7cloud.asia – Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi sorotan publik.
Usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR, Kamis (6/6/2024), Basuki Hadimuljono mengungkapkan penyesalannya terhadap polemik Tapera di masyarakat yang hingga kini belum mereda.
“Menurut saya pribadi, kalau memang Tapera ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa,” ujar Basuki Hadimuljono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024)
Basuki menambahkan, APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun.
“Jadi effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legowo lah,” ujar Basuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Baca Juga: Persatuan Guru Tolak Tapera: Masih Banyak Guru yang Digaji di Bawah UMR
Wartawan senior Kompas, Budiman Tanuredjo dalam tulisannya yang dimuat di Kompas.com menyebut pernyataan Pak Bas ini sangat melegakannya.
“Di tengah arogansi elite politik merespons tuntutan publik, Basuki justru memberikan respons rendah hati dan mau mendengarkan suara rakyat,” tulis Budiman.
Gaya Basuki merespons tuntutan publik, menurutnya, sejalan dengan prinsip dan pemahaman demokrasi yang pernah disampaikan Joko Widodo selaku calon presiden saat debat kampanye Pemilu Presiden 2014.
Kala itu, Jokowi mendefinisikan demokrasi secara sederhana. “Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya,” kata Jokowi kala itu.
Basuki mengambil sikap merendah dan mau mendengarkan rakyat yang menjerit atau mungkin malah menangis.
Basuki adalah menteri profesional dan meniti karier di Kementerian Pekerjaan Umum. Ia jarang dan hampir tak pernah terdengar merespons isu-isu politik. Ia hanya bekerja dan bekerja.
Baca Juga: Tolak Tapera dan Upah Murah, Ribuan Buruh Berunjukrasa di Depan Istana
Dan, hasil kerjanya nyata. Namun, ketika dihadapkan pada isu Tapera yang menjadi tanggung jawabnya, Basuki tidak mengelak dari posisinya sebagai Ketua Komite Pengawasan Tapera dengan menyalahkan pihak lain atau mengalihkan tanggung jawab pada pihak lain.
Basuki mengambil tanggung jawab dan merasa menyesal dan mengatakan,
“Program ini tak perlu buru-buru jika belum siap diterima masyarakat.”
Dalam perspektif komunikasi, Scot Kuldif mengatakan, komunikasi akan efektif jika pengirim pesan dipahami oleh penerima pesan. Ada sejumlah unsur agar komunikasi menjadi efektif.
Pertama, kejelasan. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak ambigu. Pesan Basuki, ia mengaku tidak menyangka kemarahan publik atas Tapera.
“Jika belum siap, tak perlu buru-buru.” Kedua, sederhana. Bahasa Basuki sederhana. Tidak rumit. Tidak ngeles.
Ketiga, soal konteks. Basuki memahami kemarahan publik sehingga bahasa yang disampaikannya penuh empati, penuh hormat, dan sopan.
Ini berbeda dengan respons sejumlah pejabat yang cenderung gaya komunikasinya arogan. “Pokok jalannya terus. Percayakan pengelolaan dana pada kami.” Padahal, justru kepercayaan publik itu sedang ada masalah.
Di kolom kementar yang dibuka untuk artikel ini, berbagai respon positif menyikapi pernyataan Basuki ini.
Dewa Putu Kesuma menulis, “seorang pemimpin yg mengerti makna pemimpin, yaitu to live, to love and to leave a legacy. dengan memahi tiga kata tersebut seorang pemimpin bisa punya rasa empati dan sensitivitas atas apa yg diderita rakyat”.
Musuh Tiran menulis, “orang indonesia terkenal dermawan,pemaaf dan suka menolong.perut lapar melihat orang lebih lapar,mereka rela berkorban.orang paling siap berkorban demi kemanusiaan.potensi yg disia2kab politikus hitam macam jokowi.miris.”
George Sopandana: “iya, penyelenggara negara seharusnya mendengarkan rakyat, jangan menyakiti rakyat yang sedang kesulitan ekonomi”
Ada juga warga yang mengritisi Jokowi yang dinilai terlalu memaksakan hasrat pencitraan diri secara berlebihan.
“Definisi demokrasi ala jokowi saat kampanye dulu sekarang sudah diabaikan terbelenggu hasrat pencitraan mega2 proyeknya yang berlandas hutang luar negeri dan uang rakyat apbn..miris.. diakhir masa jabatannya justru terkena bumerang mega proyeknya. kalau dulu sukarno dikenal proyek mercu suarnya,” tulis YangYon
