7cloud.asia – Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan bauran bahan bakar nabati atau BBN dari B40 ke B50 hingga B100 terdengar menjanjikan secara ekonomi dan geopolitik.
Namun di balik ambisi menuju bahan bakar nabati itu, mengintai risiko besar: ekspansi lahan sawit hingga jutaan hektar, peningkatan konflik agraria, dan ancaman pada keberlanjutan pangan dan ekosistem hutan.
Dalam policy brief–nya yang dirilis pekan lalu, Madani Berkelanjutan menyebut ketergantungan hampir mutlak pada kelapa sawit sebagai bahan baku bahan bakar nabati khususnya biodiesel menciptakan dilema struktural.
Di satu sisi, pemerintah menargetkan kemandirian energi. Di sisi lain, strategi yang diambil justru memperbesar ketimpangan tata niaga, memperlemah peran komunitas lokal, dan mempercepat deforestasi.
Dalam situasi ini, perlu adanya rasionalisasi dengan meninjau kembali pendekatan lama dan membuka ruang bagi jalan baru yang lebih adil dan berkelanjutan.
Baca: Butuh 20 juta kiloliter CPO seahun untuk wujudkan program B50
Pada satu sisi, kebutuhan energi serta bauran yang terus meningkat akan membutuhkan pasokan sawit yang lebih banyak sebagai bahan baku.
Namun dengan tingkat produktivitas sawit Nasional yang masih sangat rendah, pilihan akhirnya adalah pembukaan lahan baru.
Selanjutnya, perluasan lahan sawit untuk memenuhi kebutuhan biodiesel akan berpotensi meningkatkan deforestasi, emisi karbon, serta konflik sosial-ekonomi pada level akar rumput.
Selain itu, pembukaan konsesi baru juga bukan merupakan tindakan yang ekonomis dari sudut pandang pengusaha (grower).
Peningkatan target bauran biodiesel, dari B20 hingga B100, berdampak signifikan pada kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) dan penggunaan lahan. Studi menunjukkan bahwa tanpa peningkatan produktivitas, ekspansi lahan menjadi konsekuensi utama.
Baca: Plus/minus penggunaan bahan bakar nabati sawit
Misalnya, Kurniawan et al. (2018) memproyeksikan kebutuhan tambahan CPO sebesar 11,75 juta ton untuk B100 pada 2025, sedangkan Adiatma & Prasojo et al. (2021) memperkirakan hingga 17,93 juta ton untuk B50 pada 2024.
Ketika produktivitas diperhitungkan, seperti dalam studi Kurniawan et al. (2018) dan Khatiwada et al. (2018), kebutuhan lahan dapat ditekan.
Namun, penelitian lain yang mengabaikan peningkatan produktivitas, seperti
Halimatusada et al. (2020) dan Rahmadi et al. (2013), memproyeksikan ekspansi lahan hingga lebih dari 6 juta hektar.
Melalui policy briefnya, Madani Berkelanjutan mengusulkan arah baru: intervensi berbasis komunitas, pembatasan ekspansi sawit lewat kebijakan cap, dan integrasi bahan baku alternatif seperti minyak jelantah, biji karet, nyamplung, dan jarak pagar.
Pendekatan ini bukan hanya menekan biaya sosial dan ekologis, tapi juga membuka peluang ekonomi desa hingga 2 miliar dolar atau lebih dari Rp30 triliun.
Baca: Mencari sumber bahan bakar nabati selain sawit
Kami mengajak publik, pembuat kebijakan, dan pelaku industri untuk bersama membaca ulang strategi transisi energi Indonesia.
Rasionalisasi bauran energi bukan berarti mengerem kemajuan, tapi memastikan bahwa kemajuan itu tidak dibayar mahal oleh lingkungan dan generasi mendatang.
Madani Berkelanjutan melihat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai kedaulatan energi dan pangan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial.
Dengan mengadopsi pendekatan berbasis komunitas dan membatasi ekspansi lahan sawit, Indonesia dapat menciptakan industri BBN yang tidak hanya tangguh secara ekonomi tetapi juga adil dan berkelanjutan.