7cloud.asia – Paduan Suara GITAKU, pada Sabtu (6/12/2025) menggelar aksi solidaritas untuk korban bencana banjir Sumatera. Mereka melakukan flash mob dengan menyanyikan tiga lagu yang menyuarakan keprihatinan.
Aksi ini digelar di depan Gedung Sarinah di Jakarta Pusat, untuk memprotes impunitas terhadap para perusak lingkungan yang dinilai bertanggung jawab atas terjadinya banjir Sumatera.
Lagu pertama “Ada yang Hilang”, disusul “We Will Rock You” yang mengundang seluruh pengunjung pusat perbelanjaan yang tengah berada di bagian depan dan pejalan kaki turut bernyanyi. Mereka menghentakkan kaki dan bertepuk, “we will we will rock you…” Aksi mereka ditutup dengan lagu “Do You Hear the People Sing?”
Ratusan ribu orang saat ini terdampak banjir bandang dan tanah longsor, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir yang terjadi pada akhir November 2025 lalu itu membawa serta lumpur dan kayu-kayu gelondongan dari hulu.
Hingga kini pemerintah belum menetapkan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut, meski sudah banyak desakan dari berbagai pihak.
“Kami turut mendesak ditetapkannya status bencana nasional, karena bencana ini tak sekedar bencana, tapi juga kejahatan ekologi,” kata Koordinator Aksi GITAKU, Arief Bobhil.
Bencana ini, ujarnya, terjadi karena tata kelola lingkungan dari pemerintah yang tidak berperspektif ekologi. Bencana ini terjadi karena negara lalai.
Negara mengutamakan investasi, elite-elite politik memperkaya diri dan mencari setoran untuk ongkos politik; tidak peduli bahwa penggundulan hutan dan eksplorasi pertambangan mengakibatkan ketimpangan ekologi.
Ketiadaan status bencana nasional sekarang ini, kata Bobhil, memperlihatkan negara bukan hanya lalai, tapi memilih untuk berpihak kepada oligarki perusak Bumi.
“Sebagai warga, kita telah dan sedang berusaha sejauh yang kita bisa menjadi relawan atau menggalang donasi. Bagi kita, situasi ini darurat. Tapi, negara berjalan seolah-olah bencana ini seperti genangan air di jalan raya Jakarta,” imbuh Anna Hape, dari GITAKU.
Dalam pernyataan sikap mereka mengatakan sepanjang November ada dua bencana nasional akibat praktik impunitas.
Bencana pertama merusak sejarah dan memori kolektif bangsa saat mantan presiden Soeharto ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Bencana kedua menghantam ruang hidup rakyat Sumatera.
GITAKU mengajak seluruh masyarakat bersolidaritas dan bergerak bersama.
GITAKU menolak pernyataan pejabat negara yang menganggap bencana banjir Sumatera ini sebuah ujian Tuhan. Apakah hendak dikatakan bahwa pejabat pemberi izin tambang, penebangan, dan perkebunan lulus ujian?
GITAKU juga menolak narasi negara bahwa bencana terjadi karena hujan ekstrem, badai tropis, atau hidrometeorologi. Tingginya curah hujan, badai tropis dan pelbagai peristiwa di atmosfer disebabkan juga oleh keputusan politik.
“Seperti Greta Thunberg, enam tahun lalu, kami pun katakan hari ini: “how dare you!” demikian GITAKU dalam pernyataannya.
GITAKU mendesak pemerintah untuk tidak menutupi fakta dan mengaburkan kebenaran. Ditegaskan, apa yang terjadi di Sumatra adalah pembunuhan ekologis. Kayu-kayu gelondongan yang meluncur bersama air dan lumpur adalah salah satu bukti bahwa Sumatera sudah lama hanyalah sumber daya.
Karena itu, GITAKu menyerukan agar pemerintah menghentikan impunitas terhadap korporasi, pejabat serta bekas penjabat yang berkongsi merusak lingkungan.
Pemerintah juga didesak untuk menetapkan status bencana nasional bagi tragedi pembunuhan ekologis di Sumatera.
Selain itu juga dilakukan Investigasi independen, yang terbuka dan melibatkan ahli-ahli lintas negara, atas penghancuran kehidupan yang disengaja ini.
“Rakyat Sumatera adalah pemegang hak konstitusional. Mereka bukan objek bantuan, dan pejabat negara jangan datang seolah-olah dermawan,” demikian GITAKU menyudahi pernyataannya
.