ruangkota

Tag: biopori

  • Pemkot Tangerang Galakkan Pembuatan Biopori untuk Antisipasi Banjir

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Tangerang, Banten mengerahkan seluruh OPD untuk bergerak guna meningkatkan kesiagaan menanggulangi bencana hidrometeorologi basah.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Ubaidillah Anshar mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah normalisasi seluruh drainase yang ada di Kota Tangerang.

    Selain itu pihaknya juga memastikan seluruh rumah pompa berfungsi dengan baik, sehingga ketika timbul genangan bisa segera teratasi.

    Di tingkat masyarakat, diimbau untuk mengaktifkan kerja bakti, memperbanyak biopori, tidak membuang sampah sembarangan hingga memastikan barang-barang berharga ditempatkan dengan aman.

    ”Semua pihak melakukan langkah antisipasi, insyaallah semua dampaknya bisa kita minimalkan,” kata Ubaidilillah dikutip antaranews.com, Rabu (12/2/2025)

    Baca: Cuaca ekstrem picu bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah

    Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan dari pemetaan masalah banjir di Kota Tangerang beberapa waktu lalu, masyarakat diimbau untuk memperbanyak lubang biopori hingga pemukiman padat penduduk.

    Sehingga jalur-jalur aliran air di pemukiman semakin banyak dan potensi banjir dapat diminimalkan.

    Sedangkan di tingkat Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, usai Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) tergenang banjir, telah dilakukan koordinasi dan bersurat resmi ke BNPB untuk melakukan intervensi terkait normalisasi Kali Perancis

    Status siaga darurat bencana Hidrometeorologi diperpanjang hingga 11 Maret 2025 karena informasi dari BMKG memprakirakan periode dasarian 1 Februari 2025 berpotensi terjadi hujan lebat.

    Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, seluruh pemangku kepentingan hingga elemen masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

    Baca: Pemanasan global picu bencana akan lebih sering terjadi

    Informasi terkait perpanjangan status siaga darurat bencana Hidrometeorologi telah ditandatangani Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin dan telah disebarluaskan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan elemen masyarakat.

    Harapannya, semua pihak bisa meningkatkan kewaspadaan terkait potensi hujan lebat yang berdampak pada bencana banjir di wilayah yang sebelumnya pernah terjadi.

    “Kepada semua pihak agar meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca, iklim atau kebencanaan. Status siaga hidrometeorologi yang sebelumnya berakhir 11 Februari, diperpanjang hingga 11 Maret 2025,” kata Ubaidillah.

    Sementara itu BMKG melalui surat tertanggal 31 Januari 2025 perihal Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Banten Periode Dasarian I Februari 2025.

    Selain itu BMKG menginformasikan pada Dasarian II Februari hingga Dasarian I Maret, Kota Tangerang diprediksi berada pada curah hujan harian kategori rendah hingga menengah.

    Beberapa kecamatan di Kota Tangerang pun masuk dalam potensi banjir kategori menengah.

  • Dinas Lingkungan Hidup Makassar Galakkan Pembuatan Biopori

    Dinas Lingkungan Hidup Makassar Galakkan Pembuatan Biopori

    7cloud.asia – Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Sulawesi Selatan mencanangkan program 1.000 biopori untuk mendorong pemanfaatan limbah menjadi pupuk kompos.

    Program 1.000 biopori sebagai bagian dari pengembangan tempat pengolahan sampah reduce-reuse- recycle (TPS3R) yang digalakkan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui DLH.

    Kabid Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Makassar, Bau Asseng, dalam Diskusi tentang persampahan di Makassar, Jumat (26/9/2025), mengatakan program ini difokuskan untuk mengolah limbah organik rumah tangga menjadi kompos.

    Pembuatan biopori secara massal di Kota Makassar diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Antang.

    Baca: Pemkot Tangerang galakkan pembuatan biopori untuk antisipasi banjir

    Biopori dipilih karena ramah lingkungan dan mudah diterapkan oleh masyarakat. Lubang biopori ditempatkan di area TPS3R atau di kawasan perumahan, sehingga masyarakat bisa langsung memanfaatkan sisa makanan dan daun kering sebagai bahan kompos.

    “Dengan adanya biopori dan memberikan dampak baru berupa pupuk alami yang bisa digunakan warga untuk tanaman maupun pertanian di wilayah perkotaan,” katanya.

    Biopori adalah teknologi sederhana yang diciptakan Kamir R. Brata, seorang peneliti dari IPB, berupa lubang silindris vertikal yang dibuat di dalam tanah untuk menyerap air dan mengurai sampah organik,

    Lubang ini diisi sampah organik yang menjadi makanan bagi organisme tanah seperti cacing dan akar tanaman, sehingga menciptakan pori-pori alami dalam tanah yang berfungsi sebagai saluran air dan meningkatkan daya serap tanah.

    Baca: Pembuatan biopori jadi opsi penanganan sampah di kota Yogyakarta

    Biopori bisa jadi alternatif solusi konservasi air akibat berkurangnya resapan air di kota-kota besar dan kawasan padat bangunan

    Biopori bermanfaat menjaga resapan tanah dan mencegah genangan air saat musim hujan karena kompos di dalamnya dapat menyimpan air lebih banyak.

    Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya sangat dibutuhkan.

    Dia mengatakan dengan pencanangan 1.000 biopori itu, DLH Makassar berharap kesadaran warga untuk memilah sampah dan mengolah limbah semakin meningkat.

  • Mulai Tahun 2026 Pengelolaan Sampah Organik di Kota Yogyakarta Akan Diselesaikan di Tingkat Kelurahan

    Mulai Tahun 2026 Pengelolaan Sampah Organik di Kota Yogyakarta Akan Diselesaikan di Tingkat Kelurahan

    7cloud.asia – Pengelolaan sampah organik di Kota Yogyakarta akan sepenuhnya diselesaikan di tingkat kelurahan mulai 2026. Kebijakan tersebut menjadi fokus utama rapat koordinasi pengelolaan sampah yang digelar Senin (15/12/2025) di Balai Kota.

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menegaskan bahwa unit pengelolaan sampah (UPS) tidak akan lagi menerima sampah organik, sehingga seluruh wilayah harus menyiapkan sistem pengelolaan mandiri.

    Pengelolaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi di tingkat kelurahan, termasuk titik temu para petugas pemungut sampah atau lebih dikenal dengan penggerobak sampah.

    “Tahun 2026 UPS sudah tidak menerima sampah organik. Maka sampah organik harus selesai di kelurahan. Kita manfaatkan meeting point penggerobak, dan setiap penggerobak kita dorong memiliki satu biopori untuk mengelola sampah organik,” ujar Hasto dilansir yogyakarta.go.id

    Ia menekankan pentingnya memastikan tidak ada lagi sampah organik, baik basah maupun kering, yang masuk ke depo maupun unit pengelolaan sampah.

    Baca: Kota Yogyakarta bakal membuat 60 biopori jumbo untuk pengelolaan sampah organik

    Untuk sampah organik kering yang masih dapat dimanfaatkan, pemilahan tetap dilakukan dan dikumpulkan di satu titik, seperti Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) atau kantor kelurahan, sebelum dijemput oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

    “Sampah organik kering masih bisa dipilah dan dikumpulkan di satu titik. Nanti DLH yang akan menjemput. Yang penting tidak ada lagi sampah organik yang masuk ke depo. Saya yakin kalau sampah itu terpilah volume yang sampai ke hilir akan berkurang signifikan,” tegasnya.

    Hasto juga mendorong para pemimpin wilayah agar bersikap persuasif dan aktif mencari terobosan dalam pengelolaan sampah.

    Salah satu langkah yang terus dioptimalkan adalah penggunaan biopori jumbo secara komunal, baik melalui dukungan anggaran APBD maupun skema Corporate Social Responsibility (CSR).

    Menurutnya, tantangan terbesar pengelolaan sampah terletak pada perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, rekonstruksi sosial menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran kolektif warga.

    Baca: Kota Yogyakarta gandeng BRIN untuk atasi masalah pengelolaan sampah

    “Sampah ini belum selesai dan tugasnya tidak ringan karena yang kita ubah adalah perilaku masyarakat. Mengubah perilaku itu tidak mudah, yang kita lakukan adalah rekonstruksi sosial, dan itu membutuhkan ketekunan, kesabaran, serta harus dilakukan terus-menerus,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq menyampaikan bahwa saat ini pihaknya mulai memperketat kebijakan tidak menerima sampah organik di depo maupun unit pengelolaan sampah.

    Meski masih ada toleransi selama sekitar dua minggu untuk masa penyesuaian, ke depan kebijakan tersebut akan diterapkan secara tegas.

    “Baik depo maupun unit pengelolaan sampah tidak menerima sampah organik. Kalau sekarang masih ada, itu hanya toleransi sekitar dua minggu untuk pengetatan,” jelas Rajwan.

    Ia menjelaskan bahwa DLH telah menyiapkan sejumlah langkah konkret, antara lain pendistribusian ember pengelolaan sampah organik yang saat ini telah mencapai sekitar seribu unit.

    Selain itu, Pemkot Yogyakarta terus mendorong pembuatan biopori jumbo dengan target satu biopori untuk setiap dua RT.

    “Saat ini sudah ada sekitar 800 biopori jumbo. Sampah organik dimasukkan ke biopori tersebut, selain pengelolaan berbasis rumah tangga melalui ember,” ungkapnya.

  • Pemkot Jakarta Selatan Mengandalkan Biopori Jumbo dan Teba Modern untuk Program Pengelolaan Sampah Organik

    Pemkot Jakarta Selatan Mengandalkan Biopori Jumbo dan Teba Modern untuk Program Pengelolaan Sampah Organik

    7cloud.asia – Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan mengandalkan sistem biopori jumbo dan teba modern untuk program pengelolaan sampah organik di wilayahnya.

    “Untuk mendukung program ini, Pemkot Jakarta Selatan meminta setiap rukun tetangga (RT) memiliki minimal satu lubang biopori jumbo,” terang Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murthadho seperti dikutip beritajakarta.id, Kamis (7/5/2026).

    Menurutnya, apabila sekitar 6.000 RT di Jakarta Selatan menerapkan sistem tersebut, penanganan sampah organik dapat dilakukan secara efektif melalui konsep zero organic waste.

    “Kantor-kantor pemerintah juga kami imbau melakukan hal yang sama. Untuk lingkup RT, saya rasa dengan semangat gotong royong dan pemahaman masyarakat terkait persoalan sampah, mereka akan melakukannya,” ungkapnya.

    Ali meminta camat dan lurah dapat memperkuat pemberdayaan bank sampah untuk menangani sampah anorganik seperti plastik dan sejenisnya.

    Baca: Indonesia Darurat Sampah, Hanya 40 Persen Sampah yang Terkelola dengan Baik

    Bank sampah yang sudah berkembang perlu membina bank sampah lainnya agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal.

    “Kita harus memperkuat fungsi bank sampah agar masyarakat dapat memilah dan membawa sampah anorganik tersebut ke sana,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Dedy Setiono menyampaikan, program pengelolaan sampah melalui biopori jumbo dan teba modern telah diterapkan di sejumlah lokasi.

    Sistem biopori jumbo di antaranya teah dibangun di Kecamatan Mampang Prapatan dan Kelurahan Tegal Parang.

    Ia menuturkan, program tersebut diharapkan mampu mengurangi pembuangan sampah hingga 50 persen pada Agustus 2026. Bahkan, pada 2027 Jakarta Selatan ditargetkan tidak lagi membuang sampah ke TPST Bantargebang.

    Baca: Atasi Masalah Sampah, DKI Jakarta Percepat Pembangunan PLTSa

    “Penanganan sampah yang paling cepat adalah langsung diselesaikan di tempat, sehingga tidak perlu lagi dibawa jauh ke Bantar Gebang. Semoga inovasi ini berjalan dengan baik,” tandasnya.

    Untuk pengelolaan sampah ini, Pemkot Jakarta Selatan menggencarkan gerakan “Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah” sebagai upaya mengatasi persoalan sampah menyusul karena keterbatasan daya tampung TPST Bantar Gebang.

    Gerakan tersebut diharapkan menjadi nilai yang tertanam di masyarakat agar persoalan sampah dapat diselesaikan mulai dari lingkungan rumah tangga.

    “Upaya yang kami lakukan adalah edukasi kepada masyarakat yang dibarengi dengan aksi langsung. Sehingga persoalan sampah di Jakarta dapat segera teratasi,” ujar Ali saat memimpin Rapat Koordinasi Wilayah di Ruang Antasari, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

    Dalam Rapat Koordinasi Wilayah tersebut, Pemkot Jakarta Selatan juga telah menerapkan pemilahan sampah secara langsung. Seluruh tamu yang hadir diarahkan membuang sampah sesuai dengan jenis dan tempat pemilahannya.

  • Jakarta Mendorong Pembuatan Biopori: Mengolah Sampah Organik Sembari Menjaring Air Hujan

    Jakarta Mendorong Pembuatan Biopori: Mengolah Sampah Organik Sembari Menjaring Air Hujan

    7cloud.asia – Beberapa waktu belakangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggalakkan pembuatan biopori dan memilah sampah di lima wilayah administrasinya.

    Gerakan ini menandai perubahan paradigma Jakarta: dari sekadar membuang sampah, menjadi mengelola sampah sebagai sumber daya bernilai

    Digalakkannya pembuatan biopori dan memilah sampah ini dilakukan menyusul rencana pembatasan jenis sampah yang diterima di TPST Bantargebang mulai Agustus mendatang.

    Pembuatan biopori diharapkan tidak hanya menampung sampah organik dan mengubahnya menjadi kompos, tetapi sekaligus menjadi media konservasi air di Jakarta.

    Baca: Pengelolaan Sampah Jangan Hanya Menyasar di Hilir, Sumber Sampah Harus Dibatasi

    Mungkin Anda bertanya, apa itu biopori? Biopori adalah lubang silindris vertikal ke dalam tanah berdiameter 10-30 centimeter (cm) dan kedalaman 50 hingga 150 cm yang menjadi tempat pengolahan sampah organik.

    Teknologi tepat guna ini diperkenalkan oleh peneliti dan dosen dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Kamir Raziudin Brata.

    Kamri menciptakan metode biopori ini sebagai solusi ekologis untuk mengatasi banjir, kekeringan, dan masalah yang ditimbulkan sampah organik di kota-kota besar.

    Biopori cocok diterapkan di kawasan padat bangunan. Ukurannya yang tidak terlalu besar, yakni hanya diameter 30 centimeter membuatnya tidak terlalu makan tempat.

    Namun demikian biopori sangat efektif untuk mengatasi masalah sampah. Biopori dengan diameter 30 centimeter dan kedalaman 1-1,5 meter dapat menampung 7,8 liter sampah organik.

    Baca: Pemkot Jakarta Selatan Andalkan Biopori Jumbo dan Teba Modern untuk Pengelolaan Sampah Organik

    Sampah organik dapat menjadi kompos di dalam biopori setelah 15-30 hari kemudian. Kompos yang sudah jadi dapat diambil dengan alat bor atau bantuan sendok semen.

    Untuk pengomposan secara kelompok atau komunal, dapat dilakukan dengan mencampurkan daun kering, daun segar, dan pupuk kandang atau kompos atau tanah subur dengan perbandingan 1:1:1 secara merata kemudian dibasahi dengan air.

    Setelah tercampur, campuran tersebut dapat dimasukkan ke dalam bak kompos. Setelah 2-3 bulan, kompos dapat dipanen.

    Selain sebagai komposter, biopori berfungsi meningkatkan daya resap air untuk mencegah banjir dan mengatasi genangan air sehingga secara tidak langsung mendukung konservasi air.

    Biopori membantu menyeimbangkan kandungan air dalam tanah dan mencegah kekeringan. Biopori dapat dibuat di lahan fasos fasum dan juga areal rumah warga.

  • Kecamatan Cipayung Targetkan Bangun 1000 Biopori Jumbo

    Kecamatan Cipayung Targetkan Bangun 1000 Biopori Jumbo

    7cloud.asia – Sebanyak 1.000 lubang biopori jumbo ditargetkan dibuat di wilayah Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur sebagai upaya mendukung gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber.

    Camat Cipayung, Diman mengatakan, sebagai tahap awal, sebanyak 20 lubang biopori jumbo dibuat di halaman Pondok Pesantren Al Hamid, Kelurahan Cilangkap.

    Hingga saat ini, 10 lubang biopori sudah selesai dikerjakan di wilayah itu dan sisanya ditargetkan rampung dalam sepekan ke depan.

    “Pembuatan lubang biopori di Ponpes Al Hamid ini melibatkan unsur petugas PPSU dari Kelurahan Munjul, Cilangkap, Satgas SDA, dan Satgas Lingkungan Hidup,” ujarnya, Rabu (17/6).

    Menurutnya, pembangunan lubang biopori jumbo tidak hanya dilakukan di Ponpes Al Hamid. Program serupa juga akan dilaksanakan di sejumlah fasilitas publik lainnya.

    Baca: Jakarta Mendorong Pembuatan Biopori, Mengolah Sampah Organik Sembari Menjaring Air Hujan

    Biopori antara lain bakal dibuat di Gereja Kalvari Lubang Buaya, Ponpes Minhajjurrosyidin, Ponpes Nurul Ibad, Gedung PBSI Cipayung, serta berbagai titik strategis lainnya.

    “Untuk mendukung pencapaian target, seluruh kelurahan di Kecamatan Cipayung juga diminta membuat sedikitnya 100 lubang biopori jumbo di wilayah masing-masing,” terangnya.

    Diman menjelaskan, lubang biopori jumbo tersebut akan dimanfaatkan untuk menampung Sampah Organik Dapur (SOD) yang selanjutnya akan diolah menjadi kompos.

    “Program ini diharapkan mampu menekan volume sampah yang selama ini dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu atau TPST Bantar Gebang,” ungkapnya.

    Sementara itu, Lurah Munjul, Muhammad Noor menambahkan, pihaknya sudah menyelesaikan pembangunan lima lubang biopori jumbo di lingkungan Ponpes Al Hamid sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut.

    Baca: Kritik terhadap Pengelolaan Sampah yang Hanya Menyasar di Hilir

    Proses pembuatannya diawali dengan penggalian lubang sedalam sekitar satu meter dengan diameter 50 sentimeter.

    Selanjutnya, tong berwarna biru setinggi 80 sentimeter dan berdiameter 40 sentimeter yang sudah dilubangi pada bagian sisinya ditanam ke dalam tanah.

    “Nantinya, tong ini akan diisi sampah organik sisa dapur dari Pondok Pesantren Al Hamid Putra. Untuk mempercepat proses penguraian, sampah akan diberi cairan EM4 sehingga dapat difermentasi menjadi kompos,” ucapnya.

    Ia menuturkan, kompos yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman pada lahan urban farming yang dikelola pondok pesantren.

    “Selain di lingkungan Ponpes, Kelurahan Munjul juga berencana membangun lubang biopori jumbo di sejumlah lokasi lain, seperti kawasan Waduk Munjul, Pasar Munjul, kantor kelurahan, dan beberapa titik lainnya,” tandasnya.

  • Kelola Sampah Organik Warga Pondok Bambu Galakkan Program Satu Kepala Keluarga Satu Lubang Biopori

    Kelola Sampah Organik Warga Pondok Bambu Galakkan Program Satu Kepala Keluarga Satu Lubang Biopori

    7cloud.asia – Warga di RW 10, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur terus memperkuat upaya pengelolaan sampah dari sumbernya melalui program Satu Kepala Keluarga (KK) Satu Lubang Biopori.

    Program ini dikerjakan secara kolaboratif oleh warga bersama petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

    Pembuatan biopori secara massal ini ditujukan untuk menampung sampah organik sisa dapur (SOD) sekaligus mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang.

    Wakil Ketua LMK Kelurahan Pondok Bambu, Heru Irianto Basuki mengatakan, RW 10 memiliki sekitar 840 KK. Sebagai tahap awal, ditargetkan pembuatan sebanyak 70 lubang biopori yang tersebar di RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, dan RT 09 sebagai percontohan.

    “Setiap rumah memiliki satu hingga tiga lubang biopori, disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Kami ingin menggerakkan warga agar mampu mengelola sampah organik dari rumah masing-masing,” ujarnya dikutip beritajakarta.id.

    Baca: Membuat Biopori, Mengolah Sampah Organik Sembari Menjaring Air Hujan

    Heru menjelaskan, proses pembuatan biopori melibatkan sekitar 15 petugas PPSU yang menggali lubang berdiameter sekitar 40 sentimeter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter.

    “Lubang itu kemudian dipasangi pipa paralon berukuran empat inci sebagai tempat penampungan sampah organik. Di sejumlah lokasi, warga juga memanfaatkan tong sampah maupun galon bekas air mineral di area taman,” terangnya.

    Menurutnya, hingga saat ini sekitar 40 dari target 70 lubang biopori sudah selesai dikerjakan. Heru optimistis seluruh target dapat diselesaikan dalam sepekan ke depan.

    “Progresnya sudah sekitar 40 lubang. Kami berharap dalam satu minggu ke depan seluruh target 70 lubang bisa rampung,” ungkapnya.

    Baca: Pengelolaan Sampah Jangan Hanya Menyasar Hilir Sumber Sampah Harus Ditangani

    Ketua TP PKK RW 10, Kelurahan Pondok Bambu, Sri Roes Redjeki turut mendukung program tersebut dengan membangun dua lubang biopori di halaman rumahnya.

    Ia juga aktif mengajak warga, khususnya para ibu untuk memanfaatkan lubang biopori sebagai tempat pengolahan sampah organik menjadi kompos.

    “Kami terus mengedukasi warga agar sampah sisa dapur dimasukkan ke dalam lubang biopori sehingga bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat,” ungkapnya.

    Sementara itu, Lurah Pondok Bambu, Ateng Surahman menjelaskan, untuk area publik, seperti taman, lubang biopori dibuat menggunakan tong sampah bantuan Suku Dinas Lingkungan Hidup maupun galon bekas air mineral.

    “Program ini diharapkan menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mampu mengurangi timbunan sampah sejak dari rumah tangga,” tandasnya.