ruangkota

Tag: biodiesel

  • Plus Minus Penggunaan Biodiesel Berbahan Dasar Sawit

    Plus Minus Penggunaan Biodiesel Berbahan Dasar Sawit

    7cloud.asia – Program biodiesel nasional menjadi salah satu upaya untuk menurunkan emisi karbon di sektor energi, sesuai target Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar 91 juta ton CO2 pada tahun 2022.

    Pengunaan biodiesel ber yang salah satunya berbahan sawit ini sejalan dengan Nationally Determined Contribution (NDC), turunan dari ratifikasi Perjanjian Paris.

    Kementerian ESDM pun dengan demikian meyakini bahwa penggunaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku utama biodiesel akan efektif menurunkan emisi. 

    “Untuk saat ini, secara keekonomian dan produktifitas, bahan bakar nabati berbasis sawit adalah yang paling reliable dan rendah emisi,” kata Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Edi Wibowo.

    Grand Strategi Energi Nasional hingga tahun 2040 berupa pemanfaatan biofuel yang ditargetkan sebesar 15,2 Juta kL. Dari jumlah tersebut biodiesel ditargetkan akan mencapai 11.7 juta kL, kata Edi.

    Sebagian besar biodiesel itu berbasis CPO atau minyak sawit mentah. Termasuk pemanfaatan greenfuels (green diesel, green gasoline, bioavtur),

    “Sebagian besar akan berbasis CPO, mengingat potensinya yang sangat besar dan karakteristik bahan bakar nabati yang mirip dengan bahan bakar berbasil fosil,” ujar Edi kepada DW Indonesia.

    Edi tidak menampik bahwa pengembangan biodiesel di Indonesia masih mengalami hambatan dan tantangan. Mulai dari ketergantungan pada pungutan dana ekspor untuk menutup selisih harga indeks pasar (HIP) BBM dengan HIP Biodiesel.

    Rentan peningkatan emisi

    Sementara Research Manager Traction Energy Asia, Fariz Panghegar, mengatakan pemenuhan kebutuhan biodiesel dari CPO malah berpotensi menambah emisi karbon.

    Ini dapat terjadi akibat adanya peluasan pembukaan lahan hutan, baik pada tanah mineral maupun gambut secara ilegal dan dengan teknik yang tidak tepat, seperti membakar lahan.

    Penggunaan pupuk secara berlebihan dan praktik pengolahan limbah cair atau palm oil mill effluent (POME) yang tidak tepat di pabrik kelapa sawit juga berpotensi menambah emisi.

    Menurutnya, jika Indonesia mampu memastikan proses produksi biodiesel dari hulu sampai hilir rendah emisi, tentu B30 akan menjadi program yang sangat efektif untuk menurunkan emisi.

    “Proses produksi rendah emisi yang kami maksud adalah bahan bakunya tidak berasal dari perkebunan yang melakukan deforestasi, dan perkebunan kelapa sawit tidak menggunakan methane capture, serta memastikan rantai pasok yang efisien,” kata Fariz pada DW Indonesia.

    Sawit Kalahkan Minyak Nabati Lainnya

    Peran minyak sawit yang harganya murah dan kapasitas produksinya tinggi, saat ini sulit tergantikan oleh minyak nabati lainnya. Setiap hektar kebun sawit, bisa memproduksi 3,3 ton minyak per tahun. Sementara bunga matahari dan rapa hanya 0,7 ton minyak per ha/tahun. Harga minyak sawit saat ini terus naik, dan menembus rata-rata 1.300 USD/ton.

    Jika dihitung secara konservatif, biodiesel dapat menurunkan emisi sebesar 91 juta ton C02 sesuai rencana Kementerian ESDM. Namun, lanjut Fariz, bila dilihat secara keseluruhan, masih banyak “PR” dari penggunaan biodiesel tersebut.

    “Traction menghitung menggunakan metode analisis daur hidup menemukan bahwa biodiesel yang diproduksi dari lahan gambut emisinya akan lebih besar daripada solar fosil. Apabila emisi solar fosil 3,14 kg CO2eq/liter maka emisi biodiesel bisa sampai 4,60 kg CO2eq/liter. Tentu kita harus memastikan agar tidak ada kebocoran di sektor lahan atau hulunya, maka dari itu kita tidak boleh hanya fokus di hilirnya saja,” paparnya.

    Bila dilihat dari serapan CPO di pasar domestik, adanya peningkatan permintaan biodiesel akan memengaruhi harga CPO. Idealnya, ini dapat memberikan keuntungan bagi petani sawit. Namun tidak serta merta demikian yang terjadi, kata Fariz, karena yang terjadi adalah perpindahan subsidi.

    Edi Wibowo mengatakan pendanaan program B30 tidak menggunakan skema subsidi, melainkan sebagian berasal dari insentif yang didapat dari pungutan ekspor produk sawit dan turunannya. Insentif tersebut diberikan untuk menutupi selisih kurang harga indek pasar (HIP) minyak solar dengan HIP Biodisel. Insentif tidak diberikan jika HIP solar lebih besar HIP biodiesel.

    “Sumber pendanaan biodiesel dapat berasal dari APBN, APBD atau sumber pendapatan sah lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Sampai saat ini, pendanaan untuk program B30 masih berasal dari pungutan ekspor sawit, sampai adanya kebijakan atau aturan baru yang mengatur sumber dana lainnya,” ujar Edi Wibowo.

    Finalisasi implementasi B40

    Ia juga mengatakan bahwa kebijakan wajib 40% biodiesel berbahan sawit (B40) akan berjalan setelah memastikan kualitas mutu B40 tidak berdampak negatif pada mesin kendaraan melalui uji jalan B40. Saat ini, pemerintah masih dalam tahap finalisasi persiapan dan kesepakatan terkait lingkup dan metode uji jalan B40.

    “Termasuk rute road test, spesifikasi bahan bakar uji, dan jenis kendaraan uji. Kepastian ketersediaan B40 melalui ketersediaan bahan baku, unit produksi dan infrastruktur pendukung termasuk insentifnya (jika diperlukan),” katanya.

    Terpisah, Fariz mengatakan pengguliran B40 masih harus dikaji ulang, baik dari sisi teknologi maupun emisi yang ditimbulkan. Semakin tinggi bauran akan menyebabkan semakin tingginya jumlah gas beracun yang dikeluarkan, yakni nitrogen oksida atau NOx, ujar Fariz. 

    “Walaupun CO2nya turun, namun NOx akan ikut meningkat, dampaknya dapat menimbulkan gangguan sistem pernapasan. Jadi rasanya tidak perlu kita fokus pada peningkatan bauran biodiesel, mengingat tren otomotif dunia mulai beralih ke kendaraan listrik,” katanya.

    Selain itu, lanjut Fariz, Indonesia berpotensi mengalami defisit minyak sawit apabila biodiesel terus digenjot tanpa melihat tata kelolanya. “Masih banyak hambatan secara teknologi dan ketersediaan bahan baku,” lanjutnya.

    Potensi alternatif minyak jelantah

    Fariz mengatakan, Indonesia memiliki potensi bahan bakar nabati lain yang lebih ramah emisi. Yakni minyak jelantah atau used cooking oil (UCO). Emisi karbon biodiesel dengan bahan baku minyak jelantah lebih rendah daripada emisi karbon yang dihasilkan dari biodiesel dari sawit.

    Mengutip Royal Academy of Engineering, Fariz mengatakan bahwa UCO meninggalkan jejak karbon 60% hingga 90% lebih rendah daripada bahan bakar berbasis fosil.

    Saat ini kata Fariz, potensi UCO Indonesia kurang lebih 1,2 juta kilo liter dari rumah tangga dan unit usaha mikro. Jumlah tersebut mampu memenuhi 10% kebutuhan bahan baku biodiesel.

    Jika kita bisa mengambil UCO dari hotel, restoran, dan cafe serta industri makanan skala menengah dan besar potensinya akan lebih besar lagi. Hal ini juga akan mengurangi risiko pangan versus energi.

    “Hambatannya adalah saat ini kita hanya mengakui CPO sebagai satu-satunya bahan baku biodiesel. Perlu keputusan politik untuk bisa mendorong UCO menjadi salah satu bahan baku biodiesel,” demikian Fariz.

    Sumber: DW Indonesia

  • Daur Ulang Minyak Jelantah ke Biodiesel Menjadi Bisnis Menjanjikan

    Daur Ulang Minyak Jelantah ke Biodiesel Menjadi Bisnis Menjanjikan

    7cloud.asia – Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kementerian ESDM Saleh Abdurrahman menyampaikan bahwa pemanfaatan minyak jelantah untuk biodiesel menjadi salah satu opsi penerapan ekonomi sirkular.

    Pemanfaatan minyak jelantah menjadi biodiesel berarti memanfaatkan sumber daya untuk terus menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

    Saleh memaparkan potensi pengolahan minyak jelantah menjadi potensi bisnis yang bagus bagi penerapan ekonomi sirkular.

    Dikutip esdm.go.idm, kajian awal TNP2K dan Traction Energi Asia tentang Potensi Minyak Jelantah Untuk Biodiesel dan Penurunan Kemiskinan di Indonesia (2020) mencatat bahwa pada tahun 2019, konsumsi minyak goreng sawit nasional mencapai 16,2 juta kilo liter (KL).

    Baca: Plus minus penggunaan biodiesel berbahan sawit

    Dari angka tersebut rata-rata minyak jelantah yang dihasilkan berada pada kisaran 40-60% atau berada di kisaran 6,46 – 9,72 juta KL.

    “Sayangnya minyak jelantah yang dapat dikumpulkan di Indonesia baru mencapai 3 juta KL atau hanya 18,5% dari total konsumsi minyak goreng sawit nasional,” terang Saleh.

    Kajian tersebut menemukan bahwa hanya sebagian kecil minyak jelantah di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai biodiesel.

    Dari 3 juta KL yang berhasil dikumpulkan, hanya sekitar 570 KL yang dikonversi untuk biodiesel dan kebutuhan lainnya.

    Sementara sisanya sekitar 2,4 juta kilo liter digunakan untuk minyak goreng daur ulang dan ekspor.

    Baca: Mendulang cuan dari ekonomi sirkular

    TNP2K dan Traction Energy Asia menyebut, hal itu disebabkan belum adanya mekanisme pengumpulan minyak jelantah baik dari restoran, hotel dan rumah tangga.

    Sebaran lokasi sumber minyak jelantah yang tidak simetris dengan lokasi pabrik pengolahan biodiesel, teknologi pengolahan (terutama yang dikelola oleh masyarakat) yang belum cukup efisien. 

    Selain itu kualitas biodiesel hasil olahan minyak jelantah yang masih perlu diuji lebih jauh, menjadi tantangan selanjutnya.

    Padahal, pengolahan minyak jelantah untuk biodiesel, khususnya jika dilakukan oleh masyarakat, akan mendatangkan banyak manfaat baik dari sisi ekonomi, kesehatan maupun lingkungan.

    Baca: Insentif dibutuhkan untuk mendorong pasar mobil listrik

    Dari sisi ekonomi mendaur ulang minyak jelantah menjaid biodiesel juga sangat menjanjikan.

    Sardji Sarwan, pengelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Tarakan Timur mengatakan bahwa omzet produksi biodiesel yang dihasilkan kelompoknya sudah mencapai Rp 2 juta per hari.

    Untuk omzet sebesar itu ia mempekerjakan sembilan karyawan yang bekerja 4 jam per hari, dengan bayaran Rp 2 juta per bulan per orang.

    Produk biodiesel yang dihasilkan bisa mencapai 180 liter per hari dan dijual dengan harga Rp11.000 per liter.

    Walaupun data yang ada memang menunjukkan bahwa biaya konversi biodiesel berbahan baku minyak jelantah lebih besar daripada biaya konversi biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit.

    Namun demikian, harga indeks produksi (HIP) minyak jelantah untuk biodiesel lebih rendah dibanding HIP minyak kelapa sawit karena faktor bahan baku.

    Baca: DPR usulkan insentif untuk kawasan yang dipertahankan sebagai penghasil oksigen 

    Dari sisi kesehatan, serapan minyak jelantah untuk produksi biodiesel bisa mengurangi alokasi penggunaan minyak jelantah yang didaur-ulang sebagai bahan masakan, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi risiko meningkatnya kadar HNE.

    HNE adalah zat beracun yang mudah diserap dalam makanan yang dapat mengakibatkan stroke, alzheimer dan Parkinson.

    Dari sisi lingkungan, pengolahan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel bisa berdampak positif terhadap pengurangan limbah B3.

    Mengolah kembali minyak jelantah berarti juga mengurangi pembuangan minyak jelantah yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu ekosistem.

    Baca: Mengapa pemerintah berencana terapkan pajak karbon

    Minyak jelantah yang dibuang sembarangan memberikan risiko meningkatnya kadar Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biological Oxygen Demand (BOD) di perairan. Hal ini menyebabkan tertutupnya permukaan air dengan lapisan minyak.

    Akibatnya, sinar matahari tidak dapat masuk ke perairan yang mendorong matinya biota dalam perairan, serta berpotensi mencemari air tanah. 

    Selain itu sifat biodiesel yang bisa terurai dengan bantuan mikroorganisme lain, tidak beracun dan dapat menggantikan bahan bakar solar tanpa modifikasi lebih lanjut.

    Kondisi ini menjadikannya sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan sebagai pengganti bahan bakar fosil.

    Sejak 2018 biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit dijadikan mandatori oleh Pemerintah dan saat ini implementasinya sudah sampai B30, dengan campuran FAME 30 persen dan solar 70 persen.

    Ini tentu pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel merupakan salah satu opsi bisnis menjanjikan di masa depan.

     

  • Indonesia Butuh 20 juta Kiloliter CPO Per Tahun untuk Wujudkan Program B50

    Indonesia Butuh 20 juta Kiloliter CPO Per Tahun untuk Wujudkan Program B50

    7cloud.asia – Kementerian Pertanian mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 20 juta kiloliter per tahun untuk menerapkan program biodiesel 50 persen atau B50.

    Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Muhammad Fauzan Ridha mengatakan, untuk mencapai target B50, diperlukan juga kapasitas terpasang industri biodiesel sekitar 25 juta kiloliter.

    “Sedangkan kapasitas terpasang industri biodiesel kita saat ini masih berada di kisaran 17-18 juta kiloliter,” katanya dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

    Biodiesel yang berlaku di Indonesia saat ini masih B35. Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia siap meningkatkan bauran biodiesel dari B35 menjadi B40 pada 2025.

    Indonesia juga melakukan persiapan untuk penerapan B50— bahan bakar dengan komposisi 50 persen minyak kelapa sawit dan 50 persen solar.

    Baca: Plus minus penggunaan biodiesel berbahan sawit

    Fauzan menyebut produksi CPO yang dibutuhkan untuk B35 mencapai 13,4 juta kiloliter, sedangkan B40 membutuhkan 16,08 juta kiloliter.

    Fauzan mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji untuk mengalihkan alokasi ekspor ke pasar Eropa guna memenuhi kebutuhan CPO domestik.

    Langkah ini dinilai dapat menjadi solusi ketika Uni Eropa memberlakukan regulasi terkait anti-deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang akan menjadi tantangan bagi ekspor produk kelapa sawit Indonesia.

    Namun, menurutnya, adanya kontrak jangka panjang dengan para pembeli di kawasan tersebut bisa menjadi kendala.

    Untuk itu, ia menyampaikan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pengalihan alokasi ekspor agar tidak berdampak negatif terhadap devisa negara dan mengganggu kerja sama yang telah terjalin dengan para mitra dagang di Eropa dan negara-negara lain.

    Baca: Menelaah batas atas sawit Indonesia

    “Sejauh ini kajian masih berlangsung terutama mengenai aspek supply and demand, kajian ekonomi, kajian kelembagaan, pembiayaan, dan sarana prasarananya,” pungkas dia.

    Pada kesempatan yang sama, ekonom senior Indef Fadhil Hasan mengatakan bahwa peningkatan bauran biodiesel dari B35 menjadi B50 harus dibarengi dengan peningkatan produksi CPO dalam negeri.

    Langkah ini guna menjaga keseimbangan pasokan CPO bagi sektor energi dan pangan.

    Ia mengatakan peningkatan bauran biodiesel tanpa didukung peningkatan produksi CPO bakal menyebabkan penurunan ekspor.

    Menurut Fadhil, penurunan ekspor ini berpotensi memicu kenaikan harga CPO di pasar internasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. (Sumber:Antaranews.com)

  • Bisakah Kebijakan Biodiesel dan Bioetanol Jadi Solusi Mandiri Energi di Tengah Lonjakan Harga Minyak?

    Bisakah Kebijakan Biodiesel dan Bioetanol Jadi Solusi Mandiri Energi di Tengah Lonjakan Harga Minyak?

     

    7cloud.asia – Di saat banyak negara ketar-ketir karena melonjaknya harga minyak dunia, Indonesia sampai saat ini masih mampu bertahan untuk tidak menaikkan harga BBM dan menjaga stok dalam negeri.

    Sementara banyak negara di belahan dunia lain termasuk negara Asia dan tetangga kita seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Sri Lanka, dan Bangladesh sudah menyatakan darurat energi.

    Singapura bahkan terpaksa menaikkan harga BBM untuk menyesuaikan dengan harga minyak internasional.

    Di tengah krisis ini, The Economist menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki ketahanan energi kuat karena berkah kekayaan sumber daya alam dan berbagai sumber energi terbarukan.

    Namun dari sekian banyak opsi, sumber energi alternatif yang intens dikembangkan di dalam negeri adalah biodiesel dari kelapa sawit. Mulai Juli 2026, Indonesia akan meningkatkan mandatori biodiesel menjadi B50 berkandungan 50 persen solar dan 50 persen minyak sawit.

    Pertanyaannya apakah biodiesel bisa menjadi solusi jitu menggapai kemandirian energi di Indonesia di tengah fluktuasi harga minyak dunia?

    Sejauh apa perkembangan biodiesel nasional?

    Program pengembangan biodiesel bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Produksi biodiesel di Indonesia terus mengalami kenaikan dari 3 juta ton pada 2017 menjadi sekitar 10,5 juta ton pada 2023. Dengan mandatori B40 saat ini, Indonesia berpotensi mengurangi impor solar hingga Rp404,32 triliun.

    Penggunaan biodiesel di Indonesia tidak hanya untuk sektor transportasi saja tapi turut mencakup semua mesin diesel seperti sektor alat dan mesin pertanian, kereta api, kapal laut serta alat dan mesin pertambangan. 

    Dari sisi biaya, ongkos produksi biodiesel dari kelapa sawit sebenarnya lebih mahal ketimbang solar dari minyak bumi.

    Namun selisih biaya produksi selama ini tidak langsung dibebankan kepada masyarakat, sebagian besar ditanggung pemerintah melalui insentif yang dibiayai dari dana pungutan ekspor kelapa sawit (BPDPKS).

    Insentif yang disertai aturan wajib pakai ini membuat pemakaian biodiesel dalam waktu 15 tahun ini mengalami kenaikan hampir 10 kali lipat dari 190 ribu kilo liter menjadi 15,6 juta kilo liter per tahun 2025.

    Realisasi ini sedikit demi sedikit mendekati angka konsumsi BBM nasional per tahun di kisaran 288,85 juta barel atau setara 46 juta kilo liter. 

    Tetap harus berhadapan dengan fluktuasi harga CPO

    Pemerintah terus meningkatkan campuran biodiesel hingga 50 persen (B50) untuk mengurangi ketergantungan pada minyak fosil. Namun, semakin besar porsi biodiesel, maka semakin banyak pula kebutuhan sawit.

    Akibatnya, permintaan sawit bakal naik, dan harga pun bisa terkerek naik. Di titik ini, pemerintah harus menanggung selisih ongkos produksi yaang semakin besar.

    Kebijakan biodiesel pada dasarnya memiliki risiko besar, karena selalu “ada harga yang harus dibayar” (trade off). Dalam kasus ini, pengembangan biodiesel bisa berpengaruh luas pada ketahanan pangan, mengingat kelapa sawit juga dipakai untuk bahan baku minyak goreng.

    Melansir Index Mundi, harga CPO dari tahun ke tahun bergerak naik turun layaknya minyak mentah. Dalam satu dekade terakhir, harganya melonjak dari 2.300 hingga sempat tembus harga tertinggi di angka 5 ribu ringgit atau senilai Rp8,5-18,5 juta per ton.

    Kenaikan harga ini disebabkan karena peningkatan konsumsi biodiesel dan juga penggunaan produk turunan minyak sawit di masyarakat. Karena berasal dari bahan yang sama, CPO seperti “rebutan dua dapur”: satu untuk energi, satu untuk pangan.

    Tak ayal risiko serupa bakal muncul pada bahan pangan lain seperti tebu, molase, singkong, dan aren yang digunakan sebagai bahan baku bioetanol (bahan campuran minyak sawit ke dalam bahan bakar bensin).

    Diversifikasi energi, bukan hanya biodiesel

    Pemerintah saat ini melakukan revisi terhadap target bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mengejar target bauran 17-21 persen. Namun realisasi EBT dalam laporan yang diterbitkan pada Januari 2026 baru mencapai 15,75 persen.

    Untuk mencapainya, fokus utama pemerintah pada tahun ini adalah mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sampai dengan 100 Giga Watt (GW) dan optimalisasi Bahan Bakar Nabati (BBN) termasuk di dalamnya biodiesel.

    Selain itu penggunaan minyak sawit turut diupayakan melebar dengan penetapan bertahap mandatori E5 yang mencampur 5 persen bioetanol ke dalam bensin.

    Mengingat berbagai risiko di atas, kemandirian energi Indonesia tentu tidak bisa bergantung pada satu atau dua opsi saja. Dengan berbagai potensi sumber energi yang dimiliki Indonesia, diversifikasi energi bisa menjadi jalan menuju kemandirian energi.

    Syaratnya, kebijakan harus konsisten: mulai dari pengembangan riset energi, penguatan industri, hingga subsidi yang tepat sasaran.

    Sebagai negara dengan produksi sawit terbesar dunia, pemerintah tetap tidak boleh lengah terhadap pasokan minyak sawit nasional.

    Pengawasan dan kepastian pasokan terhadap badan usaha perlu ditingkatkan agar pemerintah tidak kecele dari aksi swasta yang lebih memilih mengekspor ketika harga sedang tinggi.

    Pun, dengan potensi risiko dari pasokan berbagai pangan bahan bioetanol. Langkah pemerintah yang menetapkan harga indeks pasar (HIP) dari BBN (Bahan Bakar Nabati) bioetanol perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar tidak terjadi kelangkaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat.

     

    Anton Agus Setyawan, Profesor Ilmu Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surakarta

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Perkuat Transisi Energi: PT KAI Akan Beralih ke Biodiesel B50

    Perkuat Transisi Energi: PT KAI Akan Beralih ke Biodiesel B50

    7cloud.asia – PT Kereta Api Indonesia (Persero) berupaya memperkuat roadmap keberlanjutan energi melalui pemanfaatan biodiesel secara bertahap pada operasional kereta api.

    Langkah ini menjadi bagian dari dukungan KAI terhadap kebijakan pemerintah dalam memperluas penggunaan energi baru terbarukan, memperkuat ketahanan energi nasional, serta menurunkan emisi dari sektor transportasi.

    Dalam pernyataan tertulisnya kepada media, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan bahwa transisi energi di lingkungan KAI berjalan mengikuti arah kebijakan mandatori biodiesel pemerintah.

    Berdasarkan data lingkungan perusahaan, penggunaan bahan bakar pada operasional KAI tercatat dari B0 pada 2017, meningkat menjadi B20 pada 2018–2019, B30 pada 2020–2022, B35 pada 2023–2024, B40 pada 2025–2026, dan berlanjut menuju B50 pada 2026.

    Dari sisi keberlanjutan, transisi menuju B50 masuk dalam program aksi strategis dekarbonisasi KAI 2025–2030. Dalam program tersebut, perubahan bahan bakar dari B35 menjadi B50 ditargetkan dapat menurunkan emisi sebesar 133.676 ton CO₂e.

    Program ini menjadi penyumbang terbesar dalam target tiga program dekarbonisasi utama KAI sebesar 166.873 ton CO₂e, bersama konservasi dan kredit karbon serta efisiensi listrik.

    Baca: Indonesia Butuh 20 juta Kiloliter CPO Per Tahun untuk Wujudkan Program B50

    KAI juga terus memperkuat pengukuran jejak karbon melalui pendekatan berbasis data. Dalam penilaian Life Cycle Assessment bersama BRIN, operasional KRL Jabodetabek menghasilkan jejak karbon sekitar 34,03 gram CO₂e per penumpang-kilometer.

    Pendekatan pengukuran ini memperkuat transparansi KAI dalam memantau dampak lingkungan dari layanan transportasi berbasis rel.

    Bobby menegaskan, roadmap energi KAI akan terus diarahkan untuk memperkuat peran kereta api dalam transisi energi Indonesia.

    Menurutnya, keberlanjutan perlu berjalan bersama keandalan layanan, karena transportasi publik yang bersih juga harus tetap aman, terjangkau, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

    Roadmap biodiesel dari B0 menuju B50 menunjukkan bahwa kereta api memiliki peran penting dalam transformasi energi Indonesia.

    “KAI akan terus menjaga layanan transportasi publik dan logistik tetap andal, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap ketahanan energi nasional, penurunan emisi, dan daya saing ekonomi,” ujarnya.

    Baca: Ancaman terhadap Lingkungan di Balik Target Bauran Bahan Bakar Nabati

    Menurut Bobby, perjalanan dari B0 menuju B50 menunjukkan pentingnya konsistensi kebijakan energi nasional dan kesiapan operator transportasi dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam layanan publik yang andal.

    Transisi energi Indonesia, ujar Bobby, membutuhkan sektor transportasi yang mampu beradaptasi secara terukur.

    “KAI memperkuat peran kereta api melalui roadmap biodiesel dari B0 menuju B50, dengan memastikan setiap tahapan berjalan selaras dengan keselamatan, keandalan layanan, efisiensi energi, dan penurunan emisi,” ujarnya.

    Menurut Bobby, sektor kereta api memiliki posisi strategis karena berada di antara kebutuhan mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan agenda penurunan emisi.

    Dengan skala layanan yang besar, setiap langkah efisiensi energi di KAI dapat memberi dampak terhadap keberlangsungan layanan publik dan daya saing logistik nasional.

    “Transisi energi di KAI harus menghasilkan manfaat yang dapat dihitung mulai dari layanan tetap andal, penggunaan energi semakin efisien, dan kontribusi terhadap keberlanjutan semakin jelas,” kata Bobby.

    Baca: Plus Minus Penggunaan Biodiesel Berbahan Dasar Sawit

    Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan, transisi energi di lingkungan KAI dilakukan bertahap dengan koordinasi teknis bersama pemerintah dan lembaga terkait.

    Menurutnya, setiap tahapan perlu diuji agar sesuai dengan karakter operasional kereta api yang memiliki beban, durasi operasi, dan standar keandalan sarana yang tinggi. KAI, ujarnya, mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

    ”Pada saat yang sama, kami memastikan setiap tahapan penggunaan biodiesel berjalan melalui pengujian teknis dan evaluasi agar layanan kepada pelanggan serta sektor logistik tetap aman dan andal,” ujar Anne.

    Anne mengatakan, KAI bersama Kementerian ESDM telah memulai tahapan uji teknis penggunaan B50 pada sektor kereta api sejak April 2026.

    Pengujian tersebut mencakup lokomotif dan genset kereta api untuk menilai performa, konsumsi bahan bakar, emisi, serta ketahanan sarana dalam kondisi operasional.

    Pada pengujian lokomotif, KAI menyiapkan lokomotif CC206 dengan rangkaian KA Sembrani. Uji lokomotif dimulai dari Depo Sidotopo dengan pembandingan konsumsi bahan bakar menggunakan B40 dan B50.

    Baca: Mengapa Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia Berjalan Lamban

    Sementara itu, uji genset dilakukan pada Genset MTU 2000 P02411 pada KA Bogowonto, dengan lokasi pengujian di Depo Kereta Yogyakarta.

    Rangkaian uji genset meliputi uji performa, uji konsumsi bahan bakar, uji emisi dengan B40 dan B50, serta uji ketahanan statis selama 6 jam menggunakan kapasitas maksimum load bank.

    Setelah itu, uji ketahanan dinamis genset dilanjutkan selama 2.400 jam mulai 27 April 2026 di PUK Lempuyangan. Dengan demikian, pada Juni 2026 KAI berada pada tahap pemantauan dan evaluasi teknis terhadap hasil pengujian sebelum implementasi B50 berjalan lebih luas.

    Hasil pengujian menjadi dasar evaluasi KAI, terutama terkait performa mesin, konsumsi bahan bakar, stabilitas operasional, kondisi filter, aspek emisi, dan kebutuhan perawatan sarana.

    “Prinsip kami jelas, transisi energi harus berjalan sejalan dengan keselamatan dan keandalan operasi,” kata Anne.

    Keberlangsungan operasional kereta api juga didukung oleh peran pemerintah melalui BBM subsidi. 

    KAI memperoleh kuota BBM subsidi tahun 2026 sebesar 214.342.000 liter. Hingga periode tersebut, realisasi penggunaan mencapai 95.394.629 liter atau 44,51 persen dari total kuota yang tersedia, dengan sisa kuota sebesar 118.947.371 liter.

     

  • DPR Dorong Transparansi Perhitungan Keekonomian Program Biodiesel B50

    DPR Dorong Transparansi Perhitungan Keekonomian Program Biodiesel B50

    7cloud.asia – Pemerintah diminta menyampaikan secara terbuka dan komprehensif perhitungan keekonomian implementasi Biodiesel 50 persen atau B50 yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026 lalu.

    Implementasi program biodiesel B50 dituangkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 mewajibkan pencampuran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis minyak sawit ke dalam bahan bakar solar.

    Pemerintah memproyeksikan kebijakan biodiesel B50 tersebut mampu mengurangi impor solar sehingga menghasilkan penghematan devisa.

    Menurut Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna, manfaat program biodiesel B50 tersebut perlu dijelaskan secara utuh, termasuk konsekuensi fiskal dan teknis dalam pelaksanaannya.

    “Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan seluruh komponen perhitungan keekonomian B50 agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai manfaat dan biaya kebijakan ini,” ujar Ateng melalui keterangan tertulis yang disampaikan kepada Parlementaria, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

    Baca: Kebijakan Mandatori Biodiesel B50 Dinilai Berpotensi Memicu Deforestasi dan Konflik Agraria

    Ateng menilai proyeksi pemerintah tentang penghematan devisa perlu disertai penjelasan mengenai dukungan fiskal yang masih diberikan terhadap program biodiesel, termasuk melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

    “Jangan sampai masyarakat memahami B50 hanya dari sisi penghematan devisa tanpa mengetahui keseluruhan skema pembiayaan yang mendukung implementasinya,” katanya.

    Selain aspek fiskal, Ateng juga menyoroti kesiapan sistem distribusi nasional. Ia mencatat pemerintah memberikan masa transisi hingga 30 September 2026 bagi badan usaha yang masih memiliki stok B40, sedangkan mulai 1 Oktober 2026 seluruh distribusi solar diwajibkan memenuhi spesifikasi B50.

    Menurutnya, kesiapan infrastruktur distribusi dan pengawasan mutu menjadi faktor penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

    Ateng juga mengingatkan adanya tantangan teknis penggunaan biodiesel dengan kandungan FAME yang lebih tinggi, seperti potensi oksidasi bahan bakar, korosi pada sistem penyimpanan, serta meningkatnya kebutuhan pengawasan terhadap kualitas distribusi dan penyimpanan biodiesel.

    Baca: Kementerian ESDM Diminta Siapkan Mitigasi dan Sosialisasi Sebelum Jalankan Program B50

    Oleh karena itu, Ateng mendorong pemerintah memperkuat standar penyimpanan dan distribusi, meningkatkan pengawasan mutu, serta memastikan kesiapan infrastruktur pendukung agar implementasi B50 berjalan optimal.

    Di sisi lain, ia mengusulkan agar pemerintah membuka seluruh komponen perhitungan keekonomian B50 secara transparan, menerapkan bauran biodiesel yang lebih fleksibel mengikuti perkembangan harga energi dan kondisi fiskal.

    Dia juga meminta pemerintah mempercepat program peremajaan sawit rakyat tanpa membuka lahan baru, serta memperkuat sistem penyimpanan dan distribusi biodiesel. Ia menegaskan DPR mendukung upaya mewujudkan kemandirian energi nasional.

    Namun, menurutnya, setiap kebijakan perlu disusun berdasarkan perhitungan yang transparan agar mampu memberikan manfaat optimal sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara.

    “Kemandirian energi harus dibangun melalui kebijakan yang efisien, transparan, dan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

  • Distribusi Komoditas Sawit dengan Layanan Berbasis Rel Tekan Konsumsi Energi

    Distribusi Komoditas Sawit dengan Layanan Berbasis Rel Tekan Konsumsi Energi

     

    ruangkota.com – Kebijakan mandatory biodiesel 50 persen atau B50 mendorong peningkatan layanan logistik berbasis rel yang dikelola PT Kereta Api Indonesia (Persero).

    PT KAI mencatat layanan angkutan perkebunan sebesar 324.579 ton pada Semester I 2026. Jumlah tersebut naik 17,83% dibandingkan Semester I 2025 sebesar 275.475 ton, atau bertambah 49.104 ton.

    Sebagian besar komoditas perkebunan yang dilayani KAI berasal dari crude palm oil (CPO) dan produk turunan kelapa sawit. Komoditas ini memiliki keterkaitan kuat dengan industri pengolahan, perdagangan antardaerah, ekspor, serta kebutuhan bahan baku energi nabati.

    Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan tertulisnya kepada media mengatakan, peningkatan volume angkutan perkebunan menunjukkan kebutuhan pelaku usaha terhadap layanan logistik yang konsisten, berkapasitas besar, dan terhubung dengan simpul produksi, industri, serta pelabuhan.

    “Komoditas perkebunan, terutama sawit, memiliki peran penting bagi aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Distribusi yang lancar membantu menjaga pasokan bahan baku industri, mendukung ekspor, dan memperkuat daya saing komoditas Indonesia,” ujar Anne.

    Menurut Anne, peran distribusi komoditas perkebunan semakin relevan seiring penguatan hilirisasi industri dan arah kebijakan energi nasional.

    Kebutuhan terhadap bahan baku nabati, termasuk untuk mendukung kesiapan pemanfaatan biodiesel B50, membutuhkan rantai pasok yang andal agar pergerakan komoditas dari kawasan produksi menuju titik pengolahan dapat berlangsung lebih terencana.

    “Agenda energi nasional membutuhkan dukungan logistik yang kuat. Ketika kebutuhan bahan baku nabati meningkat, termasuk dalam kesiapan B50, distribusi CPO dan produk turunannya perlu ditopang sistem logistik yang efisien, konsisten, dan terhubung,” kata Anne.

    Di berbagai wilayah Sumatera, layanan logistik perkebunan berbasis rel berperan menghubungkan kawasan produksi dengan industri pengolahan dan pelabuhan.

    Pergerakan komoditas ini turut mendukung aktivitas usaha, menjaga kesinambungan pasokan, serta memberi dampak bagi ekonomi daerah yang bergantung pada sektor perkebunan.

    Dari aspek sustainability, kereta api memiliki nilai tambah karena mampu melayani volume besar dalam satu perjalanan.

    Model distribusi ini membantu mengurangi tekanan kendaraan berat di jalan raya, mendukung efisiensi penggunaan energi per ton barang, serta memperkuat pilihan logistik yang lebih terukur bagi komoditas bervolume tinggi seperti CPO dan produk turunannya.

    Anne menambahkan, peningkatan layanan angkutan perkebunan menjadi sinyal positif bagi logistik nasional.

    Konektivitas yang semakin kuat antara kawasan produksi, industri pengolahan, dan pelabuhan akan membantu arus barang berjalan lebih efisien serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok komoditas perkebunan dunia.

    “KAI akan terus memperkuat layanan logistik untuk mendukung sektor-sektor produktif nasional. Melalui kereta api, distribusi komoditas perkebunan dapat berlangsung lebih efisien, mendukung ekonomi daerah, serta memperkuat rantai pasok komoditas strategis Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan energi nabati nasional,” tutup Anne.