7cloud.asia – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR mendorong solusi berkeadilan dalam penataan kawasan hutan di Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua.
Diketahui, aturan terkait penetapan kawasan hutan konservasi tersebut melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 734/Menhut-II/2014 yang berdampak terhadap masyarakat Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua.
Masyarakat Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua menghadapi konflik status kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah sejak 2014, yang mencakup area pemukiman dan kebun adat mereka, sehingga mengancam hak atas tanah waris dan sejarah.
Penetapan status kawasan konservasi seluas 719 hektare di Bunaken, 900 hektare di Manado Tua lewat SK Menteri Kehutanan 734/2014 berdampak langsung pada pemukiman dan kebun warga, menimbulkan kekhawatiran hilangnya hak tanah adat.
SK ini mengakibatkan pergeseran Hak Tanah: Sertifikat tanah melalui program PTSL mencatat batas tanah mereka sebagai “tanah milik negara”, bukan tanah adat/pribadi, yang dianggap mencabut pengakuan hak waris dan sejarah.
Baca: Kebijakan Pemerintah sering mengancam konservasi yang dilakukan masyarakat lokal
Menurut Ahmad Heryawan, aspirasi masyarakat sejatinya tidak menolak konservasi. Masyarakat justru berkomitmen menjaga kawasan hutan agar tetap lestari demi keberlanjutan lingkungan hidup.
“Kawasan yang memang hutan harus tetap menjadi hutan dan dijaga bersama. Tetapi lahan yang selama ini menjadi garapan, permukiman, dan tanah adat masyarakat juga harus diberi kepastian hukum,” tegas Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan saat kunjungan kerja di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (16/12/2025).
Ia menambahkan bahwa lahan non-hutan yang dikelola masyarakat selama ini pun dapat tetap dikelola dengan pendekatan bernuansa konservasi, sehingga pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan.
BAM DPR menilai pendekatan seperti ini akan memperkuat legitimasi sosial kebijakan konservasi, sekaligus meminimalkan konflik antara masyarakat dan negara dalam pengelolaan kawasan.
Baca: Saatnya pemerintah mengubah paradigma konservasi dengan mengutamakan masyarakat adat
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR ini mengingatkan potensi ancaman terhadap sektor pariwisata apabila penataan kawasan hutan dan konservasi di Bunaken dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.
Ahmad Heryawan menegaskan bahwa Bunaken merupakan ikon pariwisata nasional dan internasional yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat.
“Kalau penataan kawasan dilakukan secara kaku dan seluruhnya dikonservasi tanpa melihat fungsi sosial dan ekonomi, maka Bunaken bisa kehilangan daya tarik wisatanya dan masyarakat kehilangan mata pencaharian,” katanya.
Ia menilai konservasi yang efektif seharusnya fokus pada perlindungan ekosistem yang benar-benar bernilai ekologis tinggi, seperti kawasan laut, mangrove, dan hutan puncak, tanpa menghilangkan ruang hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat.
BAM DPR berharap kebijakan ke depan mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata, sehingga Bunaken tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Baca: UNEP serukan masyarakat dunia untuk mendukung konservasi yang dilakukan Masyarakat Adat