7cloud.asia – Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) terus mencermati jalannya pemerintahan Jokowi, sejak pertama (2014-
2019) hingga saat ini.
Berbagai masukan diberikan Forum Pemred selama periode ini. Pada 2018 misalnya, Forum Pemred juga menyerukan kepada pemerintah dan semua pihak untuk menyukseskan Pemilu 2019 uang jurdil.
Dalam peringatan ulang tahun ke-10, pada Agustus 2022, Forum Pemred juga
menyampaikan seruan terkait kondisi bangsa menjelang 1,5 tahun Pemilu 2024.
Seruan Forum Pemred, antara lain mengingatkan para tokoh bangsa pada
kewajiban mematuhi, menjaga, dan merawat konstitusi UUD NKRI tahun 1945.
“Seruan ini dilakukan karena makin masifnya sejumlah pihak, termasuk dari
lingkaran kekuasaan, mendorong Jokowi menjadi presiden tiga periode atau
memperpanjang jabatannya dengan menunda Pemilu 2024,” demikian pernyataan tertulis yang diterima Selasa (14/11/2023).
Forum Pemred mendorong agar Pemilu 2024 digelar dengan aman, damai, tertib, adil, jujur dan demokratis dan mengingatkan penyelenggara Pemilu dan penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, bersih dan seadil-adilnya.
Selama 9 tahun kepemimpinannya, Presiden Jokowi diakui telah melakukan
banyak hal positif, terutama dalam perbaikan ekonomi dan infrastruktur. Dalam berbagai survei, tingkat kepuasan terhadap pemerintah masih tinggi, di atas 75%.
Namun, dalam penegakan hukum dan demokrasi, masih banyak catatan. Antara lain, makin banyak orang/pihak yang tidak berani bersuara. Bagi yang bersuara negatif dan mengritik, dianggap sebagai lawan dan berseberangan.
Pemilu 2024 merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia. Karena itu, proses pemilu harus berjalan secara demokratis, transparan, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, Forum Pemred melihat banyak hal yang mengejutkan publik.
Terutama dalam penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum dan juga dalam menjalankan etika-etika demokrasi, terutama yang dilakukan Presiden, para menteri, dan juga para ketua umum partai politik.
“Kondisi ini berpotensi menimbulkan goncangan dan ketidakstabilan politik dan keamanan serta perekonomian nasional,” tandas Forum Pemred.
Baca: Tokoh bangsa ingatkan langkah Jokowi yang ciderai prinsip demokrasi lukai masyarakat
Mencermati situasi politik dan situasi negara ini, pada Kamis (9/11/2023) para anggota Forum Pemred yang beranggotakan para pendiri dan para pemimpin redaksi media arus utama, telah berkumpul dan menyamakan persepsi.
Dalam pertemuan selama 2,5 jam itu, Forum Pemred menyimpulkan bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dengan melihat indikasi dan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Usulan 3 periode untuk Presiden Jokowi dan perpanjangan jabatan yang
disuarakan beberapa menteri, sejumlah ketua umum partai politik, dan
sejumlah pendukung Jokowi telah mengancam demokrasi. Padahal, UUD
1945 mengamanatkan jabatan presiden dibatasi 2 periode.
2. Ada dugaan politik penyanderaan dengan mengedepankan kasus hukum/pidana kepada seseorang maupun pimpinan partai politik yang
dianggap berseberangan dengan penguasa terkait Pemilu 2024.
Dugaan penyanderaan ini yang kemudian membuat para pimpinan partai politik
tidak berdaya, tidak memliki jalan lain, kecuali menyetujui skenario yang
disusun pihak penguasa.
3. Banyak pihak, termasuk dunia internasional, menilai ada penurunan nilai
demokrasi di Indonesia.
Baca: Maklumat Juanda nilai dinasti politik Jokowi mengkhianati reformasi
4. Masih maraknya kasus korupsi, yang bahkan melibatkan para menteri.Bahkan, Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pun, yang seharusnya
menjadi teladan, juga terseret dalam tindak pemerasan.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi jalan bagi putra Presiden
Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres memperlihatkan upaya perekayasaan hukum dengan memanfaatkan intervensi dari pihak penguasa dan mempertontonkan upaya kolusi, nepotisme, dan membangun politik dinasti.
6. Ada indikasi penggunaan alat negara oleh Pemerintah, baik dari
penegak hukum, militer, hingga sumber daya ekonomi yang ada, untuk
menekan pihak yang tidak sejalan, dan bahkan untuk mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu.
Hal ini berpotensi pada ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, yang seharusnya dilandasi asas jujur, adil, bebas, dan rahasia dan berpotensi membuat kecurangan dalam Pemilu 2024,” demikian pernyataan bersama Forum Pemred.
Ini memperlihatkan ada sekelompok kepentingan yang menghalalkan segala cara untuk bisa menduduki tampuk kekuasaan.
“Indikasi ini sekarang sudah terlihat dengan nyata, dan patut dikhawatirkan,
bakal merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun sejak era Reformasi,” demikian pernyataan sikap bersama Forum Pemred.
Baca: Merasa dibodohi, GM ajak masyarakat melawan pencawapresan Gibran
7. Di tengah manuver politik jelang Pemilu 2024, pemerintah perlu lebih
fokus dalam memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang cukup berat di
tengah konflik geopolitik dan geoekonomi dunia.
Dengan melihat kondisi ini, Forum Pemred menyampaikan seruan agar Presiden Jokowi melakukan konsolidasi nasional, agar kehidupan bernegara kembali
normal dan kualitas demokrasi Indonesia makin membaik.
Jokowi juga didesak untuk menjaga integritas dan netralitas terhadap semua calon kontestan pemilu, menghindari potensi konflik kepentingan (conflict of interest), berlaku adil dan mengayomi semua peserta pemilu, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Dan menghentikan manuver dalam upaya memenangkan salah satu calon, demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, adil, bebas dan rahasia.”
