7cloud.asia – Anggota Komisi X DPR, Furtasan menyoroti sistem penerimaan mahasiswa baru yang dinilai masih memberikan dampak signifikan terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Salah satunya adalah panjangnya tahapan seleksi Perguruan Tinggi Negeri yang membuat calon mahasiswa menunda keputusan untuk mendaftar ke perguruan tinggi swasta.
Furtasan menilai, proses pendaftaran mahasiswa baru PTN menyulitkan PTS dalam menyusun perencanaan akademik maupun keuangan karena jumlah mahasiswa baru baru dapat dipastikan setelah seluruh rangkaian seleksi PTN selesai.
Berbicara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR bersama LLDIKTI Wilayah III, IV, XI, XII, dan XIV di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026) Furtasan mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mempercepat jadwal seleksi PTN pada tahun ini.
Namun demikian, ia menyampaikan aspirasi sejumlah PTS yang menginginkan proses seleksi dapat diselesaikan lebih awal agar tidak mengganggu penerimaan mahasiswa baru di kampus swasta.
Baca: Kebijakan PTN-BH Dituding Jadi Penyebab Tingginya Biaya Kuliah
Furtasan juga mendorong evaluasi terhadap jalur mandiri PTN. Menurutnya, jalur tersebut perlu diatur secara proporsional agar tidak semakin mempersempit ruang bagi PTS dalam menjaring calon mahasiswa.
Maka dari itu, ia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi PTS saat ini tidak hanya berasal dari persaingan dengan PTN, tetapi juga persaingan yang semakin ketat antarperguruan tinggi swasta.
“Kalau tidak disentuh dari sekarang, sangat berbahaya. Tiga sampai empat tahun ke depan bisa saja ada perguruan tinggi swasta yang kesulitan bertahan bahkan terancam tutup,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Furtasan juga mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan pendanaan yang lebih berkeadilan bagi perguruan tinggi swasta.
Dukungan tersebut dinilai penting untuk membantu operasional kampus sekaligus menjaga kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa.
Baca: Kebijakan PTN-BH Memicu Penurunan Jumlah Calon Mahasiswa di PTS
Ia juga menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kondisi pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua dan Maluku, yang menghadapi tantangan berbeda dibandingkan daerah lain.
Di samping itu, Furtasan menekankan pentingnya keberlanjutan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Baginya, program tersebut harus tetap dipertahankan dan dievaluasi agar besaran bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi biaya pendidikan saat ini.
“KIP Kuliah harus tetap dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan. Besarannya perlu dikaji ulang agar benar-benar mampu membantu mahasiswa,” katanya.
Menutup pernyataan, Furtasan berharap berbagai masukan yang disampaikan dalam RDP Panja SPMB dapat menjadi bahan perumusan kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dalam pelaksanaan SPMB tahun-tahun mendatang.
Hal ini menjadi penting karena penguatan ekosistem pendidikan tinggi nasional hanya dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang.