Tag: brics

  • KTT BRICS Serukan Reformasi Global demi Dunia yang Lebih Adil

    KTT BRICS Serukan Reformasi Global demi Dunia yang Lebih Adil

    7cloud.asia – Para pemimpin negara-negara anggota organisasi antarpemerintah, BRICS secara resmi mengadopsi Deklarasi Rio de Janeiro

    Deklarasi ini disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7/2025).

    Di bawah kepemimpinan Brasil, deklarasi ini berisi komitmen kolektif BRICS terhadap penguatan multilateralisme dan reformasi tata kelola global guna menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

    Dalam dokumen setebal puluhan halaman itu, BRICS menyerukan pembaruan sistem internasional yang dianggap belum mampu mencerminkan realitas geopolitik abad ke-21.

    Baca: OECD beri lampu hijau untuk Indonesia jadi anggota

    “Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk melakukan reformasi dan perbaikan tata kelola global dengan mendorong sistem internasional dan multilateral yang lebih adil, lebih setara, lebih efektif, lebih representatif, dan lebih demokratis,” demikian tertulis dalam kutipan pernyataan resmi BRICS.

    Deklarasi BRICS juga menyoroti pentingnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mendesak reformasi menyeluruh terhadap lembaga tersebut, khususnya Dewan Keamanan, agar mampu menjawab tantangan global secara adil dan inklusif.

    BRICS juga mendorong peningkatan representasi negara-negara berkembang, termasuk dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin, untuk memainkan peran lebih besar dalam urusan global.

    Momentum penting dalam KTT ini adalah penyambutan resmi Indonesia sebagai anggota penuh BRICS.

    Baca: Untuk jadi anggota OECD, Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel

    Selain itu, BRICS juga mengakui sejumlah negara sebagai mitra, antara lain Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, dan Uzbekistan.

    Selain aspek geopolitik, deklarasi turut mencakup kerja sama di berbagai bidang strategis. BRICS mengadopsi tiga inisiatif utama.

    Tiga inisiatif tersebut adalah Deklarasi Kerangka Kerja Keuangan Iklim BRICS, Deklarasi Tata Kelola Global Kecerdasan Buatan, serta peluncuran Kemitraan BRICS untuk Pemberantasan Penyakit yang Ditentukan Secara Sosial.

    “Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan upaya bersama kita untuk mempromosikan solusi yang inklusif dan berkelanjutan atas berbagai masalah global yang mendesak,” tulis para pemimpin dalam dokumen tersebut.

  • Donald Trump Akan Kenakan Tambahan Tarif 10 Persen pada Negara-negara Pendukung BRICS

    Donald Trump Akan Kenakan Tambahan Tarif 10 Persen pada Negara-negara Pendukung BRICS

    7cloud.asia – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan 10 persen kepada negara-negara yang mendukung “kebijakan anti-Amerika” yang dilakukan organisasi antarpemerintah, BRICS.

    “Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini,” tulis Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Minggu (6/7/2025).

    Pernyataannya itu muncul ketika para pemimpin negara-negara BRICS berkumpul di Rio de Janeiro, Brazil, untuk menghadiri pertemuan puncak tahunan mereka.

    Dalam unggahan terpisah, Donald Trump mengumumkan bahwa surat pemberitahuan tarif atau kesepakatan dagang dengan berbagai negara di dunia akan mulai dikirimkan pada Senin (7/7/2025) pukul 12.00 waktu Washington (23.00 WIB).

    Baca: KTT BRICS serukan reformasi global demi dunia yang lebih adil

    Pada akhir Januari lalu, dia menyatakan bahwa “tidak ada kemungkinan (negara-negara) BRICS menggantikan dolar AS dalam perdagangan internasional, atau di mana pun.”

    Donald Trump meminta komitmen dari negara-negara BRICS untuk tidak menciptakan mata uang baru atau mendukung mata uang lain sebagai pengganti dolar AS.

    “Jika mereka tetap melakukannya, mereka akan dikenai tarif 100 persen,” kata Trump.

    Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara BRICS telah membahas wacana untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

    Wacana itu kian menguat setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia pada 2022 akibat “operasi militer khusus” ke Ukraina.

    Namun, pada Februari lalu pemerintah China menegaskan kerja sama yang dilakukan negara-negara anggota BRICS tidak menargetkan pihak tertentu, termasuk Amerika Serikat.

    Baca: OECD beri lampu hijau bagi keanggotaan Indonesia

    Dilansir Antaranews.com, hal itu disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan negara-negara anggota BRICS dapat dikenakan tarif 100 persen dari AS “jika mereka ingin mempermainkan dolar AS,” yaitu bila BRICS benar-benar membuat mata uang bersama.

    Sebagai platform penting untuk kerja sama antara pasar berkembang dan negara berkembang, BRICS menganjurkan keterbukaan, inklusivitas dan kerja sama yang saling menguntungkan, bukan konfrontasi blok.

    “BRICS juga tidak menargetkan pihak ketiga mana pun,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada 17 Februari 2025 lalu.

    BRICS didirikan pada 2009 dengan anggota Brasil, Rusia, India, dan China, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2011, yang kemudian akronim dibentuk dari huruf pertama negara anggota tersebut.

    BRICS saat ini terdiri dari 10 negara yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran dan Uni Emirat Arab meski tetap menggunakan nama BRICS.

    Anggota-anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) global sehingga menjadikannya pemain yang penting di kancah internasional.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • India Menentang Peringatan NATO Soal Sanksi Ancaman AS pada Rusia

    India Menentang Peringatan NATO Soal Sanksi Ancaman AS pada Rusia

    7cloud.asia – India pada Kamis (17/7/2025) menepis peringatan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte bahwa Brasil, China, dan India dapat dikenai sanksi AS jika mereka mempertahankan perdagangan dengan Rusia.

    “Kami telah melihat laporan mengenai hal ini dan terus memantau perkembangannya… mengamankan kebutuhan energi rakyat kami tentu saja merupakan prioritas utama bagi kami,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal dalam konferensi pers di New Delhi.

    “Dalam upaya ini, kami berpedoman pada apa yang ditawarkan di pasar dan kondisi global yang berlaku,” katanya.

    Baca: Trump akan kenakan tambahan tarif ke negara-negara BRICS

    “Kami secara khusus memperingatkan agar tidak menerapkan standar ganda dalam masalah ini,” tambah Jaiswal.

    Setelah bertemu dengan Presiden AS Donald Trump awal pekan ini, Rutte mengatakan kepada para wartawan: “Presiden Trump pada dasarnya mengatakan, jika Rusia tidak serius dalam perundingan damai (di Ukraina),

    “Dalam 50 hari, dia akan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap negara-negara seperti India, China dan Brasil.”

    Baca: KTT BRICS serukan reformasi global demi dunia yang lebih adil

    Trump pada Senin (14/7/2025) mengancam akan mengenakan tarif sekunder 100 persen terhadap Rusia jika kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina tidak tercapai dalam 50 hari.

    Pada Rabu (16/7/2025), Beijing menolak peringatan Rutte, dengan mengatakan “dialog dan negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar yang layak dari krisis (Ukraina).”

    “China menentang sanksi sepihak dan yurisdiksi jangka panjang. Perang tarif tidak memiliki pemenang (dan) paksaan serta tekanan tidak akan menghasilkan apa-apa,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu