ruangkota

Tag: impor sampah plastik

  • Menteri Lingkungan Hidup Berencana Hentikan Kebijakan Impor Sampah

    Menteri Lingkungan Hidup Berencana Hentikan Kebijakan Impor Sampah

    7cloud.asia – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pihaknya berencana akan mengevaluasi dan menghentikan kebijakan impor sampah plastik untuk bahan baku daur ulang.

    Hanif menyampaikan, salah satu fokus yang akan dilakukan kementeriannya adalah pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA), terutama di tingkat regional.

    Selain itu, Hanif juga akan mengkaji kebijakan impor sampah plastik sebagai bahan baku untuk daur ulang dan potensi penghentiannya.

    “Kami juga mengevaluasi impor-impor sampah itu sepertinya harus segera kita akhiri, untuk langkah-langkah strategis harus kita bangun di sini,” kata Hanif, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (22/10/2024).

    Dilansir greennetwork.id, impor sampah khususnya impor sampah plastik telah menjadi sebuah isu penting di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan.

    Baca: KLHK targetkan emisi nol dari sektor sampah pada 2050

    Pada tahun 2022, impor sampah plastik di Indonesia mencapai lebih dari 194 ribu ton. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pengimpor terbesar sampah plastik di dunia.

    Pada awal April 2024, sejumlah aktivis lingkungan di Indonesia melakukan unjuk rasa menuntut penghentian pengiriman sampah plastik ke Indonesia oleh Jepang.

    “Pengiriman sampah plastik ke negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak hanya merupakan tindakan tidak etis, tetapi juga menciptakan dampak serius bagi ekosistem sungai dan kesehatan,” kata Alaika Rahmatullah, koordinator aksi, dalam siaran persnya.

    Idealnya, negara pengimpor sampah plastik dapat memperoleh keuntungan finansial sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan apabila mampu mengelola dan memanfaatkan dengan baik sampah plastik kiriman dari negara pengekspor.

    Namun, kenyataannya, banyak sampah plastik yang dikirim ke Indonesia tidak dapat digunakan, antara lain karena kondisinya yang tidak layak (terkontaminasi, terdegradasi/terurai, dan sebagainya) dan fasilitas pengelolaan yang kurang memadai.

    Baca: Sejumlah perusahaan kembangkan kemasan berkelanjutan

    Penelitian Ecoton dan Nexus3 menemukan bahwa antara 25-50persen sampah plastik yang diimpor oleh perusahaan daur ulang plastik dan kertas di Indonesia tidak dikelola dengan baik.

    Sampah plastik impor pada akhirnya mendatangkan dampak negatif terhadap lingkungan di wilayah yang menjadi penampung limbah plastik impor bersamaan dengan impor limbah kertas.

    Hal ini yang terjadi di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

    Sebuah penelitian mengungkap bahwa kandungan dioksin dalam telur ayam di dua desa tersebut sangat tinggi, yakni mencapai 200 pikogram per gram lemak, jauh melampaui standar aman yang ditetapkan Badan POM (0,5 pikogram per gram lemak).

    Di Makassar, 55 persen sampel ikan yang dijual di pasar tradisional mengandung puing-puing plastik beracun.

    Sementara, menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), total timbulan sampah mencapai 38,2 juta ton pada 2023 dan 38,21 persen diantaranya tidak terkelola.

  • Thailand Resmi Berlakukan Larangan Impor Sampah Plastik, Kapan Indonesia Menyusul?

    Thailand Resmi Berlakukan Larangan Impor Sampah Plastik, Kapan Indonesia Menyusul?

    7cloud.asia – Larangan impor sampah plastik mulai diberlakukan di Thailand per Januari 2025, atau dua tahun setelah kebijakan tersebut diumumkan.

    Larangan impor plastik ini merupakan upaya pemerintah Thailand untuk mengendalikan polusi dan melindungi kesehatan masyarakat.

    Para pembuat undang-undang Thailnad telah membahas larangan impor sampah plastik tersebut sejak tahun 2020.

    Saat itu mereka berupaya menghentikan banjir plastik dari negara-negara Barat yang telah menyebabkan polusi udara dan air pada tingkat berbahaya di negara tersebut.

    Thailand dan negara-negara berkembang lainnya, terutama di Asia Tenggara termasuk Indonesia, telah menjadi tempat pembuangan sampah negara-negara asing selama beberapa dekade.

    Baca: Menteri Lingkungan Hidup kaji larang impor sampah plastik

    Hingga tahun 2017, China merupakan importir sampah plastik terbesar di dunia, yang mengimpor rata-rata 8 juta ton plastik per tahun dari lebih dari 90 negara di seluruh dunia.

    Untuk mengatasi krisis polusi plastik yang mendesak, pemerintah China pada tahun 2018 memberlakukan larangan impor limbah padat, termasuk beberapa jenis sampah plastik dan limbah daur ulang lainnya.

    Sejak saat itu, eksportir besar seperti AS, yang mengirimkan sekitar 4.000 kontainer sampah ke China setiap hari sebelum larangan berlaku, mengalihkan sebagian besar sampah mereka ke negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

    Negara yang terakhir menerima lebih dari 552 juta metrik ton sampah plastik, pasangan, dan skrap pada sat China memberlakukan larangan tersebut – sepuluh kali lebih tinggi dari jumlah rata-rata sampah plastik yang diimpor sebelum tahun 2015.

    Pada tahun 2023, negara tersebut menerima lebih dari 200 juta metrik ton, sebagian besar berasal dari Jepang.

    Baca: Sejumlah perusahaan mulai kembangkan kemasan plastik berkelanjutan

    Sama seperti larangan impor sampah plastik di China dan Thailand yang akan berdampak di mana-mana, memaksa negara pengekspor untuk mencari cara baru dalam menangani sampah mereka sendiri.

    Negara-negara tersebut juga didorong untuk menerapkan kebijakan baru yang bertujuan mengurangi sirkulasi plastik secara keseluruhan.

    Tantangan
    Penerapan larangan ini menandai berakhirnya perjuangan panjang masyarakat sipil untuk melindungi Thailand agar tidak menjadi tempat pembuangan sampah plastik.

    Namun menurut Penchom Sae-Tang, direktur Ecological Alert and Recovery-Thailand (Earth), pemantauan dan penegakan hukum yang efisien sangat penting untuk mencegah pengiriman sampah memasuki negara tersebut secara ilegal.

    “[P]erjalanan kami tidak berakhir di sini,” kata Penchom, seraya mengucapkan terima kasih kepada banyak kelompok masyarakat sipil yang tanpa lelah berkampanye untuk pelarangan tersebut.

    Baca: Perjalanan panjang menuju lahirnya perjanjian plastik global

    “Kita harus tetap menjadi benteng kewaspadaan yang kokoh, bermitra dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa undang-undang bukan hanya sekadar kata-kata di atas kertas, tetapi menjadi perisai bagi masyarakat luas.”

    Meskipun ada larangan, Thailand tetap berada di antara sepuluh besar penghasil sampah plastik di dunia.

    Thailand menghasilkan sekitar 2 juta ton sampah plastik setiap tahun. Hanya 25 persen dari sampah plastik ini yang didaur ulang.

    Selain itu ada setidaknya 50.000 ton sampah plastik yang tidak dikumpulkan dan dibuang sembarangan berakhir di lautan setiap tahunnya, menjadikan Thailand sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar nomor enam di dunia.

    Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, Penulis: Martina Igini, Editor in Chief di Earth.org