Tag: gorontalo

7cloud.asia – Simpul Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Gorontalo mengatakan bencana banjir, banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah itu pada Juli 2024 merupakan bencana ekologis terparah dalam sepuluh tahun terakhir.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan sedikitnya 27 orang meninggal dunia dan 14 orang hilang dalam peristiwa longsor tambang emas di desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango pada 7 Juli lalu.

“Sekali lagi, ini harus menjadi perhatian bersama. Pertanyaannya sampai berapa nyawa lagi harus kita kehilangan, berapa puluh nyawa lagi untuk kita benar-benar menertibkan hal-hal yang seperti ini,” kata Abdul Muhari dalam penjelasan singkat pada wartawan minggu ini.

Apa penyebabnya? Intensitas dan curah hujan dinilai bukan satu-satunya penyebab terjadinya bencana ekologis (banjir dan longsor) tahunan di Gorontalo.

Simpul WALHI menilai faktor lain yang justru harus disoroti adalah alih fungsi lahan, pembangunan dan penataan ruang yang karut-marut.

Baca: Bencana ekologis di Sulawesi akibat obral izin tambang dan perkebunan

Dinamisator Simpul WALHI Gorontalo, Puput Pakaya, mengatakan pada kasus banjir di Gorontalo yang menewaskan puluhan warga awal Juli lalu, penyebabnya jelas karena deforestasi atau pembukaan lahan

Deforestasi ini untuk kemudian dialihfungsikan menjadi pertanian monokultur jagung, perkebunan sawit atau bentuk alih fungsi lahan lainnya secara besar-besaran.

Puput merujuk data Forest Watch Indonesia (FWI) pada kurun waktu 2017-2021 yang menunjukkan Gorontalo mengalami deforestasi akibat konsesi perusahaan tambang dan perkebunan seluas 33.392,76 hektare.

“Sikap pemerintah daerah dalam menghadapi bencana menahun ini sangat mengecewakan karena intensitas dan curah hujan selalu dijadikan alasan pamungkas terjadinya banjir dan longsor,” kata Puput Pakaya dilansir VOA Indonesia baru-baru ini.

Puput menyebut aktivitas pertambangan rakyat secara masif sejak tahun 1992 yang memicu kerusakan lingkungan, dan berujung pada semakin seringnya terjadi bencana tanah longsor.

Baca: Pemerintah dinilai kurang antisipatif pada bencana ekologis

“Kami juga mencatat kasus ini juga bukan yang pertama di mana dua tahun setelah tambang rakyat beroperasi pada 1994 longsor terjadi, meskipun tidak ada korban, namun hal ini menyebabkan banjir dan lumpur dari titik-titik bor terbawa sampai ke pemukiman warga,” tambahnya.

Desak Moratorium Izin Tambang dan Perkebunan
Simpul WALHI Gorontalo mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium izin-izin perusahaan ekstraktif pemegang konsesi pertambangan dan perkebunan.

Keberadaan usaha pertambangan dan perkebunan dinilai telah menghancurkan ekosistem hutan, dan menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana ekologis di Provinsi Gorontalo.

Simpul WALHI juga menyerukan revisi kebijakan agropolitan berbasis jagung yang menyebabkan alih fungsi lahan secara besar-besaran dan degradasi lingkungan yang parah.

Menurut data Badan Pusat Statistik Gorontalo 2021, luas tanaman jagung di lima kabupaten dan satu kota mencapai 338 ribu hektare.

Baca: Delapan warga meninggal akibat banjir di Sulawesi Tengah

Dampak Serius Tambang Emas
Kawasan tambang emas di Kecamatan Sumawa, Kabupaten Bone Bolango memang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Terowongan-terowongan di dalam tanah sangat mudah ambruk saat curah hujan tinggi dan memakan korban jiwa.

Sementara itu sebagian besar area terdampak banjir sudah berangsur surut. Setidaknya sebanyak 8 ribu jiwa terdampak oleh banjir yang terjadi sejak 26 Juni lalu.

Banjir dengan tinggi muka air 30 hingga 50 centimeter terjadi di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Boalemo.

Gubernur Gorontalo menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Gorontalo selama 30 hari terhitung sejak tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 29 Juli.

Saat memimpin rapat koordinasi penanganan banjir dan longsor Gorontalo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan kepada pemerintah daerah agar periode status tanggap darurat penanganan banjir tidak lama sehingga proses pemulihan dampak bencana dapat segera dimulai.

BNPB telah memberikan bantuan dukungan operasional berupa Dana Siap Pakai (DSP) dan logistik peralatan kepada berbagai unsur penanggulangan bencana di Gorontalo dengan total bantuan sebesar 2,4 miliar rupiah