ruangkota

Tag: jokowi

  • Jelang Pemilu 2024: Sepak Terjangnya Disoal Ini Jawaban Jokowi

    Jelang Pemilu 2024: Sepak Terjangnya Disoal Ini Jawaban Jokowi

    7cloud.asia – Sepak terjang Presiden Joko Widodo ( Jokowi) jelang Pemilu 2024 menuai sorotan. Sejumlah pihak menyoal sikap Jokowi yang terkesan berusaha menjadi king maker di helatan Pemilu 2024.

    Salah satu sikap itu ditunjukkan Jokowi yang terkesan rajin merapat ke parati-partai pendukung pemerintah baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Raya maupun Koalisi Indonesia Bersatu.

    Sebagian pihak menilai sikap Jokowi ini sebagai hal yang wajar. Mereka beralasan Jokowi berkepentingan untuk memastikan apa yang telah dirintisnya tetap dilanjutkan usai suksesi di Pemilu 2024.

    Di pihak seberang berpendapat, lebih elok jika Jokowi sebagai kepala negara bersikap netral dan mandeg pandhito ratu di Pemilu 2024. Jokowi lebih baik berdiri di atas semua golongan di Pemilu 2024 dan tidak memihak ke satu kelompok tertentu. 

    Lantas, bagaimana Jokowi menyikapi pro kontra ini? Kepada media Jokowi yang adalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo menekankan bahwa dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.

    Sehingga wajar apabila ia berbicara berkaitan dengan situasi politik, apalagi penyelenggaraan Pemilu 2024 semakin dekat.

    Pernyataan itu disampaikan Jokowi ketika ditanya mengenai pertemuan dengan petinggi partai-partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, baru-baru ini. 

    “Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik, ya boleh dong,” ujarnya saat memberi keterangan kepada awak media di Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023)
     
    Baca: Jadwal dan tahapan pemilu 2024

    Jokowi menambahkan bahwa selama ini dia juga banyak berbicara berkaitan dengan pelayanan publik.

    Menurut Jokowi kedua hal itu menjadi tugas seorang Presiden, tetapi dia akan berhenti ikut campur ketika sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

    “Ya kan memang ini tugas, tugas seorang Presiden. Hanya kalau memang sudah ada ketetapan dari KPU saya…” ujar Jokowi sembari menunjukkan gestur mengangkat kedua tangannya.

    Jokowi mengaku bahwa dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam pada Selasa (2/5) malam, ia membicarakan banyak hal dengan para petinggi parpol koalisi, terutama terkait politik yang bersangkutan langsung dengan negara ke depannya.

    “Semuanya dibicarakan, utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya,” kata Jokowi.

    Jokowi bahkan menyebut kriteria kepemimpinan nasional yang bisa mengatasi tantangan ke depan.

    “Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor,” ujarnya.

     
    Baca: Penjelasan mengapa kamu harus mengenali caleg di daerahmu

    Sebelumnya pada Selasa (2/5/2023) malam. Presiden Jokowi mengundang jajaran petinggi parpol koalisi melakukan pertemuan di Istana Merdeka.

    Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

    Pertemuan tersebut dilakukan di tengah situasi politik yang kian menghangat jelang Pemilu 2024 setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. PPP kemudian menyusul memutuskan mengusung Ganjar.
     
    Sebelumnya, Jokowi juga menghadiri silaturahmi yang dihelat PAN yang juga dihadiri Ketua Umum partai politik pendukung pemerintah. Namun PDIP dan Nasdem tidak hadir dalam kesempatan tersebut.
     
    Jelang Pemilu 2024, pertemuan antara elite politik makin sering terjadi. Hal ini sejalan dengan kepentingan partai politik untuk membangun koalisi agar bisa mengajukan calon presiden. 
     
    Baca: Mengapa pemerintah larang penggunaan ganja untuk pengobatan

    Ganjar Pranowo merupakan salah satu figur politik yang memiliki elektabilitas tertinggi dari berbagai survei terkait Pemilu 2024.

     
    Selain Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Demokat, PKS dan Partai Nasdem.

    Figur lainnya yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, yang partai-nya menjalin koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Partai Kebangkitan Bangsa. 

    Sementara, Golkar, PAN dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. PPP sendiri sudah merapat ke PDIP yang resmi mengusung Ganjar Pranowo.

     

     

  • Junta Militer Myanmar Tak Hadiri KTT ASEAN, Pengaruhi Upaya Perdamaian di Sana?

    Junta Militer Myanmar Tak Hadiri KTT ASEAN, Pengaruhi Upaya Perdamaian di Sana?

    7cloud.asia – Kursi kepala negara dan delegasi Myanmar kosong pada pembukaan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur pada Rabu (10/5/2023) pagi kemarin.

    Terkait ketidakhadiran kepala negara Myanmar di KTT ASEAN tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, hal itu sesuai kesepakatan ASEAN di mana pejabat politik Myanmar tak bisa hadir dalam KTT. Namun kursi bagi pemimpin negara tersebut tetap disiapkan.

    Meski demikian delegasi Myanmar tetap hadir saat agenda pertemuan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Luar Negeri ASEAN (SOM). Ini karena mereka yang hadir berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bukan pejabat politik.

    “Karena Myanmar adalah anggota ASEAN,” kata Faizasyah Rabu (10/5/2023) seperti dikutip Katadata.co.id.

    Dalam pembukaan KTT ASEAN, kursi kepala negara Myanmar disiapkan persis di samping kursi untuk PM Malaysia dan di seberang PM Singapura. Terlihat kursi untuk kepala negara Myanmar itu kosong sementara kursi kepala negara lain terisi. 

    Baca : Tradisi buka bersama Indonesia satukan tokoh tiga agama di AS

    Saat membuka Sesi Retret KTT ASEAN di Meruorah Conventon Cener, Labuan Bajo Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa isu yang berkaitan dengan situasi terkini di Myanmar tidak boleh menghambat upaya percepatan pembangunan komunitas ASEAN.

    Pasalnya, menurut Presiden Jokowi, pembangunan komunitas di kawasan ASia Tenggara tersebut adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ASEAN.

    “Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya pastikan adalah, bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN,” kata Jokowi di Labuan Bajo, Kamis (11/5/2023).

    Terkait situasi di Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa sebagai negara yang memegang keketuaan ASEAN Indonesia terus mendorong langkah maju dari implementasi Five-Point Consensus.

    “Saya harus berterus terang bahwa implementasi Five-Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan, sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan,” ujar Jokowi.

    Baca: Megahnya prosesi penobatan Raja Inggris

    Selain itu, Presiden Jokowi juga kembali menyerukan adanya dialog sekaligus penghentian kekerasan di Myanmar. Bersama pihak terkait, lanjut Presiden, Indonesia juga terus berupaya memfasilitasi bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di Myanmar.

    “Melalui engagements dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, kemudian menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian lewat Joint Needs Assessment melalui AHA Centre dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan,” ujar Jokowi

    Di hadapan para pemimpin ASEAN, Presiden juga menyampaikan harapan agar isu Myanmar tidak menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN. Menurut Presiden, hal ini sangat ditunggu oleh masyarakat ASEAN.

    “Yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN,” ujarnya.

    Sebelumnya, negara-negara anggota ASEAN, lewat sebuah pernyataan bersama yang dirilis Rabu (10/5/2023), menyatakan dukungan bagi upaya Indonesia untuk melanjutkan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar.

    Melalui pernyataan itu, negara-negara ASEAN juga mendukung pernyataan Presiden Jokowi dalam merespons serangan yang baru-baru ini dialami Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (AHA Centre) dan tim pemantau ASEAN di Myanmar.

    “Kami mendukung upaya-upaya Ketua ASEAN, termasuk upaya Indonesia dalam melanjutkan keterlibatan para pemangku kepentingan di Myanmar, dan mendorong kemajuan implementasi Konsensus Lima Poin,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

    Baca: Perdagangan karbon ditataulang untuk maksimalkan pendapatan Negara

    Jokowi, pada Senin (8/5/2023), juga menegaskan bahwa serangan terhadap rombongan AHA Centre dan tim pemantau ASEAN tidak akan menyurutkan Indonesia dan ASEAN untuk terus menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar.

    Jokowi menjelaskan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center telah menyiapkan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar belum lama ini.

    Bantuan tersebut telah diberangkatkan bersama Tim Monitoring ASEAN belum lama ini.

    “Saya tegaskan, hal ini tidak akan menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali hentikan kekerasan,” kata Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin (8/5).

    Jokowi menilai konflik yang terjadi di Myanmar tidak akan menghasilkan pemenang. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menciptakan ruang dialog dalam rangka mencari solusi bersama.

    Situasi keamanan Myanmar kian buruk sejak militer pada Februari 2021 menjatuhkan pemerintahan terpilih, yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, melalui kudeta.

    ASEAN telah mendesak junta militer di Myanmar untuk menerapkan rencana perdamaian Konsensus Lima Poin yang disepakati pada April 2021, yang antara lain menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan mengizinkan pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar.

    Sumber: 

    https://setkab.go.id/dipimpin-presiden-jokowi-asean-bahas-tindak-lanjut-five-point-consensus-di-myanmar

    https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/645b1ad644c44/kemlu-beri-penjelasan-soal-kursi-kosong-pemimpin-myanmar-di-ktt-asean

     

  • Keunikan Kapal Pinisi dan Kain Songke Manggarai Warnai KTT ASEAN di Labuan Bajo NTT

    Keunikan Kapal Pinisi dan Kain Songke Manggarai Warnai KTT ASEAN di Labuan Bajo NTT

    7cloud.asia – Ada yang unik dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 10-11 Mei 2023.

    Usai melakukan pertemuan formal, Rabu (10/05/2023) sore, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin ASEAN bersama pendamping berlayar di perairan Labuan Bajo dengan kapal pinisi Lako Di’a.

    Presiden mengatakan, pelayaran tersebut untuk membangun suasana rileks dan kekeluargaan. Ibarat pinisi, lanjut Presiden, ASEAN tengah berlayar menuju tujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan, damai, stabil, dan sejahtera.

    “Saya ajak para leaders untuk berlayar bersama naik kapal pinisi agar suasananya rileks dan kekeluargaan, karena memang ASEAN ini adalah satu keluarga, ikatannya sangat kuat, kesatuannya sangat penting untuk berlayar menuju tujuan yang sama, menjadikan ASEAN epicentrum of growth dan kawasan damai, stabil, dan sejahtera,” ujarnya.

    Sebagai pemegang keketuaan ASEAN, kata Jokowi, Indonesia terus berupaya untuk memperkuat ASEAN sekaligus peran sentralnya di kawasan.

    “Indonesia ingin melihat ASEAN kuat, mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika, dan tetap memegang peran sentral di kawasan,” ujarnya.

    Baca: Penjelasan soal ketidakhadiran junta militer Myanmar

    Seperti diberitakan sebelumnya, para pemimpin ASEAN dan pendamping tampak antusias dan senang saat berlayar dengan kapal pinisi, Rabu (10/05/2023), usai seharian melakukan pertemuan pada KTT ke-42 ASEAN hari pertama.

    Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. misalnya, mengaku bahwa kegiatan ini merupakan ide yang sangat baik untuk menjernihkan kembali pikiran selepas seharian bekerja.

    “Seperti yang dijanjikan oleh Presiden Widodo adalah kita datang ke kapal dan kita tidak terlalu memikirkan ekonomi dan masalah, keamanan, dan itu benar sekali, itu ide yang sangat bagus untuk menjernihkan pikiran Anda jadi kembali ke bekerja dan menyegarkan,” ujar Presiden Filipina.

    “Dan romantis!” tambah Ibu Louise Aranetta-Marcos yang berada di sampingnya.

    “Indah, pemandangannya indah, jadi kami sangat khawatir karena ketika saatnya tiba bagi kami untuk menjadi tuan rumah ASEAN, kami harus melakukan yang lebih baik dari ini. Indonesia menetapkan standar sangat tinggi, kita harus bersaing,” tambah Presiden Marcos.

    Baca: Makna sumbu filosofi dalam tata kota Yogyakarta

    Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, juga tampak menikmati perjalanan di atas kapal pinisi tersebut. Ia sangat senang bahwa ia akan melihat matahari terbenam di Labuan Bajo yang indah.

    “Oh rasanya sangat menyenangkan, sejauh ini sangat tenang, sangat mulus, kami menantikan untuk melihat matahari terbenam. Saya sangat senang kita bisa melihat matahari, saya pikir itu cukup spektakuler,” ujar PM Lee.

    PM Lee menuturkan bahwa ini merupakan kali pertamanya mengunjungi Labuan Bajo NTT. Menurutnya, ia telah melihat foto keindahan NTT, tapi ketika melihatnya secara langsung ternyata lebih baik.

    Ia pun mengaku akan kembali mengunjungi NTT di masa depan untuk menyelam maupun melihat komodo.

    “Saya pikir akan ada banyak turis yang ingin datang juga, terutama dengan hotel-hotel baru yang akan datang,” ucap PM Lee.

    Keunikan itu berlanjut di hari kedua penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Para pemimpin negara ASEAN tampak mengenakan baju tenun songke Manggarai.

    Presiden Jokowi yang mengenakan tenun berwarna biru menyambut kedatangan para pemimpin di lobi Hotel Meruorah. Para pemimpin terlihat mengenakan tenun dengan warna yang beragam.

    Songke adalah tenun khas masyarakat Manggarai yang berdiam di sisi barat Pulau Flores. Kain tenun ini wajib dikenakan saat acara-acara adat, antara lain saat kenduri (penti), membuka ladang (randang), hingga saat musyawarah (nempung).

    Kain ini umumnya berwarna dasar hitam, sedangkan warna benang untuk sulam umumnya warna-warna yang mencolok, seperti merah, putih, oranye, dan kuning.

    Setiap motif songke mengandung arti dan harapan dari orang Manggarai dalam hal kesejahteraan hidup, kesehatan, dan hubungan baik antara manusia dan sesamanya, manusia dengan alam, maupun dengan Sang Pencipta.

    Selepas semua pemimpin berkumpul di ruang tunggu naratetama lobi hotel, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin untuk berfoto bersama. Dengan latar belakang kapal pinisi, seluruh pemimpin tampak menyilangkan tangannya dan bergandengan.

    Setelah itu, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin menuju Komodo Ballroom di Meruorah Convention Center untuk mengikuti Sesi Retreat KTT ke-42 ASEAN.

    Sumber: Setkab

  • Dukung Pendidikan SMK, Jokowi Gunakan Produk yang Dihasilkan Siswa SMK

    Dukung Pendidikan SMK, Jokowi Gunakan Produk yang Dihasilkan Siswa SMK

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi kunci kemajuan negara.

    Pernyataan ini disampaikan Jokowi usai meninjau langsung SMK Pertanian Pembangunan Negeri (PPN) 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara, Rabu (17/05/2023).

    Oleh karena itu, Jokowi berharap agar siswa SMK jurusan pertanian dan perkebunan ini dapat belajar dengan baik, termasuk mendapatkan pelajaran praktikum.

    “Di SMK mestinya 60-70 persen itu praktik, sehingga tempat praktik itu menjadi sangat penting,” kata Jokowi.

    Saat meninjau SMK PPN 1, Jokowi antara lain melihat pembibitan tanaman, utamanya kelapa sawit. Presiden menilai bibitnya sudah cukup baik, tetapi tempat pembibitannya memerlukan peningkatan agar para siswa bisa melihat langsung bagaimana proses bertani yang baik.

    “Anak-anak ini kan harus ditunjukkan bagaimana bertani yang baik, bagaimana berkebun yang baik sehingga memang ini akan kita bantu untuk memperbaiki,” ungkapnya.

    Baca: Untuk cairkan bantuan, penerima beasiswa di Kep. Aru harus berlayar 3 hari 

    Selain tempat praktik pertanian, Jokowi juga akan membantu memperbaiki tempat praktik peternakan di SMK tersebut, terutama kandangnya.

    Jokowi juga menyebut pihaknya akan membantu mengirimkan sejumlah ternak ke SMK PPN 1 untuk bisa dijadikan sarana pembelajaran.

    “Yang peternakan juga kandang. Kandang yang baik seperti apa, yang bersih seperti apa, dan supaya kambingnya juga gemuk-gemuk seperti apa. Ini nanti akan saya kirim kambing, domba, kemudian ayam, bebek, semuanya, biar banyak contoh-contoh yang bisa diajarkan oleh bapak, ibu guru kepada murid-muridnya di sini,” jelasnya.

    Baca: Tes Calistung dihapus dari seleksi masuk SD, ini alasannya

    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa dirinya mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk memperbaiki kandang hewan, pembuatan irigasi, dan pembuatan ruang green house di SMK tersebut.

    “Saya mendapat tugas untuk memperbaiki sarana dan prasarana di SMK, seperti kandang kambing, kandang sapi, irigasi pertanian, dan juga green house,” ucap Basuki.

    Kunjungan Jokowi ke SMK ini dilakukan secara mendadak. “Saya hanya ingin melihat kegiatan belajar mengajar dan praktik juga di SMK. Semuanya dadakan. Saya ingin melihat apa adanya,” katanya. 

    Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Selasa (16/05/2023), Jokowi juga mengunjungi SMK Negeri 4 Kota Jambi.

    Baca: Pandemi sebabkan loss learning massal

    Di SMK yang memiliki program keahlian kuliner, perhotelan, busana, tata kecantikan dan spa ini, Jokowi melihat langsung siswa-siswa yang sedang melaksanakan praktikum.

    Saat bertemu siswa jurusan tata boga, Jokowi menanyakan ketertarikan para siswa mendirikan usaha toko roti sendiri. Hampir serempak semua siswa menyampaikan ketertarikannya.

    ”Saya, Pak,” jawab para siswa dengan kompak.

    Jokowi memuji kelengkapan alat-alat praktikum dan cara kerja siswa dalam membuat kue. Sebelum meninggalkan ruangan tersebut, seorang siswa kelas 11, Saskia berteriak untuk meminta foto dengan Presiden.

    ”Pak, maaf Pak, boleh selfie enggak?” teriak Saskia.

    Presiden pun mengiyakan permintaan Saskia dengan berputar ke dalam kelas untuk berswafoto bersama para siswa.

    Baca: Mengenal tradisi seba masyarakat adat Badui

    Sementara saat bertemu dengan siswa tata busana, Presiden memuji keahlian para siswa yang sudah bisa membuat gaun pesta.

    “Coba saya, buatkan pakaian ya. Ayo ukur,” ucap Jokowi.

    Dua orang siswa yang berada di sana pun segera mendekat untuk mengukur pakaian Jokowi. Tampak keduanya agak grogi saat melakukan pengukuran.

    “Buat satu dulu ya, nanti kirim ke Istana. Kalau sudah pas, buat lagi. Ini buat membeli bahannya ya,” tambah Jokowi sambil memberikan amplop.

    Setelah mengunjungi dan berkeliling melihat praktik di semua program keahlian selama 45 menit, Jokowi meninggalkan SMK tersebut untuk melanjutkan kunjungan kerja.

    Sumber: Setkab

  • Jokowi : Dunia Butuh Aksi Nyata untuk Hadapi Perubahan Iklim Bukan Hanya Kata-kata

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong semua negara turut berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.

    Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya pada Sesi Kerja Mitra G7 yang membahas soal iklim, energi, lingkungan dan perubahan iklim yang berlangsung di Grand Prince Hotel Hiroshima, Jepang, pada Sabtu (20/05/2023).

    “(Untuk menghadapi perubahan iklim) Pendekatan lama harus ditinggalkan, burden shifting, propaganda. Bumi ini butuh aksi nyata, bukan talk the talk yang tidak berujung konkret,” ujar Jokowi.

    Baca: Polusi picu 7 juta kematian dini setiap tahun

    Menurut Jokowi, mengantisipasi perubahan iklim ini Indonesia telah meningkatkan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.

    “Sebuah komitmen yang harus diikuti dengan kemitraan yang memberdayakan,” imbuhnya.

    Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dukungan pendanaan iklim bagi negara berkembang harus konstruktif dan jauh dari kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan lingkungan.

    Dukungan pendanaan dalam bentuk seperti utang, menurutnya hanya akan menjadi beban bagi negara berkembang yang sangat merasakan dampak perubahan iklim.

    “Saya harus sampaikan, jujur negara berkembang ragu terhadap komitmen pendanaan negara maju yang hingga kini komitmen USD100 miliar/tahun masih belum terpenuhi,” lanjutnya.

    Baca: Pemanasan global akibatkan ribuan danau mengering

    Lebih lanjut, Jokowi mendorong semua negara untuk meningkatkan aksi konkret menghadapi ancaman perubahan iklim.

    Kepala Negara pun menyampaikan sejumlah aksi nyata yang telah dilakukan Indonesia dalam menghadapi ancaman perubahan iklim tersebut.

    “Indonesia telah lakukan banyak hal, seperti laju deforestasi turun signifikan dan terendah selama 20 tahun terakhir, rehabilitasi 600.000 hektare hutan mangrove selesai di 2024,” cetus Jokowi

    Selain itu Jokowi juga menyebut bahwa Indonesia telah merehabilitasi 3 juta hektare lahan kritis, kebakaran hutan turun 88 persen.

    Indonesia, lanjut Jokowi, juga telah membangun 30.000 hektare kawasan industri hijau, dan mendorong pengembangan ekosistem mobil listrik atau Electric Vehicle yang diharapkan bisa menurunkan emisi ke nol persen.

    Sumber: Setkab

  • Bagaimana Harusnya Jokowi Bersikap di Pemilu 2024

    Bagaimana Harusnya Jokowi Bersikap di Pemilu 2024

    7cloud.asia – “Saya ingat pembicaraan sesama kader Partai, saya dengan Presiden Jokowi di suatu tempat. Saat itu Beliau berkata “Pemilu 2024 kita harus menang mas Adian!” Dan saya bertanya “Kita itu siapa Pak?” Jokowi menjawab “PDI Perjuangan”.

    Demikian Adian Napitupulu, Aktivis 1998 yang kini menjadi anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengakhiri tulisannya tentang arah dukungan Jokowi untuk calon presiden atau Capres di Pemilu 2024. 

    Lewat diksi ini Adian Napitupulu seolah menegaskan Jokowi akan mendukung siapapun Capres yang didukung PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung. 

    Dalam tulisan diberi tajuk “PDI Perjuangan dan 7 Kemenangan Jokowi” ini Adian Napitupulu mengaku banyak ditanya  ke mana arah dukungan Jokowi pada Capres 2024.

    “Jawaban Saya adalah, “Secara konstitusional maka Presiden sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan harus bersikap netral dan tidak berpihak dengan mengumumkan di depan umum”.” tegasnya.

    Baca: Nama artis jejali daftar caleg di Pemilu 2024

    Namun dalam kalimat selanjutnya, Adian Napitupulu mengingatkan bahwa Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Untuk menjawab sikap Jokowi sebagai kadera PDI Perjuangan, Adian menyebut, ada banyak argumentasi yang bisa disampaikan kenapa seorang kader partai wajib menjalankan keputusan partai.

    “Dan itu berlaku di semua partai tidak hanya PDI Perjuangan,” tegasnya.

     
    Adian Napitupulu menggunakan referensi sejarah untuk menjawab pertanyaan arah dukungan Jokowi sebagai kader partai. 
     

    Pertama, dalam perjalanan hidup Jokowi, tercatat bahwa PDI Perjuangan adalah partai pengusung yang bersama rakyat telah membawa Jokowi dan keluarga mendapatkan 7 kali kemenangan tanpa putus, yaitu 2 kali menjadi walikota, 1 kali menjadi Gubernur DKI, dan 2 kali menjadi Presiden RI.
     
    Di luar itu PDI Perjuangan sebagai partai pengusung juga berjuang membawa baik Gibran maupun Bobby menjadi wali kota Solo dan Wali kota Medan.* Sempurna !! 7 kemenangan untuk Jokowi dan keluarganya di persembahkan oleh PDI Perjuangan dengan seluruh kadernya.
     
     

    Kedua, untuk 7 kemenangan itu tidak sedetikpun PDI Perjuangan meninggalkan Jokowi. Seluruh kader PDI Perjuangan hingga tingkat anak ranting bergotong royong sebisa bisanya, mencetak atribut, berkeliling dari pintu ke pintu meyakinkan pemilih orang demi orang.
     
    Ketua umum, Sekjend, seluruh DPP PDI Perjuangan menjadi jurkamnas berkeliling berbagai Propinsi dan kabupaten pagi siang malam. Sungguh sangat melelahkan.
     

    Ketiga semua kader PDI Perjuangan di semua tingkat hingga DPR RI juga berjibaku mengamankan semua kebijakan Jokowi, Gibran maupun Bobby.
     
    Membela Presiden Jokowi, Gibran dan Bobby di berbagai ruang saat di hina, difitnah dan dibully apakah itu dalam perdebatan di media, perdebatan di dunia maya maupun perdebatan di pos ronda.
     

    Komitmen PDI Perjuangan bukan hanya di kata tapi terjaga, teruji dan terbukti hingga hari ini tanpa perlu lagi dipertanyakan.
     
     

    PDI Perjuangan dengan setia selama 20 tahun membuktikan keberpihakan dan pembelaan bukan hanya pada Jokowi tapi juga pada anak serta menantunya. suatu keistimewaan luar biasa yang bahkan tidak didapatkan oleh keluarga besar Bung Karno sekalipun.
     

    Saya percaya bahwa dalam lubuk hati nya Jokowi tidak lupakan sejarah itu dan karena itu juga maka saya percaya bahwa keberpihakan Jokowi pada PDI Perjuangan tidak tergoyahkan.
     
    Jokowi pasti satu nafas sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan amanat Kongres melalui keputusan Ketua Umum Partai. termasuk didalamnya terhadap calon presiden Ganjar Pranowo.
     
    Bukankah Jokowi juga ikut menjadi saksi ketika keputusan diumumkan. Bukankah keputusan Ketua Umum setelah melalui pertimbangan mendalam, kontemplasi dan berdialog dengan Presiden Jokowi yang ikut menyampaikan masukan dan pertimbangan secara obyektif.
     

     
    Dalam dinamika politik terlihat berkali kali ada pihak pihak yang mencoba memecah hubungan antara Jokowi dan Ibu Megawati, Jokowi dengan PDI Perjuangan, Jokowi dengan Relawan juga PDI Perjuangan dengan Relawan tapi selama lebih dari 8 tahun saling percaya itu tidak tergoyahkan oleh intrik dan fitnah apapun.
     
    Hal itu sudah disampaikan sebagaimana pesan Ibu Mega beberapa hari sebelum Jokowi dilantik “Dik Jokowi jangan lihat istana dari sisi terangnya, sisi kewenangan kekuasaannya tetapi lihatlah sisi gelapnya, kenali itu maka Dik Jokowi akan menjadi pemimpin”
     
    “Akhir kata, Saya ingat pembicaraan sesama kader Partai, saya dengan Presiden Jokowi di suatu tempat. Saat itu Beliau berkata “Pemilu 2024 kita harus menang mas Adian!” Dan saya bertanya “Kita itu siapa Pak?” Jokowi menjawab “PDI Perjuangan”. Semoga pak Jokowi masih ingat pernyataan itu. 

     

     
    Adian Napitupulu
    Anggota DPR RI FPDI Perjuangan.

     

  • Ulang Tahun ke 62 Jokowi Tepat Sesuai Wetonnya Rabu Pon, Apa Maknanya

    Ulang Tahun ke 62 Jokowi Tepat Sesuai Wetonnya Rabu Pon, Apa Maknanya

    7cloud.asia – Hari ini, Rabu (21/6/2022) Presiden Joko Widodo atau Jokowi genap berusia 62 tahun. Uniknya, ulang tahun Jokowi yang ke-62 ini dirayakan sesuai dengan weton Jokowi yakni Rabu Pon.

    Sementara mongso kelahiran Jokowi jatuh pada mongso Saddha dan wuku Sungsang.

    Menurut primbon jawa, orang yang terlahir pada Rabu Pon memiliki keberuntungan dalam hidupnya.

    Orang-orang dengan weton Rabu Pon biasanya memiliki sifat dan karakter yang terbuka pada ide-ide dan peluang baru, kerap merencanakan sesuatu dengan hati-hati, dan tidak mudah putus asa.

    Pemilik weton Rabu Pon juga memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik sehingga mudah bergaul dengan orang lain.

    Baca: Makna sumbu filosofi dalam tata kota Yogyakarta

    Meski demikian, pemilik weton Rabu Pon digambarkan memiliki masa kecil yang haus akan perhatian. Sehingga saat menginjak dewasa mereka kerap berusaha menguasai banyak hal, mulai dari pengetahuan, materi, hingga harta benda.

    Hal ini sedikit banyak tergambar pada sosok Jokowi yang terkenal sebagai pekerja keras tetapi cermat dalam merencanakan dan mengambil keputusan. 

    Lantas apa kata Jokowi tentang ulang tahun dan wetonnya yang Rabu Pon. Mantan walikota Solo ini mengungkapkan tak pernah merayakan ulang tahun.

    “Saya enggak pernah ulang tahun,” ucap Jokowi kepada wartawan usai meninjau Smelter Freeport di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6/2023).

    Jokowi mengaku sebagai orang desa. Oleh karena itu, dia tak pernah merayakan ulang sejak lahir, kuliah dan kemudian terpilih menjadi Presiden.

    Jokowi lahir di Rumah Sakit Brayat Minulya, Jalan Setiabudi No 106, Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Hari itu, perempuan bernama Sudjiatmi melahirkan anak pertamanya di rumah sakit tersebut.

    Saat lahir, Jokowi diberi nama Mulyono. Namun, akhirnya namanya diganti menjadi Joko Widodo yang kemudian disingkat menjadi Jokowi. Joko bermakna laki-laki dan Widodo berarti selamet atau selamat.

    Baca: Mengenal sosok Buya Hamka lewat film

    Mengutip dari buku berjudul Jokowi Menuju Cahaya yang ditulis oleh Alberthiene Endah, kedua orang tuanya mengganti nama Joko Mulyono menjadi Joko Widodo.

    Penggantian nama itu dilakukan karena Jokowi sering sakit. Menurut kepercayaan orang Jawa, anak kecil yang sering sakit, namanya harus diganti.

    “Nama itu tak terlalu lama saya miliki karena orang tua saya segera mencarikan nama baru ketika saya berulang kali sakit. Boleh tidak percaya, saya kemudian tumbuh sehat. Itu misteri,” katanya dalam buku yang diluncurkan pada 13 Desember 2018 itu.

    Jadi, Selamat Ulang Tahun Pak Jokowi.

     

  • Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Apresiasi Langkah Pemerintah Jokowi

    Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Apresiasi Langkah Pemerintah Jokowi

    7cloud.asia – Peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia menyisakan sejumlah cerita bagi para pihak yang terdampak, di antaranya Suryo Hartono dan Sudaryanto Priyono.

    Suryo dan Sudaryanto merupakan mahasiswa Indonesia di Ceko dan Rusia yang tak bisa kembali pulang ke Indonesia saat peristiwa tahun 1965.

    “[Saya] tidak bisa kembali [ke Indonesia] karena saya dicabut paspor,” ucap Suryo Martono saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, Selasa (27/06/2023).

    Suryo bercerita bahwa pada tahun 1965, dirinya tengah menjalani pendidikan di salah satu universitas di Ceko melalui beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP).

    Baca: Ini yang dilakukan pemerintah untuk selesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu

    Kemudian pada 30 September 1965 terjadi peristiwa di tanah air yang mengakibatkan dicabutnya paspor yang dimilikinya bersama sejumlah mahasiswa Indonesia yang berada di sana.

    “Saya dan 16 teman-teman di PPI Ceko waktu itu dicabut semua (paspornya) karena tidak mau, kita tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan yang baru,” cerita Suryo.

    Sementara itu, Sudaryanto Priyono, bercerita bahwa akibat dari peristiwa pada tahun 1965, dirinya yang pada saat itu tengah menjalani pendidikan di salah satu universitas di Moskow, Rusia kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia.

    “Karena saya tidak memenuhi syarat skrining terhadap itu dilakukan di mana, di sana ada poin bahwa harus mengutuk Bung Karno, ini yang langsung tidak saya terima, dan akhirnya dalam seminggu sesudahnya saya menerima surat pemberitahuan bahwa paspor saya sudah dicabut dan saya kehilangan kewarganegaraan,” tuturnya yang turut berbincang bersama Presiden Jokowi.

    Dalam kesempatan terpisah, Suryo pun mengapresiasi program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Baca: BNPT sebut kejadian di Al Zaytun tak bisa dikategorikan sebagai terorisme

    Suryo menilai hal tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap para korban.

    “Jadi ini walaupun mungkin tidak memuaskan semua pihak tapi buat saya pribadi ini merupakan langkah yang berarti untuk memberikan ketentuan bahwa ini diurusi dengan sangat serius dan tanpa pamrih,” tuturnya.

    Suryo pun berharap agar hal serupa tidak terjadi kembali kepada generasi muda saat ini.

    “Agar generasi muda dan yang akan datang tidak mengalami nasib-nasib yang kita alami, bukan seperti kita tapi seperti 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi,” ucapnya.

    Sementara itu, Sudaryanto menyebut bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan langkah yang penuh keberanian dan menunjukan kebijaksanaan yang penuh dengan tanggung jawab.

    “Kami tidak menyangka bahwa pemerintah masih peduli dengan kami yang ada di luar, dan ini menunjukkan kebijaksanaan Pak Jokowi yang cukup tinggi, kebijaksanan yang penuh tanggung jawab,” tandasnya. 

    Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah memiliki niat tulus untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat yang terjadi di masa lalu atas rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM).

    “Sekali lagi Pemerintah memiliki niat yang tulus atas rekomendasi PPHAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di negara kita, Indonesia,” kata Jokowi dalam acara tersebut yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

    Baca: Puluhan orang tewas akibat konflik agraria dalam lima tahun terakhir

    Menurut Jokowi, Indonesia sebagai sebuah negara besar tidak luput dari berbagai peristiwa, termasuk pelanggaran HAM berat.

    “Kadang peristiwanya baik, tetapi juga ada yang tidak baik. Saya kira normal di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah-sejarah seperti itu,” tuturnya.

    Jokowi menyampaikan terima kasih kepada para korban dan/atau ahli waris korban yang telah berbesar hati menjalani proses panjang dalam menerima pemulihan hak sebagai upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Presiden Jokowi meyakini bahwa semua proses panjang itu tidak akan sia-sia dan berharap dapat menjadi pembuka jalan untuk berbagai pemulihan.

    “Semoga proses yang baik ini menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada, awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di atas pondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan,” ujar Jokowi.

    Baca: Sebanyak 67 PMI asal NTT tewas dalam enam bulan 

    Dalam peluncuran tersebut disampaikan dimulainya pemulihan hak-hak para korban 12 peristiwa masa lalu, yang sebelumnya sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia telah terjadi pelanggaran HAM berat di dalamnya.

    Ke-12 peristiwa masa lalu dengan pelanggaran HAM berat tersebut disampaikan Presiden Jokowi melalui pernyataan pada 11 Januari 2023 sebagai tindak lanjut laporan Tim PPHAM.

    Sejumlah 12 peristiwa tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

    Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang hadir  dalam peluncuran tersebut menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak korban di 12 peristiwa tersebut akan dilakukan secara serentak oleh kementerian dan lembaga nonkementerian pemerintah (K/L) yang terlibat di dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat.

    “Agenda pencegahan akan segera pula dilakukan dan usaha menyelesaikannya melalui jalur yudisial akan terus dilakukan,” ujar Mahfud.

    Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa langkah pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial tidak akan menegasikan upaya penyelesaian yudisial.

    “Pada awal bulan Januari yang lalu saya telah memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial,” kata Jokowi.

  • Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Tetap Inginkan Penyelesaian secara Yudisial

    Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Tetap Inginkan Penyelesaian secara Yudisial

    7cloud.asia – Sejumlah korban dan keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu menyambut baik program penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang digagas oleh pemerintahan Jokowi.

    Salah satunya diungkapkan oleh Saburan, keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok, Aceh yang terjadi pada 17 Mei 2003 lalu. Saburan mengungkapkan rasa terima kasih atas upaya pemerintah dalam penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat kepada keluarga korban.

    Mewakili seluruh ahli waris keluarga korban Jambo Keupok, Saburan mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Jokowi yang telah mengakui kasus yang kami alami itu sebagai pelanggaran HAM berat.

    “Yang kemudian, sebagaimana Bapak Jokowi menyelesaikan dengan cara nonyudisial. Jadi kami atas nama keluarga korban sangat-sangat menerima penyelesaian dalam bentuk nonyudisial untuk sementara ini,” ucap Saburan di sela peluncuran penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/06/2023).

    Baca: Korban pelanggaran HAM berat apresiasi langkah yang ditempuh pemerintah

    Saburan berharap agar program yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian nonyudisial tersebut dapat tepat sasaran dan diterima langsung oleh korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat.

    “Kami sangat mengharapkan kepada pemerintah supaya lebih serius dalam pemberian santunan kepada keluarga korban dan juga serius dan teliti dalam pendataan (terkait kasus pelanggaran HAM berat di Jambu Keupok, red),” tuturnya.

    Sementara itu, Samsul Bahri, yang merupakan korban peristiwa Simpang KKA berharap agar pemerintah juga terus mengupayakan penyelesaian yudisial, di samping melakukan penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat.

    “Jadi yang kami harapkan bahwa dalam pemenuhan ini kami mengharapkan pemerintah secepatnya membuat pengadilan-pengadilan HAM, yang yudisial, bukan dengan nonyudisial saja. Harapan kami pemerintah betul-betul memperhatikan korban,” ujar Samsul.

    Baca: Sebanyak 66 orang meninggal akibat konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia

    Fauzinur Hamzah yang merupakan keluarga korban peristiwa di Rumah Geudong pada tahun 1998 lalu berharap bahwa dengan adanya program penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang digagas pemerintah tersebut, tidak akan ada lagi pertikaian yang terjadi di tanah air.

    “Inilah luar biasa bagi saya. Saya melihat sosok Pak Presiden orangnya kecil tapi jiwanya besar. Buktinya itu tangga-tangga untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Aceh dan Indonesia umumnya. Semoga ke depan enggak ada lagi pertikaian atau tumpah darah di Indonesia. Kita cinta Indonesia,” ucapnya

    Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ini merupakan langkah awal dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

    “Ini adalah langkah awal dimulai dari Aceh, dari Pidie,” ucap Presiden dalam keterangan pers setelah peluncuran.

    Baca: Sebanyak 67 PMI asal NTT meninggal di Malaysia dalam enam bulan terakhir

    Presiden mengatakan, alasan peluncuran program dilaksanakan di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie karena di tempat ini tersimpan kisah dari tiga peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia.

    “Di sini memang ada tiga peristiwa, di Pidie Rumah Geudong, di Simpang KKA, dan di Jambo Keupok,” imbuhnya.

    Kepala Negara menekankan, program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat akan terus dilaksanakan.

    “Setelah itu akan terus, ini langkah awal, sekali lagi ini baru langkah awal,” tegasnya.

    Presiden menambahkan, langkah yudisial tetap bisa dijalankan apabila terdapat bukti yang cukup berat melalui prosedur yang telah ditetapkan.

    Baca: Puluhan bangunan rusak ringan hingga sedang akibat gempa Bantul

    Namun, saat ini Presiden menekankan untuk melaksanakan langkah nonyudisial guna menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM tersebut.

    “Langkah yudisial itu apabila bukti-buktinya kuat, Komnas HAM menyampaikan ke Kejaksaan Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR, baru itu bisa berjalan. Tetapi kita ingin yang nonyudisial dulu yang bisa bergerak kita langsung selesaikan,” ujar Jokowi.

    Seperti diketahui pada awal 2023 lalu, Pemerintahan Jokowi telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia. Selain tiga kasus yang telah disebutkan Jokowi, sejumlah kasus lainnya adalah:

    1. Peristiwa 1965-1966
    2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
    3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989
    4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989
    5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
    6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
    7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999
    8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999
    9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999
    10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002
    11. Peristiwa Wamena, Papua 2003
    12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003

    Baca: Konflik dan perubahan iklim akibatkan jutaan orang mengungsi setiap tahun

    Sumber: Setkab

  • Panen Jagung di Food Estate Keerom

    Panen Jagung di Food Estate Keerom