Tag: kebun binatang

  • BKSDA Buka Opsi Pindahkan Satwa Bandung Zoo ke Lembaga Konservasi

    BKSDA Buka Opsi Pindahkan Satwa Bandung Zoo ke Lembaga Konservasi

    7cloud.asia – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat mempertimbangkan opsi untuk memindahkan satwa endemik di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) ke lembaga konservasi terdekat di Jawa Barat.

    Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jabar Andri Hansen Siregar mengatakan langkah tersebut menjadi opsi apabila nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Bandung tidak berlanjut.

    “Kami berharap jika tidak ada kejelasan, satwa-satwa yang dilindungi akan diambil alih untuk diamankan di lembaga konservasi terdekat,” kata Andri di Bandung, Selasa (31/3/2026) seperti dilansir Antaranews.com

    Ia menjelaskan masa berlaku MoU hingga 6 Mei 2026 atau selama tiga bulan sejak 6 Februari. Setelah itu, skema pengelolaan kemungkinan akan berubah.

    Selama periode tersebut, Kementerian Kehutanan melalui BBKSDA bertanggung jawab atas perawatan satwa, sementara Pemerintah Kota Bandung mengelola operasional dan kesejahteraan pegawai.

    Menurut Andri, prinsip utama dalam setiap kebijakan adalah memastikan kesejahteraan satwa, khususnya satwa endemik Indonesia yang dilindungi.

    Baca: Koleksi satwa Bandung Zoo bertambah dengan kelahiran binturong

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko menyatakan kesepakatan yang ada bertujuan menjaga keberlangsungan perawatan satwa serta memastikan karyawan tetap dapat bekerja selama masa transisi.

    “Intinya adalah menjaga agar satwa di Bandung Zoo terjamin kesejahteraannya dan karyawan masih tetap bisa bekerja, sehingga operasional tetap berjalan,” katanya.

    Ia menambahkan terdapat sekitar 711 satwa di Bandung Zoo yang seluruhnya merupakan satwa dilindungi dan secara hukum merupakan milik negara yang dititipkan kepada lembaga konservasi.

    Dengan dicabutnya izin pengelolaan sebelumnya, lanjut dia, pemerintah pusat kini mengambil alih tanggung jawab penuh terhadap perawatan satwa agar tetap terjaga dan tidak telantar.

    Sementara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat mengunjungi Bandung Zoo pada memastikan permasalahan sudah hampir selesai. Permasalahan yang dimaksud ialah pengelolaan kebun binatang, termasuk gaji karyawan dan pakan para satwa.

    Dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, KDM menyambangi Bandung Zoo dan bertemu dengan pihak pengelola sementara dan juga para karyawan.

    Baca: Konservasi ex situ dalam pelestarian satwa

    “Ini di Kebun Binatang Bandung, masalahnya sudah selesai 90 persen, masalah pengelolaan bukan kepemilikan,” kata Dedi dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa (31/3/2026).

    Dedi menuturkan, gaji para pekerja seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Per 25 April nanti, karyawan akan menerima gaji sebagai tenaga kerja pemkot.

    Sementara, untuk gaji bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan pascapenutupan kebun binatang, kata Dedi, akan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

    “Gaji mereka sudah masuk dan ditanggung Pemkot Bandung yakni pak wali kota Farhan, terdaftar tenaga kerja Pemkot Bandung dan mulai gajian pada 25 April,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan, April 2026 menjadi waktu krusial untuk menentukan masa depan Bandung Zoo. Pada bulan tersebut akan ditentukan apakah satwa tetap di Bandung Zoo atau sebagian dipindahkan ke lembaga konservasi lain di Jawa Barat.

    Dia menyebut, seluruh pihak perlu duduk bersama untuk menghitung kebutuhan dan langkah strategis ke depan. Menurut Ono, kebutuhan pakan utama satwa telah dibantu oleh kementerian.

    Namun, pakan tambahan dan pakan khusus masih perlu dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD. Selain itu, layanan kesehatan satwa juga diperkuat. Rumah Sakit Hewan Cikole akan membantu pemeriksaan rutin minimal dua kali dalam sepekan.

    Baca: Dunia harus mendukung konservasi yang dilakukan masyarakat adat