7cloud.asia – Badan Pusat Statistik (BPS) dalam konferensi pers pada Kamis (5/2/2026) menyebut tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau gini ratio menunjukkan tren perbaikan.
Pada September 2025, BPS mencatat gini ratio sebesar 0,363, menurun 0,012 poin jika dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,375, maupun September 2024 yang mencapai 0,381.
Gini ratio adalah alat ukur ketimpangan pengeluaran penduduk yang berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan sempurna, sedangkan 1 menunjukkan ketimpangan absolut.
Penurunan gini ratio ini mencerminkan distribusi pengeluaran yang kian merata di tengah dinamika pemulihan ekonomi nasional.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada pemaparan Berita Resmi Statistik di Jakarta, Kamis (5/2/2026) mengatakan, perbaikan ketimpangan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
Baca: Anomali Data BPS, angka pengangguran menurun di tengah tingginya PHK
Pada daerah perkotaan, gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,383, turun dari 0,395 pada Maret 2025 dan 0,402 pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski masih lebih tinggi dibanding perdesaan, tren ini menunjukkan penyempitan jurang pengeluaran di kota-kota besar.
Sementara itu, gini ratio di wilayah perdesaan tercatat sebesar 0,295 pada September 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,299 dan September 2024 yang mencapai 0,308.
Capaian tersebut menegaskan bahwa ketimpangan di perdesaan relatif lebih rendah dan terus membaik.
Dari perspektif ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah pada September 2025 tercatat sebesar 19,28 persen.
Baca: Jumlah penduduk miskin di Indonesia capai 23,36 juta orang
“Capaian ini menempatkan Indonesia dalam kategori ketimpangan menengah, sekaligus menunjukkan peningkatan peran kelompok bawah dalam menikmati hasil pertumbuhan ekonomi,” ujar Amalia.
Jika dirinci, kontribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di wilayah perkotaan tercatat sebesar 18,32 persen, sementara di wilayah perdesaan mencapai 22,09 persen.
Data ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran di perdesaan relatif lebih inklusif dibandingkan perkotaan.
Amalia mengatakan tren penurunan gini ratio ini mencerminkan dampak dari berbagai kebijakan perlindungan sosial, pemulihan daya beli, serta perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ke depan, tantangan utama tetap menjaga momentum pertumbuhan yang inklusif agar penurunan ketimpangan dapat berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.