7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan rencananya untuk menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di Jakarta.
Penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) menjadi salah satu alternatif pilihan untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta yang hingga kini masih dalam tahap kajian.
Pramono Anung mengatakan, seluruh pendapatan dari penerapan ERP ini akan dialokasikan untuk subsidi transportasi bagi 15 golongan masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hal ini disampaikan Pramono dalam acara Leaders Forum: Unlocking Investments For Jakarta’s Transformation to Top #50 Global City by 2030 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pekan lalu
Ia menekankan, kebijakan ini bertujuan memastikan manfaat ERP dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang kesulitan mengakses transportasi publik yang terjangkau.
“Tapi suatu hari, bukan sekarang ya, ERP-nya saya mau pasang. Gak apa-apa, bayar semua ERP. Parkir, bayar semua,” imbuhnya.
Baca: Transisi ke transportasi publik akan kurangi kemacetan di Jakarta
Bagi warga yang tidak mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, dan hasil dari ERP sepenuhnya akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan,” kata Pramono.
Penerapan ERP juga merupakan upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Pramono menilai, masalah kemacetan sebagian besar disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.
Karena itu, ia menilai perlunya membenahi transportasi umum dan adanya kebijakan yang mewajibkan masyarakatnya untuk menggunakan transportasi publik.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sendiri telah menerapkan kebijakan wajib bagi ASN untuk menggunakan transportasi publik setiap Rabu.
“Setiap hari Rabu saya wajibkan seluruh ASN di Jakarta untuk naik transportasi umum. Apa hasilnya? Dulu ketika awal-awal saya tahu pasti saya diprotes. Tapi kepada 15 golongan kan saya gratis kan. Termasuk ASN dari mana aja, mau ke sini gratis,” ucap Pramono.
Meski sempat menuai protes di awal, kebijakan ini menunjukkan hasil positif dengan adanya peningkatan signifikan penggunaan transportasi umum oleh ASN yang mencapai 98 persen.
Baca: Transportasi publik di Jakarta makin lengkap dan terintegrasi
Pramono menambahkan, layanan gratis Transjabodetabek juga diberlakukan terhadap 15 golongan masyarakat baik Jakarta maupun luar Jakarta.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memperluas jangkauan transportasi publik dengan membuka tujuh rute baru Transjabodetabek. Sehingga warga dari daerah penyangga bisa memiliki pilihan transportasi yang nyaman dan terjangkau.
Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menambahkan, pihaknya masih mengkaji penerapan ERP, khususnya untuk melihat kesiapan fasilitas transportasi publik di Jakarta.
Dalam menerapkan ERP, Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari komunitas transportasi dan masyarakat.
Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik.
Baca: DKI Jakarta targetkan 55 persen warga gunakan transportasi publik
“Oleh karena itu, kami memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta,” terang Syafrin beberapa waktu lalu
“Kami juga secara rutin menyosialisasikan kajian penerapan ERP ini kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat termasuk komunitas transportasi, seperti asosiasi angkutan online untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan jika kebijakan ERP ini diterapkan,” tambah Syafrin.
Dalam satu tahun (2018-2019), BPS DKI Jakarta mencatat, jumlah kendaraan bermotor, seperti sepeda motor di Jakarta bertambah sekitar 5,3 persen.
Jika tidak dilakukan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor, tidak menutup kemungkinan semakin tinggi tingkat kemacetan yang mengakibatkan semakin meningkatnya polusi udara di Jakarta.
Penerapan ERP merupakan salah satu cara untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Jakarta.
Baca: Tarif parkir di kawasan ini mencapai Rp 60.000 per jam