Tag: guru honorer

7cloud.asia – Seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar (SD) di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditahan lantaran diadukan ke polisi setelah mendisiplinkan siswa didiknya.

Orang tua siswa atau wali murid tidak terima dengan perlakuan guru honorer terhadap anaknya itu menuntut uang damai sebesar Rp50 juta.

Dilansir teras.id, peristiwa yang menimpa guru honorer perempuan itu viral di media sosial dan hingga kini terus bergulir. Warganet ramai-ramai memviralkan agar guru honerer itu mendapat keadilan.

Warganet juga menyayangkan sikap orang tua yang terlalu protektif pada anaknya. Berikut beberapa komentar warganet dari akun instagram @kendariinfo seperti dikutip teras.id:

@rkn__ : “Baru dihukum melapor, kita dulu dihukum pake rotan dan penggaris tidak melapor… “

@akbar1988ar : “Astaga..anaknya sudah bilang dia jatuh malah diinterogasi seperti tahanan… “

@nis.sahrid : “Alamakk duit nih, gacor nih 50 juta karena anaknya dihukum “

Penahanan ini diduga dilakukan setelah si guru honorer perempuan itu tidak mampu membayar uang damai Rp 50 juta yang ditawarkan wali murid.

Informasi yang dihimpun, persoalan berawal dari adanya luka gores pada bagian paha siswa yang diduga akibat jatuh saat bermain.

Orang tua siswa yang diketahui seorang anggota polisi berpangkat Aipda, bersikukuh anaknya jadi korban penganiayaan.

Ia menolak keterangan si guru honorer yang menyatakan tidak ada pemukulan, tapi hanya teguran saat siswa diketahui bertingkah bandel. Laporan hukum tetap dibuat.

Yang bikin heboh, usai menjalani pemeriksaan pertama, yakni 15 Oktober 2024, guru honorer itu langsung ditahan.

Padahal pihak sekolahan sudah berusaha mengalah dengan menyampaikan permintaan maaf.

Usut punya usut, penahanan itu diduga lebih dikarenakan pihak sekolah tidak mampu memenuhi tawaran uang damai Rp 50 juta. Pihak sekolah hanya sanggup membayar Rp 10 juta.

Akibatnya kasus hukum guru honorer perempuan dilanjut dan yang bersangkutan langsung ditahan.

Sidang perdana penahanan guru honorer itu akan digelar pada 24 Oktober 2024.Sejumlah guru, rekan sesama pendidik telah menyiapkan aksi solidaritas.

Baca berita asli di sini

7cloud.asia – Ketua DPR Puan Maharani menyoroti pentingnya Negara memberi penghargaan kepada para guru honorer, terutama guru honorer yang telah lama mengabdi teapi masih berada pada tingkat kesejahteraan yang minim.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya dibangun melalui kebijakan besar, tetapi juga oleh orang-orang yang selama bertahun-tahun menjaga agar sekolah tetap hidup meskipun sistem belum sepenuhnya berpihak kepada mereka.

“Kualitas sebuah Negara sering kali terlihat dari bagaimana Negara memperlakukan mereka yang bekerja paling lama dalam kesunyian,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2026).

“Hari ini, kita masih sering menemukan adanya guru honorer lanjut usia, yang bahkan hingga hampir pensiun masih mendapat upah yang jauh di bawah standar,” imbuhnya.

Puan kemudian menyinggung kisah guru honorer yang sempat viral beberapa waktu lalu. Adalah Cacang Hidayat, guru honorer di Kabupaten Lebak yang selama 25 tahun mengabdi di SMPN Cibadak dengan hanya mendapat upah Rp 500.000 setiap bulannya.

Usai kisahnya viral dan menjadi perhatian publik, Cacang akhirnya mendapat pengakuan Negara. Baru-baru ini, Cacang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Kabupaten Lebak.

Puan menilai, kisah seperti Cacang menunjukkan perlunya koreksi lebih mendalam pada sistem pendidikan nasional.

“Kisah semacam guru Cacang memperlihatkan bahwa dalam sektor pendidikan nasional masih terdapat jarak yang cukup lebar antara kebutuhan negara terhadap pengabdian dan kecepatan sistem dalam menghadirkan kepastian bagi mereka yang menopang layanan pendidikan sehari-hari,” paparnya.

Baca: Pembelian puluhan ribu motor listrik MBG lukai jutaan guru honorer

Puan memandang, perhatian publik terhadap kisah seperti ini tidak lahir semata karena unsur kemanusiaannya, tetapi karena masyarakat menangkap adanya pertanyaan yang lebih mendasar.

“Bahwa mengapa seseorang dapat bertahan begitu lama dalam sistem pendidikan tanpa jaminan yang sebanding dengan masa pengabdiannya,” jelas Puan.

“Dan perlu menjadi perenungan kita bersama, apakah jika kisahnya tidak viral, guru Cacang bisa diangkat menjad PPPK? Lalu bagaimana dengan sosok seperti Cacang lainnya yang nasibnya tidak menjadi perhatian publik?” sambungnya.

Dalam banyak kasus, Puan menyebut yang terlihat di permukaan seringnya hanya satu nama. Namun di belakang itu sesungguhnya terdapat ribuan guru honorer lain yang menjalankan fungsi serupa di berbagai daerah dengan situasi yang tidak jauh berbeda.

Mereka tetap semangat mengajar, menjaga operasional sekolah, dan memastikan pendidikan tetap berjalan meskipun penghargaan yang diberikan kepada mereka sangatlah kecil.

Karena itu, Puan memandang persoalan kesejahteraan guru honorer tidak dapat dibaca sebagai pengecualian.

Ironi mengenai guru honorer yang telah lama mengabdi tapi tak juga mendapat penghargaan layak, dinilai Puan, justru menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah Pemerintah.

Baca: Warga menilai MBG lebih menguntungkan elit politik ketimbang rakyat kecil

“Walaupun langkah Pemerintah membuka ruang pengangkatan melalui skema PPPK memang menjadi bagian penting dari penyelesaian. Tetapi masyarakat juga membaca bahwa penyelesaian tersebut masih bergerak lebih lambat dibanding panjangnya masa tunggu yang telah dijalani banyak tenaga honorer,” imbuh Puan.

Dalam konteks itu, Puan menyebut yang dibutuhkan bukan hanya penambahan formasi, melainkan pembacaan yang lebih presisi terhadap masa pengabdian sebagai unsur yang harus memiliki bobot nyata dalam penataan kebijakan.

“Karena pengabdian panjang seharusnya tidak hanya dihargai sebagai loyalitas moral, tetapi juga diterjemahkan dalam prioritas penyelesaian yang jelas,” terangnya.

Puan juga memandang kisah seperti guru Cacang memperlihatkan persoalan pendidikan yang lebih luas bahwa kualitas layanan pendidikan di banyak wilayah sebenarnya tetap bertahan karena ada orang-orang yang bekerja jauh melebihi kapasitas dukungan yang tersedia.

“Artinya, ketika Negara berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan, fondasi terbesarnya justru sering berada pada lapisan yang paling sedikit terlihat,” ujarnya.

Puan menilai, persoalan kesejahteraan guru honorer tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan wilayah.

Ia mengatakan ketika seseorang masih harus menempuh perjalanan panjang setiap hari dengan dukungan ekonomi terbatas, maka yang sedang berbicara bukan hanya soal status kerja.

“Tetapi juga tentang bagaimana pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan kondisi yang setara bagi seluruh tenaga pendidikan. Maka diharapkan agar peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer, khususnya yang telah lama mengabdi bahkan hingga puluhan tahun, harus dipercepat untuk diselesaikan,” pungkasnya.

7cloud.asia – Terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang menetapkan masa transisi bagi tenaga pendidik atau guru honorer, dinilai masih menyisakan ketidakpastian bagi ribuan pengajar di daerah.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027 itu.

Faqih menjelaskan bahwa kebijakan melarang guru honorer sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005 melalui PP 48/2005, yang kemudian berlanjut pada UU 5/2014 tentang ASN.

Namun, hingga saat ini persoalan tersebut belum tuntas karena kebutuhan tenaga pendidik di lapangan masih sangat tinggi.

Baca: Jutaan Guru Honorer Belum Sejahtera, Ketua DPR Ingatkan Negara Jangan Abai

Karena itu menurutnya, kebijakan mestinya tidak hanya menyetop ataupun melarang. Tapi harus diikuti dengan skema solusinya.

“Bila dihentikan namun di bawah mereka masih dibutuhkan, maka akhirnya kita bersama melanggar regulasi yang dibuat sendiri,” tegas Fikri Faqih dikutip Parlementaria di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan bahwa SE Mendikdasmen No 7/2026 hanya akan efektif jika pemerintah memberikan kepastian bagi mereka yang sudah lama mengabdi.

Ia pun menyarankan agar para guru non-ASN untuk tetap tenang sembari menunggu formulasi kebijakan yang tepat dari pemerintah pusat.

Sebagai Legislator daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes), ia memahami bahwa kekhawatiran ini bukan tanpa alasan.

Baca: Puluhan Ribu Motor Listrik MBG Lukai Jutaan Guru Honorer

Sebab, dari data yang ia peroleh menunjukkan bahwa sekolah negeri di berbagai daerah masih bergantung pada guru honorer.

Sebagai contoh, salah satu kabupaten di Jawa Tengah dilaporkan bisa kekurangan hingga 800 guru. Jika dirata-rata, terdapat potensi kekurangan sekitar 17.000 guru di seluruh provinsi tersebut.

Pemerintah sendiri menetapkan syarat ketat selama masa transisi hingga 31 Desember 2026. Guru non-ASN yang tetap mengajar harus terdaftar dalam Dapodik per 31 Desember 2024 dan aktif di satuan pendidikan daerah.

Jika skema pengangkatan menjadi ASN (PNS atau PPPK) tidak dipercepat, dunia pendidikan dikhawatirkan akan mengalami krisis tenaga pendidik, terutama di wilayah pelosok.