ruangkota

Tag: garis kemiskinan

  • Bank Dunia Rilis Standar Baru Garis Kemiskinan, Berpengaruh pada Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

    Bank Dunia Rilis Standar Baru Garis Kemiskinan, Berpengaruh pada Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

    7cloud.asia – Dalam publikasi bertajuk The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia, Bank Dunia menjelaskan bahwa telah menetapkan standar baru garis kemiskinan dengan mengadopsi basis perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 (sebelumnya PPP 2017).

    PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang/jasa antarnegara. Misalnya, 1 dolar di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan 1 dolar di Jakarta.

    PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Untuk Indonesia, Bank Dunia mencatat 1 dolar PPP 2021 setara sekitar Rp6.071.

    Apabila mengikuti standar negara-negara berpenghasilan menengah-atas, maka menurut
    Bank Dunia ambang batas garis kemiskinan di Indonesia sebesar Rp1.512.000 per orang per bulan.

    Adapun, Bank Dunia memakai tiga kategori garis kemiskinan yaitu garis kemiskinan ekstrem/negara berpendapatan rendah, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah, dan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.

    Baca: Pemerintah akan merevisi garis kemiskinan nasional

    Usai mengadopsi PPP 2021, kini garis kemiskinan ekstrem/negara berpendapatan rendah naik dari 2,15 dolar PPP menjadi 3 dolar PPP per orang per hari (sekitar Rp546.400 per orang per bulan),

    Garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah naik dari 3,65 dolar PPP menjadi 4,2 dolar PPP per orang per hari (sekitar Rp765.000 per orang per bulan).

    Dan, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas naik dari 6,85 dolar PPP menjadi 8,3 dolar PPP per orang per hari (Rp1.512.000 per orang per bulan).

    Menurut garis kemiskinan ekstrem internasional yang baru, 5,4 persen penduduk Indonesia miskin pada 2024, 19,9 persen miskin menurut garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah.

    “Dan 68,3 persen miskin menurut garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas,” tulis Bank Dunia, dikutip Sabtu (14/6/2025).

    Baca: Mengapa angka kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia berbeda

    Bank Dunia telah mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas sejak 2023.

    Hanya saja, lembaga internasional tersebut menggarisbawahi bahwa pendapatan per kapita Indonesia masih berada di kisaran batas bawah negara-negara pendapatan menengah atas.

    Contohnya dalam kategori negara pendapatan menengah-atas, ada negara yang pendapatan perkapitanya mencapai 14.005 dolar. Angka tersebut hampir tiga kali lipat dari pendapatan per kapita Indonesia yang baru sebesar 4.810 dolar pada 2023.

    “Statistik kemiskinan untuk ketiga garis kemiskinan internasional relevan bagi Indonesia, tetapi karena negara ini baru saja menjadi negara berpendapatan menengah-atas, perhatian khusus diberikan kepada garis kemiskinan berpendapatan menengah-bawah dan menengah-atas,” demikian Bank Dunia dalam penjelasannya.

    Baca: Bank Dunia sebut angka kemiskinan di Indonesia lebih dari 60 persen

  • Garis Kemiskinan Versi BPS Berbeda Tujuan dengan Bank Dunia

    Garis Kemiskinan Versi BPS Berbeda Tujuan dengan Bank Dunia

    7cloud.asia – Bank Dunia telah menetapkan standar baru garis kemiskinan dengan mengadopsi basis perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 (sebelumnya PPP 2017).

    Dalam publikasi bertajuk The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia, Bank Duni menyatakan pihaknya memakai tiga kategori garis kemiskinan

    Tiga kategori terebut adalah garis kemiskinan ekstrem/negara berpendapatan rendah, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah, dan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.

    Usai mengadopsi PPP 2021, kini garis kemiskinan ekstrem/negara berpendapatan rendah naik dari 2,15 dolar PPP menjadi 3 dolar PPP per orang per hari (sekitar Rp546.400 per orang per bulan),

    Garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah naik dari 3,65 dolar PPP menjadi 4,2 dolar PPP per orang per hari (sekitar Rp765.000 per orang per bulan).

    Baca: Pemerintah akan merevisi garis kemiskinan nasional

    Dan, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas naik dari 6,85 dolar PPP menjadi 8,3 dolar PPP per orang per hari (Rp1.512.000 per orang per bulan).

    “Menurut garis kemiskinan ekstrem internasional yang baru, 5,4 persen penduduk Indonesia miskin pada 2024, 19,9 persen miskin menurut garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah, dan 68,3 persen miskin menurut garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas,” tulis Bank Dunia, dikutip Sabtu (14/6/2025).

    Sejak tahun 2023, Bank Dunia telah memasukkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas. Hanya saja, pendapatan per kapita Indonesia masih berada di kisaran batas bawah negara-negara pendapatan menengah atas.

    Contohnya dalam kategori negara pendapatan menengah-atas, ada negara yang pendapatan perkapitanya mencapai 14.005 dolar. Angka tersebut hampir tiga kali lipat dari pendapatan per kapita Indonesia yang baru sebesar 4.810 dolar pada 2023.

    “Statistik kemiskinan untuk ketiga garis kemiskinan internasional relevan bagi Indonesia, tetapi karena negara ini baru saja menjadi negara berpendapatan menengah-atas, perhatian khusus diberikan kepada garis kemiskinan berpendapatan menengah-bawah dan menengah-atas,” demikian Bank Dunia dalam penjelasannya.

    Baca: Bank Dunia sebut angka kemiskinan di Indonesia lebih dari 60 persen

    Garis kemiskinan internasional versi Bank Dunia itu berbeda dengan garis kemiskinan nasional versi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Berdasarkan Susenas September 2024, BPS mencatat ambang batas garis kemiskinan nasional senilai Rp595.243 per orang per bulan.

    Angka tersebut hampir setara dengan standar garis kemiskinan internasional untuk negara pendapatan rendah versi Bank Dunia yaitu Rp546.400 per orang per bulan.

    Padahal, Bank Dunia menegaskan bahwa kondisi di Indonesia lebih mencerminkan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah (Rp765.000 per orang per bulan) dan menengah-atas (Rp1.512.000 per orang per bulan).

    Hal inilah yang membuat angka kemiskinan Indonesia versi BPS berbeda cukup jauh dengan angka kemiskinan versi Bank Dunia.

    Baca: Mengapa angka kemiskinan BPS berbeda dengan versi Bank Dunia

    BPS mencatat penduduk miskin Indonesia ‘hanya’ 24,06 juta orang atau setara 8,57 persen dari total populasi yang mencapai 281 juta jiwa.

    Sementara Bank Dunia mencatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 19,9 persen berdasarkan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah atau 68,3 persen berdasarkan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.

    Lebih dari itu, Bank Dunia mengakui bahwa tujuan garis kemiskinan internasional berbeda dengan garis kemiskinan nasional.

    Garis kemiskinan internasional digunakan untuk perbandingan antarnegara; sementara garis kemiskinan nasional digunakan untuk menerapkan kebijakan di tingkat nasional, seperti program perlindungan sosial kepada kaum miskin.

    “Untuk pertanyaan tentang kebijakan nasional di Indonesia, garis kemiskinan nasional dan statistik kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS adalah yang paling tepat. Garis kemiskinan internasional yang diterbitkan oleh Bank Dunia cocok untuk … membandingkan Indonesia dengan negara lain,” jelas Bank Dunia.