ruangkota

Tag: emisi nol

  • Mungkinkah Dunia Mewujudkan Net Zero atau Emisi Nol pada 2050?

    Mungkinkah Dunia Mewujudkan Net Zero atau Emisi Nol pada 2050?

    7cloud.asia – Target dunia internasional untuk menurunkan emisi global menjadi net zero pada 2050 terancam gagal jika tidak dilakukan tindakan cepat. 

    Bayang-bayang kegagalan mewujudkan net zero atau emisi nol ini juga dialami sejumlah negara maju, termasuk Inggris.

    Dilansir BBC Environment pada Juni 2023 lalu,  penasihat iklim independen pemerintah mengatakan target net zero atau emisi nol pada tahun 2050 adalah bagian penting dari komitmen internasional Inggris. 

    Komitmen untuk mewujudkan net zero atau emisi nol ini dirancang untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim yang kini mengancam planet bumi.

    Baca: Perdagangan karbon untuk dorong ekonomi hijau

    Apa yang dimaksud dengan ‘net zero’ atau emisi nol? Net zero atau emisi nol berarti tidak lagi menambah jumlah total gas rumah kaca di atmosfer.

    Gas rumah kaca termasuk karbon dioksida (CO2) dan metana. CO2 dilepaskan ketika minyak, gas, dan batu bara dibakar, baik di rumah, pabrik, dan untuk menggerakkan transportasi.

    Emisi gas rumah kaca juga bersumber dari metana yang dihasilkan melalui pertanian dan pembuangan sampah. Gas-gas ini meningkatkan suhu global dengan memerangkap energi matahari.

    Di sisi lain, deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran di seluruh dunia berarti semakin sedikit pohon yang dapat menyerap CO2 dan mengubahnya menjadi Oksigen. Kondisi ini memicu laju pemanasan global. 

    Baca: Masukan pakar terkait perdagangan karbon

    Berdasarkan perjanjian iklim Paris tahun 2015, 197 negara sepakat untuk mencoba membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5C pada tahun 2100.

    Untuk mencapai hal ini, para ilmuwan mengatakan bahwa net zero atau emisi nol bersih harus dicapai pada tahun 2050.

    Namun, PBB kini ingin negara-negara memajukan target nol bersih mereka dalam satu dekade untuk menghindari apa yang mereka sebut sebagai “bencana iklim yang semakin meningkat”.

    Apakah net zero berarti berakhirnya emisi gas rumah kaca?
    Tidak semua emisi dapat dikurangi menjadi nol, sehingga emisi yang tersisa perlu diimbangi dengan secara aktif menghilangkan gas rumah kaca dari atmosfer.

    Baca: Manfaat hutan mangrove sebagai penyerap karbon

    Hal ini dikenal sebagai “pengimbangan” atau metode kompensasi alami. Metode kompensasi alami itu mencakup penanaman pohon dan restorasi lahan gambut.

    Salah satu metode industri adalah penangkapan dan penyimpanan karbon yang melibatkan penggunaan mesin untuk menghilangkan CO2 dari udara dan menyimpannya, seringkali jauh di bawah tanah.

    Namun, teknologi yang disebutkan terakhir ini masih dalam penyempurnaan dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. 

    Meskipun penyeimbangan ini penting, hal ini hanya dapat menghilangkan sebagian kecil emisi gas rumah kaca yang ada saat ini.

    Jadi para ilmuwan mengatakan pengurangan drastis penggunaan bahan bakar fosil sangat penting untuk mencapai tujuan net zero.

    Sumber: BBC.com, baca artikel asli di sini

    Baca: DPR usulkan insentif untuk daerah penghasil Oksigen

  • KLHK Optimistis Indonesia Capai Emisi Nol pada 2057

    KLHK Optimistis Indonesia Capai Emisi Nol pada 2057

    7cloud.asia – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan Indonesia dapat mencapai Net Zero Emission (NZE) atau emisi nol beberapa tahun sebelum target yang ditetapkan, yakni pada 2030.

    Ikhwal emisi nol ini disampaikan Siti Nurbaya saat berbicara di acara wisuda bersama dan puncak Youth Conservation Fest 2024 dipantau daring di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

    Siti Nurbaya mengatakan, puncak pembangunan Indonesia diperkirakan akan dicapai pada tahun 2030, berbeda dengan negara-negara maju yang sudah mencapai puncaknya beberapa dekade sebelumnya.

    “Oleh karena itu saya mengatakan bahwa jangan paksa Indonesia untuk net zero emission pada tahun 2050. Kita sudah hitung bahwa kita akan mencapai emisi nol pada 2060 atau lebih awal. Lebih awalnya itu kemungkinan 2057 atau 2058,” ujarnya dilansir Antaranews.com.

    Perkiraan itu salah satunya berdasarkan penghitungan fasilitas yang menggunakan batu bara seperti pabrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PTLU) akan berakhir perizinannya sekitar tahun 2057.

    Baca: Riset mengungkap berbagai cara untuk capai target emisi nol

    Pemerintah, ujarnya, sudah melakukan penghitungan dalam dokumen iklim kedua atau Second Nationally Determined Contribution (NDC) bahwa pada 2060 Indonesia akan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 103 persen.

    Dokumen itu akan diluncurkan jelang Konferensi Iklim PBB ke-29 (COP29) di Azerbaijan pada November 2024.

    “Artinya 100 persennya berarti di bawah tahun 2060,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

    Menteri LHK mengatakan bahwa komunitas internasional meminta Indonesia menjadi penggerak pertama untuk mengontrol emisi secara global.

    “Indonesia sekarang tidak termasuk bagian negara yang besar mengemisi. Kita menurunkan emisi rata-rata satu tahun itu sekitar 700 juta ton dan itu sudah sangat baik kita menurunkan,” ucapnya

    Baca: Eksplorasi tenaga panas bumi untuk capai emisi nol

    Salah satu penurunan terbesar terjadi pada 2016, setelah kebakaran hutan dan lahan seluas 2,6 juta hektare pada 2015. Pada 2016 emisi dari kebakaran hutan diturunkan menjadi sekitar 925 juta ton.

    Sementara pada 2023 emisi gas rumah kaca akibat kebakaran hutan dan lahan tercatat 182,7 juta ton, sehingga dalam lima tahun total emisi dari sektor ini mencapai 1,08 miliar ton

    Dia menambahkan, meski sektor energi masih berproses dalam upaya penurunan emisi, terdapat sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forest and Other Land Use/FOLU) untuk menyerap emisi.

    Ditargetkan dari sektor ini dapat mencapai kondisi penyerapan karbon yang lebih besar dari emisi yang dilepaskan pada 2030 atau FOLU Net Sink 2030.

    Baca: Peran restorasi gambut untuk wujudkan FOLU NetSink

  • KLHK Targetkan Emisi Nol dari Sektor Sampah pada 2050

    KLHK Targetkan Emisi Nol dari Sektor Sampah pada 2050

    7cloud.asia – Pemerintah menargetkan sub-sektor limbah padat domestik atau sampah mencapai kondisi emisi nol atau net zero emission pada 2050, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    “Pasca-2030, 2050 kita ingin mewujudkan dalam sektor limbah padat domestik, sampah ini juga emisi nol ke depan,” ujar Direktur Penanganan Sampah KLHK Novrizal Tahar dalam diskusi di Jakarta, Juni lalu.

    Dia menjelaskan bahwa isu sampah dan limbah memiliki korelasi erat dengan penanganan perubahan iklim, terutama untuk menekan emisi salah satu gas rumah kaca (GRK) jenis metana.

    Emisi metana yang lebih berbahaya dibanding karbondioksida ini dihasilkan dari kurang maksimalnya pengelolaan sampah organik.

    Baca: KLHK optimistis capai emisi nol pada 2057

    “Di sektor waste Indonesia menetapkan target menurunkan 40 juta ton CO2 ekuivalen tahun 2030 dengan kemampuan sendiri, jadi kalau ada bantuan luar negeri dan lain sebagainya lebih dari itu,” tambah Novrizal.

    Sektor limbah ditargetkan menyumbang pengurangan emisi 1,4 persen dengan usaha sendiri dan 1,5 persen dengan bantuan internasional.

    Sementara target keseluruhan penurunan emisi adalah 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan komunitas internasional.

    Untuk mencapai target pengurangan emisi di sektor limbah, jelasnya, maka pemerintah fokus dalam penanganan empat sub-sektor yaitu limbah padat domestik, limbah cair domestik, limbah cair industri dan limbah padat industri.

    Baca: Riset membuktikan hanya 63 kebijakan yang sukses turunkan emisi

    Novrizal mengatakan, pemerintah menyiapkan beberapa skenario untuk menekan emisi pada 2030 dan mencapai emisi nol pada 2060 atau lebih cepat untuk sektor limbah, bersama juga sektor kehutanan, energi, industri dan pertanian.

    Skenario yang disiapkan termasuk menekan jumlah tempat pembuangan akhir (TPA) yang tidak terkelola, karena menjadi salah satu sumber utama emisi gas metana dari dekomposisi sampah organik.

    Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, total timbulan sampah pada 2023 mencapai 24 juta ton per tahun, dengan 33,71 persen di antaranya tidak terkelola.

    Dari jumlah itu, sampah sisa makanan yang masuk dalam jenis organik mendominasi komposisi sampah dengan persentase 41,7 persen.

    Sumber:Antaranews.com

  • Laporan OECD: Ada Kesenjangan Pengetahuan Terkait Kebijakan Iklim

    Laporan OECD: Ada Kesenjangan Pengetahuan Terkait Kebijakan Iklim

    7cloud.asia – Laporan OECD yang dirilis Mei 2025 mengungkapkan adanya defisit pengetahuan yang mengkhawatirkan terkait kebijakan iklim global: evaluasi pasca-implementasi terhadap efektivitas kebijakan masih buruk.

    Laporan tersebut mengakui bahwa “diperlukan lebih banyak bukti mengenai efektivitas, interaksi, dan apa yang paling efektif dalam konteks apa.”

    Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan masih berada di wilayah yang belum dipetakan, menavigasi berdasarkan informasi yang tidak lengkap.

    Laporan OECD tersebut menyebut, aspek sosial harus mendapat fokus yang semestinya, terutama pada transisi yang adil dan partisipasi warga negara.

    Namun, kesenjangan antara besarnya transformasi yang dibutuhkan dan tingkat kepercayaan publik yang ada –di mana hanya 30 persen responden yang mempercayai tindakan pemerintah terkait iklim harus menjadi catatan.

    Hal ini menyiratkan bahwa “pendekatan yang berpusat pada rakyat” yang dipromosikan mungkin memerlukan reformasi kelembagaan yang lebih drastis daripada yang dibayangkan.

    Baca: Arah aksi iklim dunia pasca mundurnya AS dari Perjanjian Paris

    Jalan ke Depan
    Seiring meningkatnya dampak iklim, laporan OECD menekankan bahwa investasi dan aktivitas adaptasi iklim harus dipercepat.

    Kebutuhan investasi adaptasi tahunan global diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar, tetapi proyeksi arus investasi adaptasi hanya mencapai 76 miliar dolar AS pada tahun 2022, jauh dari memenuhi persyaratan.

    Laporan OECD menawarkan panduan nyata bagi pemerintah untuk bertindak dalam mengatasi tantangan iklim dengan urgensi, skala, dan koordinasi yang dibutuhkan krisis ini.

    Pesannya sederhana: emisi nol masih dapat dicapai, tetapi hanya dengan tindakan transformatif yang kini dilakukan di setiap sektor ekonomi dan masyarakat.

    Kontribusi paling berharga dari laporan OECD mungkin adalah sintesis bukti yang menunjukkan bahwa aksi iklim dan pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan yang saling melengkapi, alih-alih opsi zero-sum.

    Baca: Target Perjanjian Paris masih mungkin dicapai meski kebijakan iklim melambat

    Bagi para pembuat kebijakan yang dibatasi oleh politik dan prioritas yang saling bersaing, kerangka kerja semacam itu merupakan dukungan yang tak ternilai bagi kebijakan iklim yang kuat.

    Namun, Laporan OECD ini juga mengungkap beberapa fakta yang kurang mengenakkan: momentum kebijakan telah melambat tepat ketika seharusnya semakin cepat.

    Selain itu kepercayaan publik masih terancam, dan basis bukti untuk memaksimalkan desain kebijakan masih belum ada.

    Keberhasilan mencapai emisi nol tidak hanya membutuhkan penerapan solusi yang telah diketahui, tetapi juga pembelajaran cepat dari para percontohan kebijakan dan kemauan politik yang konsisten dalam menghadapi kekecewaan yang tak terduga.

    Setengah dekade mendatang akan menentukan apakah dunia dapat mempertahankan target 1,5 derajat Celcius atau hanya menoleransi masa depan iklim yang lebih berbahaya.

    Laporan OECD menyediakan landasan analitis untuk mengambil langkah pertama, dan saat ini tantangan implementasinya semakin berat.