radarjogja.com
7cloud.asia – Forum Aktivis Jogja (Aktivis 98) melakukan aksi keprihatinan atas kondisi sekarang dengan prosesi jalan mundur dari Alun-Alun Utara menuju Gedung Agung Kota Jogja.
Diiringi lagu Darah Juang, dengan mengenakan pakaian serba hitam dan membawa obor para peserta melakukan aksi jalan mundur.
Prosesi jalan mundur ini sebagai bentuk rasa keprihatinan atas situasi demokrasi Indonesia yang malah mundur dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai melanggar etika.
“Aksi jalan mundur ini tercetus secara spontan oleh teman-teman aktivis Jogjakarta khususnya aktivis 98 karena keprihatinan atas situasi demokrasi Indonesia belakangan ini,” ujar Koordinator Aksi, Widihasto Wasana Putra, Kamis (8/2/2024) malam.
Dilansir radarjogja.com, para peserta aksi jalan mundur menilai proses demokrasi yang diperjuangkan sejak zaman gerakan reformasi oleh para aktivis 98 tersebut dinilai telah dinodai.
Baca: Aksi mahasiswa tuntut pemakzulan Jokowi
Adanya pemilu multi partai, Pemilu yang Jujur adil dan bermartabat, ada MK dan KPU, Bawaslu dalam situasi hari ini dinilai berkebalikan dengan prinsip demokrasi.
“Mereka ternyata tidak lagi bisa dipercaya untuk melaksanakan proses demokrasi,” tuturnya.
Hal tersebut dilihat dari keputusan MK dan KPU yang melanggar etika berat. Maka dari itu mereka menilai proses pemilu 2024 cacat etika dan cacat moral.
“Setelah kita renungkan, sumber dari konflik ini adalah kepentingan yang dicontohkan oleh presiden Joko Widodo,” tandas Widi.
Ia menegaskan, sebagai kepala negara, harusnya Jokowi menjaga netralitas justru seakan memaksakan anaknya, Gibran maju menjadi wakil presiden yang terbukti itu melanggar etika.
Baca: Pakar sebut Jokowi sudah layak dimakzulkan
Aksi jalan mundur ini, ujarnya, bertujuan juga untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan marwah demokrasi di Indonesia.
Sehingga sesuai cita-cita dalam gerakan reformasi Mei 1998.
“Kami menginginkan demokrasi yang betul-betul berasal dari rakyat, karena syarat menjadi negara maju adalah dengan adanya demokrasi yang baik,” jelasnya.
Widi menambahkan, kalau demokrasinya tidak baik pasti negara itu akan gagal, karena praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) akan tambah subur,” imbuhnya.
Pemilihan rute aksi di Alun-Alun Utara menuju Gedung Agung juga berdasarkan dari beberapa alasan. Alun-Alun Utara merupakan simbol tempat berkumpulnya rakyat dan kekuatan rakyat.
“Aksi jalan mundur finish di Gedung Agung karena di gedung tersebut merupakan simbol kekuasaan,” jelasnya.
Baca: Sivitas akademika yang mengritik Jokowi terus bertambah
Widi menegaskan, jika Presiden Joko Widodo tidak mau mendengar suara-suara rakyat, maka ada kemungkinan rakyat akan bergerak bersama menumbangkan pemerintahanya.
Ia menyatakan aksi tersebut tidak terafiliasi oleh partai dan paslon capres-cawapres manapun.
“Sudah banyak yang mengingatkan (Jokowi) bahwa bisa saja pemerintahannya tumbang, hanya tinggal menunggu waktu saja,”
Sementara itu, salah seorang aktivis 98 yang hadir dalam aksi tersebut, Titok Hariyanto menambahkan aksi tersebut berawal dari keprihatinan atas potensi Pemilu 2024 yang tidak jujur dan adil.
Aksi tersebut juga bertujuan untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa demokrasi saat ini sedang mengalami kemunduran.
Baca: Demokrasi Indonesia dipertaruhkan karena politik dinasti
“Jalan mundur itu kan merupakan simbol kemunduran demokrasi. Kita harus waspada dan memanfaatkan momentum Pemilu 2024 untuk memberikan satu pelajaran kepada siapapun yang saat ini menodai demokrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, semangat Reformasi 98 yang dikhianati oleh politik dinasti harus dikembalikan.
Ia menyatakan, Reformasi 98 tidak hanya menurunkan Suharto, tetapi juga membangun nilai-nilai baru.
“Nilai yang lebih menghargai kebebasan, memberikan ruang yang lebih demokratis kepada masyarakat, menciptakan Pemilu yang Jujur dan Adil,” tandasnya.
Sumber: RadarJogja