7cloud.asia – Para aktivis gereja di Tanah Papua telah lama berkontribusi memberikan akses pendidikan bagi rakyat Papua hingga wilayah pedalaman.
Demikian diungkap Staf Khusus Wakil Presiden Masykuri Abdillah usai rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk membahas peningkatan akses pendidikan di Tanah Papua.
“Para tokoh gereja sudah banyak berkontribusi membuka akses pendidikan bagi rakyat Papua, bahkan sampai ke wilayah pedalaman. Mereka lah yang menyediakan ruang bagi Orang Asli Papua untuk menikmati pendidikan demi pembangunan kesejahteraan Papua,” kata Masykuri dalam siaran pers di Jakarta, Senin (7/8/2023).
Rapat koordinasi ini menindaklanjuti arahan Wapres Ma’ruf Amien untuk menyiapkan tenaga guru di tanah Papua melalui pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi.
Baca: Potret pendidikan Papua, lebih dari 600 ribu anak tidak sekolah
Hingga kini pendidikan di Papua masih menghadapi masalah rendahnya ketersediaan guru pendidikan dasar dan ketiadaan guru di wilayah pedalaman.
Hal ini berdampak pada rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dan Papua Barat dari tahun ke tahun.
Menurut Masykuri, secara de facto, aktivis pendidikan dari kalangan gereja dan STT sebenarnya sudah melakukan aktivitas mengajar secara suka rela di wilayah pedalaman Papua.
Kesukarelawan ini mampu mengisi kekosongan posisi guru di tengah banyaknya tenaga guru ASN yang justru meninggalkan tempat tugas.
Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah pemberian status dan hak kepada tenaga guru melalui pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)/Program Guru PAUD di STT.
“Ini sejalan dengan aspirasi dari lembaga Gereja Papua,” kata Masykuri.
Baca: Penerima beasiswa di Kep. Aru harus berlayan 3 hari untuk cairkan bantuan
Dalam rakor tersebut, Pst. Konstantinus Bahang selaku perwakilan dari Papua Christian Center (PCC) yang juga tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja Papua dan Papua Barat menyampaikan aspirasi tokoh-tokoh gereja.
Mereka meminta STT dapat membuka Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Prodi PGPAUD) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Prodi PGSD).
“Tujuannya agar lembaga pendidikan yang dikelola Gereja dapat mencetak guru-guru yang militan dan tangguh yang bersedia mengajar di wilayah pedalaman Papua,” kata Konstantinus.
Aspirasi ini diperkuat oleh Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dari Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw yang menyatakan bahwa Papua harus diperlakukan secara khusus.
Pendidikan di Papua, ujarnya, tidak dengan aturan yang bersifat umum sehingga hambatan-hambatan pembukaan Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD dapat cepat dilaksanakan.
Baca: Angka putus sekolah di NTT tergolong tinggi
“Untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Papua, ego sektoral harus dikesampingkan dan perlu memperhatikan aspek kedaruratan di wilayah Papua sehingga yang dihasilkan adalah kebijakan yang afirmatif,” ujar Otto.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Ineke Indraswati menegaskan bahwa pemerintah serius memenuhi kebutuhan guru di tanah Papua.
Menurutnya harapan tokoh-tokoh gereja agar STT untuk membuka Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD dapat dipenuhi melalui skema kerja sama STT dengan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK), seperti Universitas Cenderawasih.
“STT di Papua dapat membuka Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD melalui skema kerja sama dengan perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kemendikbudristek, kami akan dampingi dan percepat agar bisa berjalan segera,” ujar Ineke.
Baca: Ini alasan Nadiem hapus tes calistung di penerimaan siswa SD
Adapun Perancang UU Ahli Madya Biro Hukum Kemenag Imam Syaukani menekankan agar eksistensi STT ketika bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih tetap ada.
Sehingga STT bukan sekadar pelaksana program studi LPTK, tapi sebagai penyelenggara program studi PG PAUD dan Prodi PGSD.
Merespons berbagai aspirasi dan usulan dalam rakor, Masykuri menggarisbawahi bahwa pemerintah pusat akan terus berupaya mendorong pembukaan Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD di STT dengan tetap mengedepankan aspek kebijakan afirmatif.
STT juga diharapkan dapat segera memproses izin pembukaan Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD ke Kemendikbudristek.
Baca: Cara mudah membangun kebiasaan membaca sejak dini


