7cloud.asia – Program Assistant Hutan dan Iklim Yayasan MADANI Berkelanjutan, Salma Zakiyah mengritisi rencana pemerintah untuk membangun hutan tanaman energi untuk memenuhi target co-firing biomassa.
Menurut Salma, pembangunan hutan tanaman energi untuk memenuhi target co-firing biomassa ini akan berpotensi menimbulkan deforestasi baru.
Teknologi co-firing biomassa memanfaatkan biomassa sebagai substitusi parsial batubara untuk dibakar di boiler pembangkit listrik. Biomassa ini dapat diperoleh dari beragam bahan baku, seperti limbah hutan, perkebunan, atau pertanian.
Program Co-Firing biomassa merupakan salah satu dari program PLN “Green Booster” untuk mendukung target bauran energi EBT nasional.
Ini merupakan upaya pemenuhan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 sesuai dengan target pemerintah.
Namun, oleh Yayasan MADANI Berkelanjutan kebijakan ini menuai kritik. Kebijakan pengurangan emisi di sektor energi seharusnya dilakukan dengan tidak membebani upaya pengurangan emisi karbon di sektor kehutanan dan lahan.
“Ini agar tidak terjadi trade off pengurangan emisi Indonesia,” ujar Salma dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Selasa (5/12/2023).
Pendapat Salma ini menanggapi, pidato Presiden di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G77 dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangkaian World Climate Action Summit (WCAS) COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
Salma menambahkan, saat ini masih terdapat setidaknya 9,7 juta hektare hutan alam yang harus segera dilindungi untuk mencegah situasi di mana emisi hanya dipindahkan dari sektor ke sektor lain.
Dia mengingatkan, Pemerintah Indonesia harus memiliki komitmen politik dan mandat yang tegas dalam meningkatkan aksi iklim secara berkeadilan.
Baca: Indonesia masuk 10 besar negara penghasil emisi karbon terbanyak
Upaya komitmen politik dan mandat yang tegas dalam meningkatkan aksi iklim, ujarnya, harus dilakukan secara berkeadilan dengan melindungi hak-hak penerima yang paling terdampak dan yang berkontribusi paling sedikit dalam emisi karbon.
“Masuk dalam kelompok ini adalah buruh, petani, nelayan dan masyarakat adat, dengan memperhatikan hak-hak gender dan sosial, termasuk hak-hak atas tanah, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tandas Salma.
Oleh karena itu, seharusnya Indonesia menjadi pemimpin untuk memberikan contoh konkret bagi perlindungan hutan dan pencapaian komitmen terhadap krisis iklim.
Seperti diketahui,dalam pidatonya di COP 28, Jokowi mengungkapkan keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan deforestasi.
Karena itu Jokowi meminta dukungan yang lebih besar dari negara maju, baik teknologi maupun dana untuk meneruskan upaya ini.
Baca: Sektor kehutanan didorong menjadi penyeimbang emisi karbon sektor energi
Pidato Jokowi ini mendapat sejumlah catatan dari Madani Berkelanjutan. Pasalnya apa yang dilakukan pemerintah selama ini, dinilai berpotensi melenceng dari tujuan utama pengurangan emisi karbon yakni net zero.
Merujuk pada laporan terbaru Global Carbon Project (GCP), Direktur Eksekutif Madanai Berkelanjutan, Nadia Hadad menyebut di tahun 2023 ini Indonesia menduduki sepuluh besar penyumbang emisi terbesar di seluruh dunia.
Jumlah karbon yang dihasilkan Indonesia meningkat sebesar 18,3% dari tahun 2022.
Menurut Nadia, angka ini merupakan peningkatan paling banyak dibandingkan negara-negara lainnya.