ruangkota

Tag: hak veto

  • 4 Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Akui Negara Palestina

    4 Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Akui Negara Palestina

    7cloud.asia – Agresi militer Israel sejak Oktober 2023 telah menyebabkan krisis kemanusiaan di Gaza, dan kembali mendorong isu kedaulatan Palestina ke panggung internasional.

    Inggris dan Prancis, yang sebelumnya lebih sering berpihak kepada Israel, membuat gebrakan bersejarah dengan berbalik mendukung Palestina sebagai sebuah negara.

    Perkembangan ini menandai babak baru dalam dinamika politik internasional terkait perjuangan Palestina, sekaligus memberi sinyal kuat atas semakin luasnya dukungan dunia terhadap kemerdekaan rakyat Palestina.

    Dengan perubahan sikap Inggris dan Prancis ini, maka empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang memiliki hak veto kini sudah memberikan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina.

    Baca: 142 Negara mendukung Negara Palestina

    Negara-negara tersebut adalah China, Rusia, Inggris, dan Prancis. Inggris dan Perancis baru-baru ini menegaskan pengakuannya, sehingga saat ini tinggal Amerika Serikat belum mengakui Negara Palestina.

    Amerika Serikat sebagai satu-satunya anggota tetap DK PBB pemegang hak veto yang belum mengakui Palestina, dan masih konsisten mendukung penuh posisi Israel di berbagai forum internasional.

    Namun, Presiden AS Donald Trump, usai bertemua dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin, 29 September, menyatakan Israel menyatakan dukungannya terhadap rencana yang ditawarkan Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza.

    Baca: Trump umumkan 20 poin penyelesaian konflik Gaza

    Dalam sambutan pembukaannya, Netanyahu menegaskan bahwa rencana itu dirancang agar Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi keamanan Israel.

    Trump kemudian menguraikan 20 poin rencana yang bertujuan mengakhiri perang antara Israel dan Hamas sekaligus membentuk pemerintahan pascaperang di wilayah Palestina yang tengah dilanda krisis.

    Isi rencana tersebut menekankan bahwa penduduk Gaza tidak diwajibkan meninggalkan wilayahnya, serta menyerukan penghentian perang segera jika disepakati kedua pihak.

    Selain itu, perjanjian tersebut juga menggariskan pembebasan seluruh sandera dalam kurun waktu dua jam setelah Israel menyetujui rencana dimaksud.

    Baca: Peluang terwujudnya solusi dua negara Palestina dan Israel

  • Usul Struktur Dewan Keamanan PBB Dirombak, Prancis, Spanyol Desak Pembatasan Hak Veto

    7cloud.asia – Prancis dan Spanyol, Kamis (30/10/2025), kembali menyerukan pembatasan penggunaan hak veto di Dewan Keamanan atau DK PBB.

    Alasan yang dikemukakan, mekanisme hak veto di Dewan Keamanan PBB berulang kali menghambat tindakan global dalam menghadapi krisis kemanusiaan, termasuk situasi di Gaza.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan bahwa Dewan Keamanan perlu direformasi agar lebih mencerminkan realitas geopolitik saat ini dan mengembalikan legitimasi terhadap keputusan-keputusannya.

    “Kami ingin memastikan dua kursi tetap di Dewan Keamanan diberikan kepada Afrika, serta agar Jepang, Jerman, dan Brasil juga mendapat kursi, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih sah,” ujarnya dalam Forum Perdamaian Paris.

    Barrot menambahkan bahwa Prancis telah bekerja sama dengan Meksiko selama bertahun-tahun untuk mempromosikan inisiatif pembatasan hak veto dalam kasus kekejaman dan pelanggaran berat kemanusiaan. Usulan tersebut kini telah didukung oleh lebih dari 20 negara.

    Baca: AS Veto Seruan Sekjen PBB terkait Gencatan Senjata antara Israel dan Hamas

    “Kami gagal mencapai komitmen bersama terkait Gaza,” katanya sambil menegaskan bahwa Dewan Keamanan harus memikul “tanggung jawab moral dan politik” untuk menegakkan hukum internasional.

    “Itulah sebabnya kami begitu keras mendorong reformasi Dewan Keamanan, agar keputusan yang terhambat hak veto dapat dibuka kembali, terutama ketika hak asasi manusia dasar dipertaruhkan,” lanjut Barrot.

    Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares sependapat dengan Barrot. Ia menyatakan bahwa posisi Spanyol selalu konsisten, baik dalam isu Ukraina, Gaza, Sudan, maupun Sahel.

    “Kami membela hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan perlindungan terhadap warga sipil,” ujarnya.

    Albares juga menyebut Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai lembaga yang “tak tergantikan,” sambil menegaskan bahwa “kehidupan enam juta warga Palestina di Timur Tengah bergantung pada lembaga tersebut.”

    Baca: AS Veto Rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB soal Gaza

    Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus dapat masuk ke Jalur Gaza tanpa hambatan, dan pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap pekerja kemanusiaan harus dimintai pertanggungjawaban.

    “Kita harus mengingat bahwa putusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat bagi semua anggota PBB, termasuk otoritas Israel,” tegasnya. “Israel tidak bisa memiliki hak veto,” tambahnya.

    Sementara itu, Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICRC) Mirjana Spoljaric-Egger memperingatkan bahwa operasi kemanusiaan di Gaza masih menghadapi situasi yang “sangat kompleks, sensitif, dan berbahaya.”

    “Gencatan senjata harus dipertahankan, karena jutaan nyawa sedang dipertaruhkan,” ujarnya.

    “Jika pertempuran kembali pecah, rakyat tidak lagi memiliki daya tahan,” tambahnya.

    Spoljaric-Egger juga mengingatkan bahwa mengabaikan hukum internasional di Gaza dan Sudan akan mengirimkan “sinyal kepada sekitar 450 kelompok bersenjata dan aktor non-negara bahwa segala sesuatu diperbolehkan,”.

    Egger juga memperingatkan bahwa kekuatan mereka kini diperkuat oleh kemajuan teknologi baru.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu; Foto:www.cfr.org