7cloud.asia – Setidaknya delapan negara secara bersamaan menutup wilayah udaranya, memaksa tiga “pusat mega” penerbangan internasional di Dubai, Abu Dhabi, dan Doha untuk menghentikan operasinya.
Dilansir vietnam.vn, Iran, Israel, Irak, Yordania, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menutup wilayah udara mereka seiring dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Suriah juga menutup sebagian wilayah udaranya terutama di bagian selatan.
Langkah ini diambil tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangan yang bertujuan melumpuhkan kemampuan rudal dan angkatan laut Iran, sementara Teheran memperingatkan akan menganggap fasilitas AS dan Israel di Timur Tengah sebagai “target yang sah.”
Kondisi ini mengakibatkan lebih dari 58 ribu jemaah umrah Indonesia tidak dapat kembali ke tanah air sesuai jadwal akibat gangguan penerbangan internasional yang dipicu eskalasi konflik regional.
Situasi ini menempatkan ribuan warga negara Indonesia dalam posisi rentan, baik dari aspek kepastian perjalanan, keamanan, maupun kepastian layanan.
Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina mendesak pemerintah melindungi secara maksimal serta mempercepat pemulangan puluhan ribu jemaah umrah Indonesia akibat perang Iran versus AS-Israel.
Baca: Iran lancarkan serangan balasan ke Israel dan fasilitas militer AS
Menurutnya, negara berkewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan maksimal, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam aspek keselamatan, kepastian layanan, serta kepastian kepulangan.
“Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun,” tegas Selly dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Selly menyampaikan, langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh yang menerbitkan surat imbauan resmi harus diikuti dengan langkah konkret dan sistematis untuk memastikan kepastian pemulangan jamaah.
Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada imbauan administratif. Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu.
“Jamaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia mendorong pemerintah untuk menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik dan keluarga jamaah, guna memastikan kejelasan informasi dan menghindari kecemasan yang berkepanjangan.
Baca: Warganet pertanyakan sikap Kemlu yang tidak tegas
Ia menambahkan bahwa situasi ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
Selly menekankan setidaknya tiga aspek strategis yang harus diperkuat ke depan. Pertama, penguatan sistem perlindungan jemaah sebagai bagian dari perlindungan warga negara.
Negara harus memiliki protokol krisis yang terstruktur, termasuk skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, serta kepastian layanan selama jamaah terdampak situasi darurat.
Kedua, penguatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar memiliki kesiapan manajemen krisis dan memastikan jemaah tidak menanggung beban akibat risiko global.
Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan negara di luar negeri, guna memastikan respons negara berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga negara.
