7cloud.asia – Peristiwa pembakaran 13 rumah yang dilakukan anak di bawah umur di Kelurahan Tipar, Kota Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial.
Diduga, pelaku yang masih berusia 9 tahun melakukan aksi pembakaran ini karena terinspirasi adegan film maupun game.
Meski tidak terjadi kebakaran lebih besar, namun aksi pembakaran ini membuat resah warga setempat.
Menurut warga, aksi teror itu terjadi dalam beberapa hari berturut-turut. Dalam aksinya, pelaku membakar sampah yang berada di luar rumah warga hingga api sempat membesar.
Anak tersebut melakukan pembakaran saat dini hari menjelang pagi saat sebagian besar warga masih tertidur dan belum beraktivitas.
Baca: Bagaimana anak berhadapan dengan hukum harus diperlakukan
Dari hasil pemeriksaan Polsek Citamiang bersama Satreskrim Polres Sukabumi Kota, total rumah yang dibakar sebanyak 13 titik. Belasan rumah warga tersebut dibakar secara acak lantaran sang anak yang terinspirasi sebuah film dan game.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian ini. Ia menilai, peristiwa ini menjadi bukti nyata dampak buruk konten digital yang kurang tersaring bagi anak.
“Negara tidak boleh membiarkan konten hiburan dan ruang digital menjadi medan bebas yang membahayakan moral dan masa depan generasi muda. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa konten digital tidak berdampak buruk terhadap karakter anak-anak Indonesia,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).
Atas kejadian ini, Puan menilai penting bagi Pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap konten-konten digital dan hiburan.
“Pengawasan yang ketat terhadap konten hiburan dan konten-konten digital, termasuk game online, harus semakin diperkuat. Pemerintah wajib memastikan ruang digital yang aman bagi anak dengan sejumlah pendekatan,” sebutnya.
Baca: Pembatasan penggunaan media sosial pada anak
Puan mendorong Pemerintah meningkatkan sistem parental control pada platform-platform digital, dan menciptakan ekosistem dunia maya yang sehat dan edukatif bagi anak-anak.
Ia meminta Pemerintah membangun sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah anak-anak terpapar konten kekerasan, maupun konten-konten negatif lainnya.
Dibutuhkan infrastruktur yang strategis, dan kerja sama yang berkesinambungan dari pihak-pihak terkait, termasuk ketegasan Pemerintah terhadap pihak penyedia konten.
“Tantangan ini yang harus dijawab Pemerintah agar anak-anak kita terbebas dari pengaruh konten buruk,” papar Puan.
Menurut Puan, insiden pembakaran ini menjadi peringatan bahwa Negara terlambat membangun sistem perlindungan anak di era digital berpotensi memicu krisis karakter generasi penerus bangsa.
Baca: Australia larang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial
“Harus ada regulasi yang kuat, literasi digital yang memadai, dan keterlibatan aktif negara, agar anak-anak tidak terekspos konten-konten kekerasan yang tidak sesuai dengan usia, nilai moral, dan budaya bangsa,” katanya.
Puan pun menekankan pentingnya tata kelola ruang digital nasional yang berpihak pada perlindungan anak, dengan melibatkan pendekatan multisektor dari pemerintah, DPR, dunia pendidikan, serta pelaku industri digital.
“Platform digital juga harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan konten yang diperuntukkan bagi orang dewasa tidak bisa diakses oleh anak-anak. Pemerintah juga harus hadir sebagai pelindung utama kepentingan anak bangsa,” jelas Puan.
“Peristiwa di Sukabumi adalah peringatan bahwa generasi kita sedang menghadapi ancaman yang tidak kasat mata, yaitu krisis karakter akibat konsumsi konten digital yang tidak sehat,” sebutnya.