Tag: bank dunia

  • Bank Dunia: Perubahan Iklim Mengancam Keberadaan Negara-negara Pulau Atol Pasifik

    Bank Dunia: Perubahan Iklim Mengancam Keberadaan Negara-negara Pulau Atol Pasifik

    7cloud.asia – Sebuah studi oleh Bank Dunia yang dirilis pada Kamis (14/11/2024) menyebut, butuh tindakan mendesak untuk mengatasi naiknya permukaan laut di sejumlah pulau atol Pasifik di Kiribati, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu.

    Berdasarkan proyeksi kondisi saat ini, pulau atol yang terbentuk dari terumbu karang tersebut dapat tenggelam 50 hingga 80 persen, dalam 50 tahun ke depan.

    Laporan Iklim dan Pembangunan Negara-negara pulau atol Pasifik Bank Dunia mengatakan negara-negara dataran rendah dan sekitar 200.000 orang yang tinggal di negara-negara itu menghadapi beberapa ancaman eksistensial paling parah dari perubahan iklim.

    Studi itu mengutip proyeksi kenaikan permukaan laut hingga setengah meter pada paruh terakhir abad ini dan menunjukkan 50 persen hingga 80 persen wilayah perkotaan utama di negara-negara tersebut dapat terendam air.

    Kawasan ini sudah mengalami kerugian tahunan akibat peristiwa iklim seperti badai yang lebih sering terjadi dan lebih kuat yang setara dengan 7 persen dari total output ekonomi (nilai seluruh hasil penjualan barang dan jasa) di Tuvalu.

    Baca: Pemutihan karang akibat pemanasan global

    Sedangkan Kepulauan Marshall dan Kiribati mengalami kerugian 3 persen hingga 4 persen dari output ekonominya, dan diproyeksikan akan terus meningkat.

    Bank Dunia mengatakan bahwa tanpa tindakan global dan lokal yang mendesak, peristiwa iklim yang terjadi satu kali dalam 20 tahun di Tuvalu dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian yang setara dengan 50 persen dari output tahunan saat ini pada tahun 2050.

    Studi tersebut memberikan rekomendasi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk negara-negara kepulauan tersebut.

    Saran jangka pendek dan menengah mencakup investasi dalam konstruksi berkelanjutan untuk melindungi sumber daya air tawar, perikanan, dan pasokan energi, di antara infrastruktur penting lainnya.

    Saran jangka panjang studi tersebut mencakup investasi dalam pendidikan, kerangka hukum dan peraturan, pembangunan ekonomi, dan ketahanan iklim.

    Baca: AS hapus 35 Juta Dolar utang Indonesia untuk restorasi terumbu karang

    Studi tersebut juga meminta komunitas donor internasional untuk memberikan kontribusi kepada negara-negara atol Pasifik, yang masih menghadapi kesenjangan pendanaan iklim yang signifikan.

    Bank Dunia menerbitkan laporan diagnostik iklim dan pembangunan negara-negara (Country Climate and Development Reports/CCDR), yang memadukan pertimbangan perubahan iklim dan pembangunan.

    Dalam laporan itu, Bank Dunia juga menyarankan tindakan konkret yang dapat diambil negara bersangkutan untuk mengurangi dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

    Bank Dunia telah menyelesaikan lebih dari 45 CCDR di seluruh dunia hingga Oktober 2024.

  • Bank Dunia Rilis Standar Baru Garis Kemiskinan, Berpengaruh pada Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

    Bank Dunia Rilis Standar Baru Garis Kemiskinan, Berpengaruh pada Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

    7cloud.asia – Dalam publikasi bertajuk The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia, Bank Dunia menjelaskan bahwa telah menetapkan standar baru garis kemiskinan dengan mengadopsi basis perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 (sebelumnya PPP 2017).

    PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang/jasa antarnegara. Misalnya, 1 dolar di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan 1 dolar di Jakarta.

    PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Untuk Indonesia, Bank Dunia mencatat 1 dolar PPP 2021 setara sekitar Rp6.071.

    Apabila mengikuti standar negara-negara berpenghasilan menengah-atas, maka menurut
    Bank Dunia ambang batas garis kemiskinan di Indonesia sebesar Rp1.512.000 per orang per bulan.

    Adapun, Bank Dunia memakai tiga kategori garis kemiskinan yaitu garis kemiskinan ekstrem/negara berpendapatan rendah, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah, dan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.

    Baca: Pemerintah akan merevisi garis kemiskinan nasional

    Usai mengadopsi PPP 2021, kini garis kemiskinan ekstrem/negara berpendapatan rendah naik dari 2,15 dolar PPP menjadi 3 dolar PPP per orang per hari (sekitar Rp546.400 per orang per bulan),

    Garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah naik dari 3,65 dolar PPP menjadi 4,2 dolar PPP per orang per hari (sekitar Rp765.000 per orang per bulan).

    Dan, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas naik dari 6,85 dolar PPP menjadi 8,3 dolar PPP per orang per hari (Rp1.512.000 per orang per bulan).

    Menurut garis kemiskinan ekstrem internasional yang baru, 5,4 persen penduduk Indonesia miskin pada 2024, 19,9 persen miskin menurut garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah.

    “Dan 68,3 persen miskin menurut garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas,” tulis Bank Dunia, dikutip Sabtu (14/6/2025).

    Baca: Mengapa angka kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia berbeda

    Bank Dunia telah mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas sejak 2023.

    Hanya saja, lembaga internasional tersebut menggarisbawahi bahwa pendapatan per kapita Indonesia masih berada di kisaran batas bawah negara-negara pendapatan menengah atas.

    Contohnya dalam kategori negara pendapatan menengah-atas, ada negara yang pendapatan perkapitanya mencapai 14.005 dolar. Angka tersebut hampir tiga kali lipat dari pendapatan per kapita Indonesia yang baru sebesar 4.810 dolar pada 2023.

    “Statistik kemiskinan untuk ketiga garis kemiskinan internasional relevan bagi Indonesia, tetapi karena negara ini baru saja menjadi negara berpendapatan menengah-atas, perhatian khusus diberikan kepada garis kemiskinan berpendapatan menengah-bawah dan menengah-atas,” demikian Bank Dunia dalam penjelasannya.

    Baca: Bank Dunia sebut angka kemiskinan di Indonesia lebih dari 60 persen