7cloud.asia – Pemerintah diminta mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk menangani lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) dalam dua bulan terakhir.
Saat ini, setidaknya, lima daerah di Indonesia telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus DBD. Angka DBD secara nasional juga naik dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan drastis angka kasus DBD ini juga diikuti dengan kenaikan angka kematian. Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyebut, pemerintah Pusat dan Daerah perlu memusatkan sumber daya untuk melakukan respons cepat dari hulu ke hilir.
Mulai dari pencegahan hingga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan ketika kasus DBD melonjak.
“Semua tindakan pencegahan bukan hanya disosialisasikan tapi dilakukan bersama masyarakat semisal fogging, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), 3M Plus yang publik mungkin hanya mengenal 3 M saja,” ungkap Kurniasih dalam keterangan kepada Parlementaria, Senin (25/3/2024).
Baca: Kasus DBD diperkirakan akan memuncak pada April
Dia mendorong gerakan ini dilakukan langsung oleh kelurahan ke bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat
Mitigasi dari sisi tindakan di fasilitas kesehatan juga perlu diperhatikan dengan jaminan ketersediaan kamar perawatan.
Hal itu mengingat fasilitas dan layanan kesehatan (Fasyankes) di wilayah KLB mungkin kerepotan dengan membludaknya pasien.
“Apalagi kita juga menghadapi bencana di beberapa wilayah. Sehingga potensi fasilitas kesehatan harus semuanya siap dan siaga mengingat siklus DBD tidak satu dua hari tapi cukup lama. Jangan sampai ketika kondisi sudah darurat, fasilitas kesehatan keteteran,” terangnya.
Kurniasih berharap masyarakat juga meningkatkan kewaspadaan dengan merebaknya kasus DBD di berbagai daerah ini.
Baca: Kasus DBD di Jakarta Selatan meningkat 100 persen dibanding tahun lalu
Melakukan gotong-royong minimal di rumah sendiri dengan memastikan gerakan PSN dan 3M Plus bisa dilakukan.
“Jangan segan-segan memeriksakan ke Fasyankes terdekat jika ada gejala-gejala, sebagai ikhtiar untuk mendeteksi dini gejala DBD dan bisa tepat sasaran dalam penanganannya,” urainya.
Terpisah anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menegaskan bahwa masyarakat miskin harus mendapatkan layanan kesehatan.
Dia mengungkapkan kasus DBD di DKI Jakarta meningkat, namun layanan kesehatan terbatas, sehingga tak sedikit anggota masyarakat kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan.
Banyak masyarakat yang kena demam berdarah, ujarnya, harus muter-muter nyari rumah sakit penuh, dia miskin tidak punya dana pake BPJS, kena demam berdarah, dia muter sampai tiga, empat rumah sakit penuh semua, akhirnya ada tidak mendapat perawatan.
“Pertanyaan saya apa upaya pemerintah untuk menjamin ketika ada ledakan kasus seperti ini, jangan sampai masyarakat yang miskin ini tidak memperoleh tempat tidur di rumah sakit, terutama di Jakarta,” papar Edy di ruang rapat Komisi IX, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Baca: Alternatif pengobatan DBD dengan ramuan daun pepaya
Menurutnya pasien demam berdarah harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat, jika tidak tertangani secara baik maka berakibat fatal. Bahkan dia mendapat aduan ada pasien yang tidak tertangani dengan secara semestinya.
“Karena DBD ini masa urgennya hanya lima hari. Ketika lima hari ini tertolong ya sembuh, ketika tidak ya lewat,” jelas Edy.
Politisi PDI-Perjuangan ini menyampaikan, DBD juga menyangkut soal lingkungan, dulu waktu tahun 80an dan 90an upaya pemberantasan yang melibatkan publik itu campainnya sedemikian kuat, sehingga ada gotong-royong masyarakat.
“Dengan kemandirian mereka, lalu mereka membersihkan lingkungan, lalu sarang-sarang nyamuk menjadi minim,” ujar Edy.
Dia juga mengatakan penyakit menular lainya di masyarakat, semua dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama lingkungan, layanan kesehatan baik yang primer atau yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Tadi saya dengar pak wamen menyampaikan peran serta masyarakat menurun,” ungkap Edy.