saya memahami bahwa hasilnya masih akan diumumkan,” kata Kirby kepada VOA dalam pengarahan di Gedung Putih,  Sabtu (17/2/2024).

    “Kami akan menghormati suara dan suara rakyat Indonesia.”

    Adapun pemimpin negara yang telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo diantaranya Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese.

    Lalu Wakil PM Australia Richard Marles, PM Singapura Lee Hsien Loong, ⁠PM Malaysia Anwar Ibrahim.

    Baca: Penuntasa kasus pelanggaran HAM bayangi Prabowo-Gibran  

    Kemudian Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, ⁠PM Albania Edi Rama, Presiden Timor Leste José Ramos-Horta, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, eks PM Thailand Thaksin Shinawatra.

    Berikutnya mantan PM Inggris Tony Blair, Menlu Turki Hakan Fidan, dan Presiden Nikaragua Daniel Ortega.

    Dilansir CNN Indonesia, para pemimpin itu mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui telepon.

    Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menhan juga menerima ucapan selamat dari sejumlah pemimpin negara melalui surat maupun media sosial.

    PM Narendra Modi merupakan salah satu pemimpin yang memberi selamat kepada Prabowo di media sosial X-nya.

    Baca: Pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud tunggu hasil penghitungan resmi KPU

    “Selamat kepada bangsa Indonesia atas suksesnya pemilihan presiden dan @prabowo yang memimpin,” tulis Modi di akun media sosial X, Minggu (18/2).

    PM Inggris Rishi Sunak, sementara itu, mengirim ucapan selamat atas perolehan suara Prabowo di pilpres RI melalui surat.

    Dalam surat itu, ia juga menyampaikan bahwa peringatan diplomasi Indonesia-Inggris memasuki usia 75 tahun. Sunak pun mengatakan bakal meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Inggris, salah satunya di bidang penanganan krisis iklim.

    Presiden Rusia Vladimir Putin melalui situs resmi Kremlin juga menyampaikan selamat kepada Prabowo.

    “Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, terimalah ucapan selamat saya yang setulus-tulusnya atas kemenangan meyakinkan Anda dalam pemilihan presiden,” demikian pesan Putin, dikutip media pemerintah Rusia TASS, Jumat (16/2/2024).

    Esti Utami dari berbagai sumber.

     

  • Menlu AS Tegaskan Washington Tidak Terlibat Serangan Israel ke Iran

    Menlu AS Tegaskan Washington Tidak Terlibat Serangan Israel ke Iran

    7cloud.asia – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan bahwa Amerika tidak terlibat dalam serangan udara dini hari Israel terhadap Iran.

    Blinken dalam pernyataannya Jumat (19/4/2024) juga menolak untuk mengonfirmasi laporan bahwa Washington telah diberitahu soal rencana Israel sesaat sebelum serangan itu dilakukan.

    “(Mengenai) laporan yang Anda lihat, saya tidak akan membahasnya kecuali mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam operasi ofensif apa pun,” katanya dalam konferensi pers setelah pertemuan para menteri luar negeri Kelompok Tujuh (G7) di Pulau Capri, Italia

    G7 fokus untuk menghindari perang yang lebih luas di kawasan, katanya.

    “Anda melihat Israel menerima serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi fokus kami, tentu saja, adalah memastikan bahwa Israel dapat mempertahankan diri secara efektif, tetapi juga mengurangi ketegangan dan menghindari konflik,” kata Blinken.

    Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani, yang memimpin pertemuan G7, mengatakan AS telah memberi tahu para mitra G7 bahwa Washington menerima informasi “menit terakhir” dari Israel mengenai serangan itu.

    Baca Juga: Komisi HAM PBB: Israel Berlakukan Pembatasan Tidak Sah di Gaza

    Dalam komunike bersama G7, Blinken dan menteri luar negeri lainnya mengumumkan rencana sanksi baru terhadap Iran atas serangannya terhadap Israel dan mendesak deeskalasi. Teheran tampaknya mengindahkan saran tersebut untuk saat ini.

    Serangan Israel tampaknya merupakan pembalasan atas ratusan drone dan rudal Iran yang diluncurkan ke Israel pada 13 April lalu.

    Sebagian besar dicegat dengan bantuan Amerika Serikat dan sekutu regional, termasuk Yordania dan Arab Saudi, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya menimbulkan sedikit kerusakan.

    Hal ini mengindikasikan bahwa Iran mungkin telah “mengkalibrasi serangan tersebut” untuk membatasi jumlah korban atau mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui telegram. Namun hal ini dibantah oleh Gedung Putih.

    Serangan Israel pada Jumat (19/4/2024) pagi terhadap Iran tampaknya terbatas, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

    Baca Juga: AS Veto Resolusi yang Membuka Jalan Bagi Keanggotaan Palestina di PBB

    Presiden AS Joe Biden telah mendesak Israel untuk menahan diri dan menghindari eskalasi setelah serangan Iran. Pemerintahannya telah berkoordinasi dengan sekutu dan mitra, termasuk G7 mengenai “respons komprehensif.”

    Hal ini dapat mencakup sanksi baru terhadap Teheran dan memperkuat pertahanan udara dan rudal serta sistem peringatan dini di seluruh Timur Tengah, kata penasihat keamanan nasional Jake Sullivan dalam sebuah pernyataan awal pekan ini.

    Media pemerintah Iran melaporkan pada Jumat dini hari waktu setempat bahwa tiga ledakan terdengar di kota Isfahan, Iran. Ledakan dilaporkan terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di Irak dan Suriah.

    Teheran mengatakan serangannya pada 13 April adalah respons terhadap serangan udara Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah, pada 1 April 2024.

    Pemboman tersebut menewaskan Brigadir Jenderal Mohammad Reza Zahedi dan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) lainnya. Israel tidak membenarkan atau menyangkal bertanggung jawab atas serangan itu.

    Baca Juga: Indonesia dan China Sepakat Pengakuan Dua Negara Merdeka sebagai Solusi Terbaik untuk Palestina

    Para analis mengatakan serangan balik Israel yang terbatas dan tanggapan diam Iran menunjukkan bahwa kedua belah pihak bersedia menghindari eskalasi lebih lanjut, setidaknya untuk saat ini.

    Namun, saat ini risiko eskalasi jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, kata Brian Katulis, peneliti senior di Middle East Institute.

    “Timur Tengah kini berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya kepada VOA.

     

    “Jika Hizbullah ikut campur di sini, saya pikir ini akan menjadi pusaran yang menyedot lebih banyak aktor dalam konflik regional, termasuk Amerika Serikat,” tambah Katulis.

    Dalam upaya memfasilitasi deeskalasi, Gedung Putih menolak membahas serangan balik Israel. Didesak oleh para wartawan selama konferensi pers oada Jumat, Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre berulang kali mengatakan,

    “Kami tidak memiliki komentar apa pun mengenai laporan tersebut saat ini.” ujarnya.

    Sumber:VOA Indonesia

     

     

  • Rusia: Veto AS Tunjukkan Sikap Washington terhadap Palestina

    Rusia: Veto AS Tunjukkan Sikap Washington terhadap Palestina

    7cloud.asia – Kuasa Usaha Kedutaan Besar Rusia di Jakarta Veronika Novoseltseva mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memveto keanggotaan penuh Palestina di PBB adalah bukti sikap AS yang sebenarnya terhadap Palestina.

    “Ini menjadi suatu bukti di mana mereka (AS) sudah membuka kedoknya, menunjukkan bagaimana sikap mereka yang sebenarnya terhadap bangsa Palestina, rakyat Palestina dan perjuangan luhur Palestina,” kata Veronika di Jakarta, Rabu.

    Dia pun mengatakan bahwa Rusia akan tetap mendukung keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara sungguh-sungguh.

    “Apa yang mereka (AS) bilang kenapa mereka memveto, (alasannya) sangat lemah sebenarnya, sangat tidak jelas, sangat tidak bisa diterima,” ujar Veronika.

    Baca Juga: AS Veto Resolusi yang Membuka Jalan Bagi Keanggotaan Palestina di PBB

    Pada Kamis (18/4/2024), AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB.

    DK PBB yang terdiri dari 15 anggota itu mengadakan pertemuan di New York untuk melakukan pemungutan suara terhadap resolusi yang diajukan Aljazair tersebut.

    Keputusan mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB itu diblokir dengan veto AS dan 12 suara dukungan, sedangkan Inggris dan Swiss memilih abstain dalam pemungutan suara tersebut.

    Baca Juga: AS Veto Seruan Sekjen PBB Terkait Gencatan Senjata antara Israel dan Hamas

    Draf resolusi itu mengajukan permintaan kepada Majelis Umum “untuk mendorong penerimaan Negara Palestina sebagai anggota penuh PBB”, menggantikan status “negara pengamat non-anggota” yang saat ini dipegangnya sejak 2012.

    Palestina diterima sebagai negara pengamat di Majelis Umum PBB pada 2012, dan memungkinkan utusannya untuk berpartisipasi dalam perdebatan dan organisasi-organisasi PBB.

    Namun demikian, Palestina tidak punya hak untuk melakukan pemungutan suara apapun di PBB.

    Baca Juga: China: Keanggotaan Palestina di PBB Akan Koreksi Ketidakadilan Sejarah

    Menurut Piagam PBB, sejumlah negara diterima menjadi anggota PBB melalui keputusan Majelis Umum atas rekomendasi DK PBB.

    Resolusi dewan keamanan memerlukan sedikitnya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari anggota tetap DK PBB – AS, Inggris, Prancis, Rusia, China – untuk dapat disahkan.

    Sebagian besar dari 193 negara anggota PBB, atau 137 negara menurut Palestina, telah mengakui kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara.

     

     

  • Demonstrasi Besar-besaran Tuntut Diakhirinya Perang Israel-Hamas Berlangsung di Banyak Kampus di AS

    Demonstrasi Besar-besaran Tuntut Diakhirinya Perang Israel-Hamas Berlangsung di Banyak Kampus di AS

    7cloud.asia – Demonstrasi dalam skala besar memprotes sikap Israel di Palestina kembali digelar mahasiswa di sejumlah kampus di Amerika Serikat (AS)

    Demonstrasi besar-besaran antaralain digelar mahasiswa University of Texas di kota Austin, University of Minnesota, University of Columbia, University of Southern California, Harvard University, Emmerson College, University of Michigan, New York University, Northwestern University, George Washington University, Yale dan banyak lainnya.

    Demonstrasi mahasiswa di sedikitnya 15 kampus terkemuka di Amerika itu menuntut diakhirinya perang Israel-Hamas di Gaza dan pemisahan kampus dengan perusahaan apapun yang terkait dengan upaya militer Israel di Gaza.

    Namun demonstrasi ini mendapat tentangan dari DPR AS, termasuk Ketua DPR Mike Johnson.

    Baca:Menlu-AS-tegaskan-Washington-tidak-terlibat-serangan-Israel-ke-Iran

    Berbicara pada wartawan seusai melangsungkan pertemuan dengan Presiden Universitas Columbia Minouche Shafik hari Rabu (24/4/2024), Mike Johnson justru menyerukan pengunduran diri Shafik sebagai presiden “salah satu institusi akademi terkemuka di AS.”

    Dia mengatakan, “Saya berada di sini hari ini bersama mitra-mitra saya, dan menyerukan pengundurkan diri Shafik jika ia tidak dapat segera menertibkan kekacauan di kampus ini.“

    “Sebagai Ketua DPR, saya bertekad bahwa Kongres tidak akan berdiam diri ketika mahasiswa-mahasiswa Yahudi terpaksa hidup dan tinggal di rumah, bukan di kelas, dan bersembunyi karena takut.”

    Enam belas senator Partai Republik di New York telah menulis surat kepada Gubernur Kathy Hochul, meminta pemimpin yang berasal dari Partai Demokrat itu untuk mengirim Garda Nasional ke Universitas Columbia guna melindungi mahasiswa dan staf Yahudi.

    “Situasinya sangat mengerikan, saya tidak dapat berkonsentrasi di dalam kelas. Mereka berteriak-teriak sepanjang hari. Saya takut untuk mengatakan bahwa saya orang Yahudi karena mereka semua membawa foto-foto yang mendukung Hamas,” ujar seorang mahasiswa Yahudi di Universitas Columbia yang enggan menyebutkan namanya.

    Baca:Rusia-sebut-veto-AS-tunjukkan-sikap-Washington-terhadap-Palestina

    Aksi demonstrasi menuntut diakhirinya perang Israel-Hamas muncul di sejumlah besar kampus pasca penangkapan massal seratusan mahasiswa di Universitas Columbia.

    “Saya berada di sini untuk menuntut diberlakukannya segera gencatan senjata dan diizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ujar seorang mahasiswa lain yang juga tidak ingin menyebut namanya.

    Demonstrasi di Kampus AS Meluas, Ketua DPR Minta Rektor Mundur, Netanyahu Minta Aparat Bertindak

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam sebuah pernyataan video yang dirilis hari Rabu (24/4/2024), mengecam demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus Amerika, dengan menyebutnya sebagai aksi anti-Yahudi dan membandingkannya dengan peristiwa Holocaust.

    Ia mengatakan “massa anti-Yahudi telah mengambil alih universitas-universitas terkemuka” di mana “mereka menyerukan pemusnahan Israel.”

    “Ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi di universitas-universitas Jerman pada tahun 1930-an,” ujarnya seraya menambahkan “Ini tidak masuk akal.”

    Baca:AS-veto-seruan-sekjen-PBB-terkait-gencatan-senjata-antara-Israel-dan-Hamas

    Netanyahu meminta pejabat negara bagian, lokal dan federal untuk turun tangan. “Tanggapan dari beberapa presiden universitas sangat memalukan. Untungnya, pejabat negara bagian, lokal, federal, banyak yang memberikan tanggapan berbeda. Tetapi harus ada lebih banyak lagi yang dilakukan.”

    Polisi New York menghadapi pengunjuk rasa yang marah setelah menahan beberapa demonstran dan membersihkan perkemahan mahasiswa dan pengunjuk rasa pro-Palestina di kampus Universitas New York (NYU) untuk memrotes perang Israel-Hamas, di New York Senin, 22 April 2024.

    Kelompok-kelompok yang mengorganisir protes tersebut menyangkal tuduhan antisemitisme, dan mengatakan demonstrasi itu ditujukan terhadap Israel dan tindakannya di Gaza.

    Ribuan mahasiswa menuntut pihak kampus untuk memutuskan hubungan keuangan dengan Israel dan melepaskan diri dari perusahaan-perusahaan yang mendukung konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan, yang dipicu oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober di Israel selatan.

    Ratusan orang telah ditangkap dengan tuduhan masuk tanpa izin atau melakukan tindakan tidak tertib.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Demi Lindungi Kadal Langka, Penambangan Migas di Texas Barat Ditangguhkan

    Demi Lindungi Kadal Langka, Penambangan Migas di Texas Barat Ditangguhkan

    Foto:endangered.org

    7cloud.asia – Pejabat federal Amerika Serikat (AS) bidang satwa liar pada Jumat (17/5/2024) menetapkan kadal langka di bagian tenggara New Mexico dan Texas Barat sebagai spesies yang terancam punah.

    Mereka juga menyebut pengembangan energi di masa depan, penambangan pasir dan perubahan iklim, sebagai ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup spesies reptil yang hidup di salah satu cekungan minyak dan gas alam yang paling menguntungkan di dunia.

    “Kami telah menetapkan bahwa kadal semak-semak bukit pasir berada dalam bahaya kepunahan di seluruh wilayah jelajahnya,” kata Dinas Perikanan dan Margasatwa AS.

    Dinas itu menyimpulkan bahwa kadal langka tersebut sudah “punah secara fungsional” di 47 persen wilayah jelajahnya.

    Menurut para ahli biologi, sebagian besar habitat kadal berwarna coklat muda berduri berukuran 6,5 sentimeter, yang tersisa telah terfragmentasi, sehingga menghalangi spesies tersebut untuk menemukan pasangan selain yang sudah tinggal di dekatnya.

    Baca Juga: Jelang Hari Keanekaragaman Hayati: Lebih dari 44.000 Spesies Terancam Punah dari Muka Bumi.

    “Bahkan jika tidak ada perluasan lebih lanjut dari industri pertambangan minyak dan gas atau pasir, jejak yang ada dari operasi ini akan terus memberikan dampak negatif terhadap kadal bukit pasir di masa depan,” kata badan tersebut dalam keputusan akhirnya, yang diterbitkan di Daftar Federal.

    Keputusan tersebut mengakhiri perselisihan hukum dan peraturan selama dua dekade antara pemerintah AS, aktivis lingkungan hidup, dan industri minyak dan gas (migas).

    Para pemerhati lingkungan menyambut baik langkah tersebut, sedangkan para pemimpin industri mengecam tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap produksi bahan bakar fosil di masa depan.

    Keputusan ini memberikan “nyawa untuk bertahan hidup” bagi spesies unik yang “satu-satunya kesalahannya adalah menempati habitat yang selama ini ingin dihilangkan oleh industri bahan bakar fosil,” kata Bryan Bird, direktur Pembela Margasatwa Southwest.

    “Kadal semak belukar bukit pasir menghabiskan waktu terlalu lama mendekam di kotak Pandora yang penuh dengan politik dan administrasi, bahkan ketika populasinya terjun bebas menuju kepunahan,” kata Bird dalam sebuah pernyataan.

     

    Baca Juga: Hari Spesies Terancam Punah, Kapan dan Mengapa Diperingati?

    Asosiasi Minyak Cekungan Permian (Permian Basin Petroleum Association/PEPA) dan Asosiasi Minyak dan Gas New Mexico (New Mexico Oil & Gas Association/NMOGA) menyatakan kekecewaannya.

    Kedua asoasiai itu mengatakan bahwa penetapan itu tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan yang tersedia dan mengabaikan upaya konservasi yang telah lama disponsori negara di lahan seluas ratusan ribu hektar dan komitmen jutaan dolar di kedua negara bagian tersebut.

    “Penetapan itu tidak akan memberikan manfaat tambahan bagi spesies dan habitatnya, tetapi dapat merugikan mereka yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut,” Presiden PBPA Ben Shepperd dan Presiden dan CEO NMOGA Missi Currier mengatakan dalam pernyataan bersama.

    Shepperd menambahkan bahwa mereka memandang tindakan pemerintah federal itu melampaui batas yang dapat merugikan masyarakat.

    Para ilmuwan mengatakan kadal ini hanya ditemukan di Cekungan Permian, wilayah terkecil kedua di antara kadal di Amerika Utara.

    Baca Juga: Ilmuwan AS Gunakan Tanaman dan Jamur untuk Membersihkan Polusi Tanah

    Reptil ini hidup di bukit pasir dan di antara pohon ek, tempat mereka memakan serangga dan laba-laba, dan bersembunyi di pasir untuk perlindungan dari suhu ekstrem.

    Dinas Perikanan dan Margasatwa mengatakan dalam keputusan pada Jumat bahwa perjanjian tersebut “telah memberikan, dan terus memberikan, banyak manfaat konservasi” bagi kadal.

    Namun “berdasarkan informasi yang kami ulas dalam penilaian kami, kami menyimpulkan bahwa risiko kepunahan bagi kadal bukit pasir tetap tinggi meskipun ada upaya ini.”

    Antara lain, jaringan jalan akan terus membatasi pergerakan dan memfasilitasi tingkat kematian langsung kadal semak belukar di bukit pasir akibat lalu lintas, tambahnya.

    Di sisi lain, pembangunan industri “akan terus memberikan dampak buruk terhadap habitat di sekitarnya dan melemahkan struktur formasi bukit pasir. “

    Sumber: VOA Indonesia

  • Senator Bernie Sanders Desak Pemerintah AS Menahan Semua Bantuan Militer ke Israel

    Senator Bernie Sanders Desak Pemerintah AS Menahan Semua Bantuan Militer ke Israel

    7cloud.asia – Senator Bernie Sanders mengatakan bahwa pemerintahan Amerika Serikat (AS) harus menahan bantuan militer kepada Israel dalam perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

    “Amerika Serikat harus menahan semua bantuan militer ofensif ke Israel dan menggunakan pengaruh kami untuk menuntut diakhirinya perang ini,” kata Bernie Sanders dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan Anadolu, Rabu (19/6/2024).

    Bernie Sanders juga menekankan agar AS menggunakan kekuatannya untuk mengalirkan aliran bantuan kemanusiaan yang tak terbatas ke warga Palestina di Gaza.

    Pemerintah AS juga diminta menghentikan pembunuhan warga Palestina di Tepi Barat dan langkah-langkah awal menuju solusi dua negara.

    Baca: AS resmi hentikan pengiriman bom ke Israel

    Pernyataan senator Bernie Sanders ini muncul setelah Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Amerika Serikat menahan senjata untuk Israel.

    Terpisah, Netanyahu mengatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meyakinkannya bahwa pemerintahan Biden sedang berupaya untuk membatalkan pembatasan pengiriman senjata ke Israel.

    Alasan dari kebijakan ini, karena perang Israel-Hamas telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan melukai lebih dari 100.000 orang.

    Netanyahu mengatakan ketika Blinken berada di Israel, mereka melakukan “pembicaraan yang jujur.”

    Baca: AS sebut Israel langgar aturan penggunaan senjata yang disuplainya

    “Tetapi saya juga mengatakan hal lain: Saya mengatakan tidak dapat dibayangkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah menahan senjata dan amunisi untuk Israel,” kata Netanyahu.

    Menanggapi itu, Sanders mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa keluhan serupa akan kembali terdengar ketika Netanyahu berpidato di depan Kongres pada 24 Juli.

    Sanders, seraya menegaskan kembali bahwa “tidak masuk akal” jika Netanyahu diundang untuk berpidato di depan anggota parlemen AS.

    Israel yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Baca: AS upayakan jalur maju bagi gencatan senjata di Gaza

    Lebih dari 37.350 warga Palestina telah terbunuh di Gaza. Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak, serta lebih dari 85.400 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

    Lebih dari delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

    Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasinya di kota selatan Rafah.

    Rafah merupakan perlindungan terakhir bagi lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.

    Sumber : Antara/Anadolu

  • AS Desak Israel Lindungi Pekerja Kemanusiaan di Jalur Gaza

    AS Desak Israel Lindungi Pekerja Kemanusiaan di Jalur Gaza

    7cloud.asia – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menegaskan Israel perlu melakukan langkah-langkah tambahan untuk melindungi pekerja kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di Washington D.C. pada Senin (24/6), Blinken membahas upaya yang sedang berlangsung guna mencapai gencatan senjata di Gaza.

    Usulan gencatan senjata yang didukung AS mencakup pembebasan semua warga Israel yang disandera kelompok Palestina, Hamas, dan meringankan penderitaan rakyat Palestina.

    Baca: AS dan Eropa peringatkan Israel

    Blinken memberi tahu Gallant tentang upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk memajukan keamanan, tata kelola, dan rekonstruksi di Gaza selama periode pascakonflik dan menekankan pentingnya upaya itu bagi keamanan Israel.

    “Ia juga menggarisbawahi pentingnya menghindari eskalasi konflik lebih lanjut dan mencapai resolusi diplomatik yang memungkinkan keluarga Israel dan Lebanon untuk kembali ke rumah mereka,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller dalam sebuah pernyataan.

    Gallant saat ini sedang mengunjungi AS untuk berunding dengan para pejabat pemerintah Amerika tentang konflik Gaza.

    Baca: AS upayakan jalur maju demi segera bisa gencatan senjata

    Secara terpisah, Gallant juga mengadakan pembicaraan dengan utusan AS Amos Hochstein untuk membahas langkah menuju “Fase C” dari perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

    Fase ketiga menurut definisi Israel mencakup pertempuran intensitas rendah di Gaza, serangan udara yang ditargetkan, penarikan pasukan, pembentukan zona penyangga di dekat perbatasan Gaza.

    Serta menemukan alternatif bagi pemerintahan Hamas di daerah kantong Palestina tersebut.

    Baca: Serangan Israel bunuh 20 warga Palestina

    Israel, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan 7 Oktober tahun lalu oleh Hamas.

    Lebih dari 37.600 warga Palestina tewas dan hampir 86.100 orang lainnya terluka akibat serangan brutal Israel di Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat.

    Selama delapan bulan perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza terbengkalai di tengah keterbatasan persediaan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

    Sumber: Anadolu

  • AS dan PBB Desak Israel Lindungi Lokasi Bantuan Kemanusiaan di Gaza

    AS dan PBB Desak Israel Lindungi Lokasi Bantuan Kemanusiaan di Gaza

    7cloud.asia – Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Amerika Serikat (AS) terus menekan Israel untuk melindungi tempat-tempat bantuan kemanusiaan dan kamp pengungsian di Gaza.

    Sebelumnya, serangan udara Israel menghantam kompleks sekolah PBB yang menampung pengungsi Palestina, menewaskan 18 orang, termasuk enam pekerja PBB.

    “Kami perlu melihat tempat-tempat itu dilindungi, dan itu adalah sesuatu yang terus kami kemukakan kepada Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada konferensi pers di Warsawa pada Kamis (12/9/2024) .

    Baca: WHO evakuasi ratusan korban luka keluar dari Gaza

    Pada saat yang sama, lanjut Blinken, dunia terus melihat Hamas bersembunyi, mengambil alih, dan menggunakan tempat-tempat itu untuk melakukan operasinya dan menimbulkan ancaman berkelanjutan.

    “Hal itu tentu saja, harus dihentikan, karena tindakan tersebut membahayakan warga sipil,” tambah Blinken.

    Ia mengatakan serangan itu “sekali lagi menekankan pentingnya mencapai gencatan senjata” untuk menghentikan perang Israel dengan militan Hamas, yang kini memasuki bulan ke-12.

    Baca: Konflik Israel-Hamas hancurkan masa depan anak-anak Palestina

    Terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan pemikiran yang sama dengan mengatakan melalui juru bicaranya,

    “Kurangnya perlindungan yang efektif terhadap warga sipil di Gaza adalah hal yang tidak masuk akal. Warga sipil dan prasarana yang mereka andalkan harus dilindungi dan kebutuhan dasar warga sipil harus dipenuhi,” ujarnya

    Ia meminta pihak-pihak yang berperang untuk berhenti menggunakan sekolah, tempat pengungsian, atau daerah di sekitarnya untuk tujuan militer.

    Baca: Wabah polio membayangi anak-anak di Gaza

    Ia menambahkan, Israel dan Hamas mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional.

    Pasukan Israel telah menyerang sejumlah sekolah dalam beberapa bulan terakhir. Mereka mengatakan bahwa militan Palestina beroperasi di fasilitas tersebut dan bersembunyi di tengah-tengah warga sipil yang mengungsi. Tuduhan yang disangkal oleh Hamas.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Pemerintah AS Intensifkan Razia Imigran Gelap: WNI di AS Diimbau Selalu Bawa Kartu Identitas

    Pemerintah AS Intensifkan Razia Imigran Gelap: WNI di AS Diimbau Selalu Bawa Kartu Identitas

    7cloud.asia – Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington, D.C. Ida Bagus Made Bimantara, mengingatkan seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat untuk senantiasa membawa kartu identitas.

    Dalam pernyataan Sabtu (25/1/2025) dia juga meminta WNI di AS bersikap tenang saat berhadapan dengan petugas imigrasi dan bea cukai (Immigration and Custom Enforcement/ICE) jika terjadi pemeriksaan.

    Diplomat tertinggi di KBRI Washington yang akrab disapa dengan Sade itu menyampaikan imbauan tersebut seiring dimulainya operasi pemeriksaan identitas imigran dan penggerebekan warga yang diduga tidak memiliki status hukum tetap di AS.

    “Selalu membawa kartu identitas dan apabila diberhentikan oleh petugas imigrasi. Ingat, bahwa seluruh warga dari negara mana pun di AS, dilindungi oleh hukum dan konstitusi AS,“ ujarnya.

    Artinya, lanjut Sade, kita berhak untuk tidak bicara dan menelepon pengacara ketika menghadapi situasi keimigrasian atau situasi hukum lain di AS.

    Segera setelah menjabat pada 20 Januari lalu, Presiden Donald Trump mengeluarkan instruksi presiden untuk menindak tegas imigran gelap dan mendeportasi mereka yang tinggal di Amerika secara ilegal.

    Baca: Penyaluran pekerja migran ilegal disorot

    Saat menandatangani instruksi presiden itu, Trump juga mengatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menghukum para pejabat yang menolak penegakan tindakan yang diperintahkannya itu.

    Selang dua hari setelah dikeluarkannya instruksi presiden itu, pada Kamis (22/1/2025), sejumlah agen ICE mengumpulkan imigran tanpa dokumen – dan juga warga negara Amerika – dalam sebuah penggerebekan di tempat kerja di Newark, New Jersey.

    Kantor berita Reuters mengutip pernyataan Wali Kota Newark Ras Baraka, melaporkan bahwa seorang veteran militer ikut ditahan dalam operasi penggerebekan itu.

    “Agen-agen ICE tidak dapat menunjukkan surat perintah karena mereka menahan “penduduk dan warga negara yang tidak berdokumen,” ujar Baraka dalam sebuah pernyataan bersama dengan beberapa pemimpin lokal sehari setelah operasi itu.

    Separuh WNI di AS Tak Terdaftar pada Sistem Lapor Diri “Peduli Lindungi”
    Dalam wawancara melalui telepon, Ida Bagus Made Bimantara mengatakan KBRI telah mengambil sejumlah langkah antisipasi terhadap instruksi Presiden Trump.

    Pertama, kata Sade, KBRI berkoordinasi dengan lima Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Amerika untuk menggarisbawahi perlunya memberi perlindungan terbaik bagi WNI, menyiapkan tim krisis dan mengaktifkan saluran siaga (hotline).

    Baca: Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara ilegal capai 5 juta orang

    Nomor telpon darurat KBRI di Washington DC adalah: 202-569-7996.

    Kedua, KBRI juga melakukan sosialisasi ke kantong-kantong masyarakat untuk menyampaikan sejumlah hal terkait penanganan isu ini seandainya ada WNI yang bermasalah, imbuhnya.

    Tak hanya itu, KBRI juga berkoordinasi dengan pengacara khusus imigrasi di Amerika untuk memberikan bantuan dan dukungan hukum yang diperlukan.

    Sade menambahkan, pihaknya juga koordinasi dengan ICE untuk membahas WNI di AS yang jumlahnya mencapai 120.000 orang. Separuh dari mereka adalah WNI yang tidak terdaftar.

    ”Ini perkiraan kami, karena jumlah pasti dari mereka yang tidak terdaftar di kantor-kantor perwakilan ini tidak diketahui,” ujar Sade.

    Syarat Baru Pengurusan Paspor
    Sejak 16 April 2018, layanan penerbitan atau perpanjangan paspor di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang tersambung langsung dengan Pusat Data Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta.

    Baca: WNI yang terlibat pekerjaan penipuan online terus meningkat

    Oleh karena itu seluruh WNI, termasuk yang berada di Amerika Serikat, harus datang langsung ke kantor-kantor perwakilan untuk pengambilan sidik jari dan foto (biometrik), dengan terlebih dahulu membuat janji temu (appointment).

    Mereka yang ingin membuat paspor baru atau memperpanjang paspor lama harus mengisi berkas aplikasi dan menyertakan paspor asli yang akan berakhir, KTP atau kartu identitas setempat, dan bukti izin tinggal di Amerika, baik dalam bentuk visa maupun kartu penduduk tetap (greencard).

    Jika dokumen bukti izin tinggal hilang atau dalam pengurusan, harus melampirkan surat pengurusan pergantian kartu dari pihak imigrasi Amerika.

    Diaspora Indonesia juga diminta membawa bukti domisili, seperti buku bank, atau rekening listrik atau telepon, atau perjanjian kontrak atau kepemilikan rumah.

    Kantor-kantor perwakilan Indonesia di seluruh Amerika juga siap menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI yang tidak memiliki status hukum tetap dan tak berdokumen, yang ingin kembali ke Tanah Air.