7cloud.asia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (20/3/2025) resmi mengesahkan rancangan undang-undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi undang-undang.
Meski demikian, penolakan masyarakat sipil atas pengesahan UU TNI ini masih terus bergulir. Ratusan pengunjuk rasa bahkan masih menggelar demonstrasi di depan gedung DPR untuk menolak pengesahan RUU TNI.
Koordinator aksi Mahasiswa Universitas Indonesia, Akbil Rajab, dengan tegas menyatakan menolak UU TNI yang baru disahkan ini.
Menurut dia, UU tersebut mencederai demokrasi, hak reformasi, dan membuktikan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Akbil khawatir pengesahan revisi UU TNI bakal membangkitkan dwifungsi ABRI di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski telah ada bantahan dari pemerintah dan legislator Senayan.
“Kami lihat mulai dari draf akademis yang tidak begitu relevan, draf akademis yang begitu kacau dan cacat, itu yang membuat kami khawatir,” katanya dilansir Tempo.co.
Baca: Aktivis sebut DPR membunuh demokrasi lewat pengesahan UU TNI
“Terlebih lagi supremasi sipil jadi terancam.” imbuhnya
Lantas, sebenarnya apa itu dwifungsi ABRI yang dikhawatirkan bangkit kembali di era Prabowo? Kekhawatiran terhadap bangkitnya kembali dwifungsi TNI berakar dari kondisi di masa Orde Baru
Konsep dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) disebut sebagai pengembangan konsep sistem pertahanan rakyat semesta atau hankamrata di masa Orde Baru.
Kala itu, dwifungsi ABRI merupakan sebuah konsep dan kebijakan politik yang menetapkan peran ganda militer dalam kehidupan bernegara, yakni sebagai kekuatan pertahanan serta sebagai pengelola negara.
Dikutip dari jurnal Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI (2020) milik I Putu Nopa Suryawan dan I Ketut Laba Sumarjiana, disebutkan bahwa dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia.
Doktrin ini menyebutkan bahwa militer mempunyai dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban Negara, yang kedua memegang kekuasaan dan mengatur Negara.
Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Perwira ABRI harus diberi kesempatan melakukan partisipasinya di dalam pemerintahan atas dasar individu, artinya tidak ditentukan oleh institusi ABRI.
Baca: Unjuk rasa menolak pengesahan UU TNI berlangsung di sejumlah daerah
D.W. Firdaus dalam jurnalnya Kebijakan Dwifungsi ABRI dalam Perluasan Peran Militer di Bidang Sosial Politik tahun 1966-1998 (2016), menyebutkan bahwa gagasan ini pertama kali dikembangkan oleh A.H. Nasution sebagai “konsep jalan tengah” di awal pemerintahan Orde Baru.
Pada tahun 1982, kebijakan tersebut dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 oleh Presiden Soeharto, yang kemudian memungkinkan ABRI mendominasi lembaga eksekutif dan legislatif.
Sejak 1970-an, banyak perwira aktif ABRI yang menduduki posisi di DPR, MPR, serta DPD tingkat provinsi, yang secara signifikan mempengaruhi dinamika sosial dan politik di Indonesia.
Namun, dwifungsi ABRI mulai dihapuskan pada era Reformasi akibat berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum militer maupun Soeharto sendiri.
Menurut Azwar dan Suryana dalam artikel ilmiah Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa (2021), Reformasi 1998 menjadi titik puncak ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Dalam artikel ilmiah berjudul 25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia (2023) oleh Udiyo Basuki dan Rudi Subiyakto, disebutkan bahwa gerakan reformasi ketika itu memiliki enam poin tuntutan utama.
Baca: BEM SI serukan unjuk rasa menolak pengesahan UU TNI
Keenam tuntutan tersebut ialah penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, amandemen UUD 1945, adili Soeharto dan kroni-kroninya, penghapusan dwifungsi ABRI, serta pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.
Penghapusan dwifungsi ABRI terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Reformasi dalam tubuh TNI diawali dengan seminar Angkatan Darat pada 22-24 September 1998 bertema Peran ABRI di Abad XXI, yang menghasilkan pemikiran untuk mengembalikan TNI menjadi tentara profesional.
Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Jenderal Wiranto, bersama Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, mulai mengurangi keterlibatan TNI dalam politik.
Gus Dur melanjutkan reformasi tersebut dengan memisahkan Polri dari TNI selama masa kepemimpinannya yang singkat (1999-2001).
Ia juga mencabut kebijakan dwifungsi ABRI, sehingga militer tidak lagi memiliki peran sosial-politik dan dilarang terlibat dalam politik praktis maupun menduduki jabatan sipil.
