ruangkota

Tag: defisit

  • Program Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Ini Respon Sri Mulyani

    Program Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Ini Respon Sri Mulyani

    7cloud.asia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal program makan siang gratis yang masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

    Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program makan siang gratis harus dikaji seksama, termasuk potensi defisit yang dapat terjadi terhadap APBN 2025 nanti.

    Defisit APBN 2025, dipatok pada rentang 2,45%-2,8% dari PDB. Semakin lebar defisit, artinya jumlah utang yang akan ditarik akan semakin besar.

    Oleh sebab itu, ia kembali menekankan dalam sebulan ke depan pemerintah akan tetap melakukan pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Ini sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis yang diusung Paslon 02 tersebut.

    Baca: Risiko di balik program makan siang gratis

    “Kan ini masih dalam program. Kalau detail ya nanti kita lihat dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga,” kata Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024) seperti dikutip detik.com.

    Program-program baru yang masuk, kata Sri Mulyani, akan dihitung termasuk terkait program makan siang gratis.

    Perhitungan memakan waktu beberapa bulan ke depan sambil menunggu hasil resmi Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Untuk detailnya, Sri Mulyani menyebut, masih ada sebulan dan untuk menghormati proses Pemilu. Semua pihakmasih menunggu bagaimana hasil yang sudah formal.

    Baca: Pembagian bansos jadi penentu pemilih memilih capres

    “Tapi pada saat ini semua persiapan tetap dilakukan sehingga nanti pada Maret kita melakukan rapat lagi untuk sidang kabinet mengenai pagu indikatif sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah selanjutnya namun masih dalam konteks wadah APBN yang sehat,” ucapnya.

    Sri Mulyani mengatakan defisit APBN 2025 dirancang 2,45-2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Rasio itu naik dibandingkan target yang ditetapkan tahun ini 2,29% dari PDB, namun masih di bawah batas 3%.

    “Defisitnya antara 2,45-2,8% dari GDP. Bapak presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya sehingga dalam situasi global suku bunga tinggi dan gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih bisa tetap dijaga,” kata Sri Mulyani.

     

    Baca: DPR sudah ingatkan agar Bansos tak jadi aset elektoral

    Saat ditanya apakah defisit itu sudah memperhitungkan program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon 02, Sri Mulyani menyebut itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian/lembaga (K/L) dan berbagai komitmen yang ada di 2025.

    “Semuanya sudah harus masuk di situ. Jadi dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian/lembaga dan berbagai komitmen yang ada,” ucapnya.

     

  • Masih Awal Tahun APBN Sudah Defisit, Apa Dampaknya Bagi Ekonomi Nasional?

    Masih Awal Tahun APBN Sudah Defisit, Apa Dampaknya Bagi Ekonomi Nasional?

    7cloud.asia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa hingga 28 Februari 2025 telah terjadi defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “APBN 2025 didesain dengan defisit Rp616,2 triliun. Jadi, ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB,” ungkap Menkeu Sri dalam konferensi pers APBNKita di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Sri Mulyani menyebut kinerja APBN ini tak lepas dari situasi global yang diliputi ketidakpastian terutama pengaruh kebijakan Amerika Serikat setelah Donald Trump menjabat presiden untuk yang kedua kali.

    “Semenjak Presiden Trump dilantik hingga sekarang, begitu banyak kebijakan executive order Presiden Trump yang terus menerus menimbulkan gejolak sehingga gejolak ini dirasakan oleh seluruh dunia,” tuturnya.

    Dilansir VOA Indonesia, ekonom CORE Indonesia Yusuf Hendry mengatakan defisit APBN yang terjadi pada awal tahun setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting.

    Baca: Masih awal tahun APBN sudah defisit Rp31,2 triliun

    Pertama, katanya, karena penerimaan negara yang terkontraksi sekitar 20 persen. Bahkan penerimaan negara dari sisi perpajakan saja terkoreksi hingga 40 persen.

    Kedua, dari faktor penyesuaian tarif PPN pada detik-detik terakhir tahun lalu yang ikut mempengaruhi proses restitusi pajak. Selanjutnya, dan yang tidak kalah penting, kata Yusuf, adalah sistem administrasi perpajakan yang dinilai belum siap.

    Seperti diketahui, Ditjen Perpajakan meluncurkan Coretax agar pelaporan pajak bisa menjadi lebih mudah. Namun, dalam praktiknya, sistem Coretax ini tidak bisa bekerja secara maksimal.

    Faktor selanjutnya adalah dari sisi perekonomian, salah satunya harga komoditas yang sudah terjun bebas dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

    Kondisi itulah yang akhirnya mendorong terjadi defisit. Dan defisit ini, juga hadir lebih awal, artinya di tahun lalu defisit itu baru di Mei 2024, sekarang lebih awal di Januari, dan ini merupakan defisit pertama di Januari sejak 2021.

    Baca: Ini bedanya efisiensi anggaran yang dilakukan Vietnam

    “Saya kira ini harus menjadi catatan tersendiri apabila pemerintah ingin mengevaluasi kinerja APBN untuk ke depannya,” kata Yusuf.

    Apakah defisit nantinya akan melebar? Yusuf menjawab, itu tergantung dari sikap pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas dan efisiensi, apalagi dari sisi perekonomian yang kurang mendukung.

    Pelebaran defisit akan seberapa, ujarnya, perlu menunggu dan melihat terlebih dahulu. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah faktor perekonomiannya.

    Dia memperkirakan di awal faktor seperti musiman, Ramadan dan lebaran, bisa mendongkrak penerimaan. Namun, setelah itu pemerintah perlu memikirkan upaya untuk mendorong belanja masyarakat.

    ”Kalau tidak ada dorongan perekonomian itu juga akan ikut mempengaruhi penerimaan secara umum sehingga ini yang akan mempengaruhi defisit yang berpotensi melebar dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya,” pungkasnya.

  • Banggar DPR Minta Pemerintah Hitung Risiko Jangka Panjang Terkait Wacana Defisit di Atas 3 Persen

    Banggar DPR Minta Pemerintah Hitung Risiko Jangka Panjang Terkait Wacana Defisit di Atas 3 Persen

    7cloud.asia – Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR, Said Abdullah, meminta pemerintah mengkaji secara matang berbagai risiko jika berencana melebarkan defisit anggaran di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Menurutnya, hingga saat ini Banggar DPR belum menerima pembahasan awal dari pemerintah terkait rencana tersebut maupun kebijakan Quantitative Easing (QE).

    Said mengatakan, setiap kebijakan ekonomi harus memiliki dasar yang jelas, tujuan yang terukur, serta strategi yang matang.

    Oleh karena itu, jelasnya, sebelum mengambil langkah pelebaran defisit, pemerintah perlu menghitung secara cermat dampak jangka pendek maupun jangka menengah terhadap kondisi fiskal negara.

    “Sepengetahuan saya di Badan Anggaran DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, terkait pelebaran defisit lebih dari 3 persen PDB maupun kebijakan Quantitative Easing,” ujar Said dilansir Parlementaria, Jumat (13/3/2026).

    Baca: Pemangkasan dana MBG jadi opsi pilihan

    Menurutnya, pelebaran defisit memang dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, langkah tersebut berpotensi menambah beban fiskal di masa mendatang karena harus dibiayai melalui utang.

    Said juga menilai kebijakan Quantitative Easing, jika dilakukan melalui pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder, harus mempertimbangkan kemampuan bank sentral.

    Pasalnya, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi.

    “Risikonya harus dihitung dengan matang. Jangan sampai ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder, justru berdampak pada pelemahan kurs dan tekanan inflasi,” ujarnya.

    Politisi PDI Perjuangan ini menilai pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga defisit tetap berada di bawah batas 3 persen dari PDB.

    Baca: Peringatan 3 lembaga rating jadi tekanan agar pengelolaan APBN lebih hati-hati

    Hal tersebut dapat dilakukan dengan memastikan target pendapatan negara tercapai serta mengendalikan belanja negara secara lebih efisien.

    Dari sisi penerimaan, Said menilai pembenahan sistem perpajakan melalui implementasi sistem coretax diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak.

    Selain itu, kenaikan harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batu bara juga berpotensi menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Sementara dari sisi belanja, pemerintah dinilai perlu melakukan efisiensi terhadap program-program yang tidak menjadi prioritas.

    Dengan mengendalikan belanja dan menyeimbangkannya dengan realisasi pendapatan, dia yakin, target defisit di bawah 3 persen PDB masih dapat dijaga.

    Baca: Pembayaran utang dan bunga utang sentuh Rp1.433 triliun pada 2026

    Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan pembiayaan negara secara hati-hati, terutama di tengah tekanan terhadap peringkat kredit.

    Menurut Said, pemerintah perlu meyakinkan investor agar tetap tertarik membeli Surat Berharga Negara (SBN) serta memperluas basis pembeli melalui penerbitan SBN ritel.

    Said mengingatkan, kebijakan pencetakan uang juga memiliki risiko terhadap stabilitas ekonomi, termasuk potensi terjadinya stagflasi jika jumlah uang beredar meningkat sementara daya beli masyarakat masih lemah.

    Dia berharap pemerintah melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi dalam mengkaji berbagai opsi kebijakan ekonomi.

    Dengan demikian, setiap langkah yang diambil memiliki basis teknokrasi yang kuat serta dilengkapi mitigasi risiko yang jelas. “Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita harus tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan,” pungkas Said.