ruangkota

Tag: gratis

  • DPRD DKI Jakarta Minta Bebas Biaya di Sekolah Swasta Bisa Direalisasikan pada 2025

    DPRD DKI Jakarta Minta Bebas Biaya di Sekolah Swasta Bisa Direalisasikan pada 2025


    7cloud.asia – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk mengimplementasikan sekolah gratis bagi siswa di sekolah swasta pada 2025.

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/8/2024), mengatakan pihaknya menyoroti ketimpangan akses pendidikan yang terjadi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.

    Menurut dia, peserta didik di sekolah negeri mendapatkan pendidikan gratis, sedangkan yang di sekolah swasta harus membayar.

    Dia menyebut sekitar 50 persen peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan negeri di Jakarta berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi, padahal sekolah negeri di Jakarta tidak memungut biaya alias gratis.

    Sebaliknya, banyak siswa di sekolah swasta di Jakarta justru datang dari kalangan keluarga kurang mampu, tetapi mereka harus membayar biaya sekolah.

    Baca Juga: DPD AMAN Bangun Sekolah Adat untuk Lestarikan Budaya Suku Rejang

    “Fakta hari ini juga siswa-siswa yang bersekolah di sekolah swasta yang tidak gratis tersebut, khususnya yang tingkat (grade) 1, 2 dan 3, mereka 100 persen berasal dari keluarga kurang mampu dan harus membayar sekolah,” katanya.

    Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu menilai program ini bukan hanya sebuah usulan, tetapi sudah menjadi tuntutan wajib yang harus diwujudkan.

    “Jika program sekolah gratis ini bisa terealisasi pada 2025, banyak masalah yang bisa kita atasi. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah di sekolah swasta,” ucapnya.

    Basri juga menyoroti kasus-kasus di mana anak-anak terpaksa dipulangkan atau ijazah mereka ditahan karena orang tua mereka tidak mampu melunasi tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah swasta.

    Baca Juga: Seribuan Murid SD di Makassar Terpaksa ‘Dirumahkan’ karena Gedung Sekolah Mereka Disegel Pemilik Lahan

    Dengan adanya program sekolah gratis di sekolah swasta ini, diharapkan kasus-kasus semacam ini tidak akan terjadi lagi.

    Selain itu, Basri mencatat bahwa program sekolah gratis ini sudah berhasil diwujudkan di beberapa daerah lain di Indonesia.

    Dia pun mengajak Pemprov DKI segera mempersiapkan anggaran melalui perubahan APBD 2024 agar program ini dapat dilaksanakan pada 2025.

    “Untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, pendidikan adalah kuncinya. Program sekolah gratis ini adalah langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.

    Baca Juga: Jumlah Sekolah Negeri Terbatas, DPR: Bangun Jembatan dan Jalan Saja Bisa

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih mengkaji usulan sekolah gratis untuk warga guna mengurangi potensi angka putus sekolah.

    “Sedang dalam proses kajian. Mudah-mudahan akhir tahun (rampung kajiannya),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Juli lalu.

    Pembahasan terkait sekolah gratis sebelumnya disampaikan Komisi E DPRD DKI Jakarta.

    Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan dengan program sekolah gratis, maka anak-anak Jakarta bisa menuntaskan pendidikan 12 tahun, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), tanpa beban biaya.

    Sumber:Antaranews.com

  • Komisi X DPR Dorong Pendidikan Dasar Gratis di Seluruh Indonesia

    Komisi X DPR Dorong Pendidikan Dasar Gratis di Seluruh Indonesia

    7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati mendorong agar pendidikan dasar di Tanah Air digratiskan.

    Hal ini mengingat, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk mencerdaskan bangsa, sehingga menjadi kewajiban negara memberikan layanan pendidikan kepada anak negeri.

    “Pendidikan gratis adalah kewajiban Negara kepada warganya. Ini adalah amanat konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata MY Esti Wijayati dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11/2024).

    Adapun kewajiban negara memberi pendidikan gratis kepada masyarakatnya tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945, terutama pada Ayat (2) yang berbunyi: pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

    Baca: Anggaran program sekolah swasta gratis di Jakarta mencapai Rp2,3 Triliun

    Esti pun sempat mengingatkan hal ini dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, beberapa hari lalu.

    “Ini adalah ketaatan kita pada konstitusi. Mari kita berikan pendidikan gratis kepada masyarakat. Kalau tidak mampu sampai SMP secara keseluruhan, SD itu mestinya tidak peduli negeri atau swasta, harus gratis,” tegasnya.

    Esti memahami masih ada sekolah swasta yang tidak bisa betul-betul menggratiskan sekolah meski mendapat bantuan anggaran dari Pemerintah.

    Hal ini lantaran ada sekolah elit yang memiliki layanan di atas standar sehingga membutuhkan biaya lebih.

    Baca: Sekolah di Riihimaki Filandia tak lagi gunakan laptop 

    Kita kaji lebih dalam, lanjutnya, mana sekolah swasta yang tidak mau untuk diberikan secara keseluruhan anggaran dari Pemerintah tapi tidak boleh menarik.

    Mungkin ada berjenjang seperti di DKI Jakarta yang ada grade-nya, kan yang grade D dan E nggak mau gratis karena dianggap sekolah favorit,” papar Politisi PDI-Perjuangan ini.

    Terlepas dari hal itu, Esti meminta Pemerintah untuk membuat kebijakan umum menggratiskan pendidikan dasar di seluruh Tanah Air.

    “Maka kita dukung Pak Prabowo sebagai presiden untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan konstitusi. Di situ ada kewajiban Pemerintah untuk memberikan pendidikan dengan pembiayaan secara gratis bagi seluruh anak bangsa kita,” ungkapnya.

    “Harapan saya ini menjadi gebrakan kita, adanya kebijakan agar SD gratis, tidak ditarik pungutan biaya sedikitpun baik negeri maupun swasta,” lanjut Esti.