7cloud.asia – Kebijakan ekonomi biru yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TBP/SDGs).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan ekonomi biru ini sebagai upaya merawat ketahanan laut dari dampak perubahan iklim.
“Dalam konteks pentingnya menjaga kesehatan laut sebagai upaya membuat ketahanan terhadap perubahan iklim, ekonomi biru tentu saja sejalan dengan upaya pencapaian target SDGs ke-14 yaitu Life Below Water,” ujar Trenggono di Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Baca: Nelayan kian terpinggirkan, ekonomi biru harus diperjuangkan
Ia menyebutkan kebijakan ekonomi biru tersebut di antaranya adalah perluasan kawasan konservasi laut.
Konservasi laut ini guna meningkatkan pelindungan habitat pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap karbondioksida serta memproduksi oksigen.
Hingga tahun 2022, luas kawasan konservasi laut mencapai 28,9 juta hektare atau 8,7 persen dari total luas perairan Indonesia.
“KKP menargetkan luas kawasan konservasi laut tersebut menjadi 32,5 juta hektare pada 2030,” ujarnya.
Baca: Kebijakan ekspor pasir laut ancam ekosistem pesisir
Program kedua terkait ekonomi biru, lanjut Tranggono, adalah penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota.
Hal ini sebagai dimaksudkan untuk menjaga kesehatan laut dari eksploitasi berlebih maupun yang merusak sumber daya perikanan dan dapat menyebabkan penangkapan ikan berlebih.
Program ketiga terkait ekonomi laut adalah pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat berkelanjutan yang turut sejalan dengan tren perikanan dunia saat ini.
Baca: Presiden didesak untuk mencabut kebijakan ekspor pasir laut
Di mana perikanan budi daya didorong sebagai pilar penting dalam menyumbang pangan dunia.
Kebijakan keempat terkait ekonomi biru , tambah dia, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Langkah ini sebagai upaya untuk menjaga kesehatan wilayah pesisir yang memiliki peran penting sebagai penyangga ekosistem laut.
Lebih lanjut, kebijakan kelima yakni pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut (BCL).
“Melalui bulan cinta laut ini, KKP mengajak nelayan selama satu bulan penuh untuk mengambil dan mengumpulkan sampah plastik di laut,” pungkasnya.
Trenggono pun meyakini melalui kebijakan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan yang terbingkai dalam program ekonomi biru ini, diharapkan mendukung upaya dunia untuk mewujudkan ketahanan Bumi khusunya ekosistem laut menghadapi perubahan iklim.
Sumber: Antaranews.com