7cloud.asia – Sebagai calon negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia memiliki konsekuensi untuk meningkatkan garis kemiskinan ekstrim menjadi standar paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) sebesar 3,2 dolar AS untuk per orang per hari.
Saat ini acuan lama standar PPP kemiskinan ekstrim di Indonesia masih sebesar 1,9 dolar AS per orang per hari. Standar lama ini sudah bertahan selama lebih 25 tahun.
Karena itu pemerintah dituntut untuk menindaklanjuti acuan standar baru agar pengukuran kemiskinan Indonesia dapat lebih relevan menggambarkan kondisi riil masyarakat.
Baca: Penurunan kemiskinan ekstrim jaid poin penilaian kepala daerah
Peneliti PRAKARSA, Rizky Deco Praha menuturkan, pemerintah secara rasional akan sangat hati-hati mengkaji hal tersebut mengingat implikasi yang ditimbulkan sangat berdampak selain pada capaian pemerintahan Jokowi.
Perubahan standar kemiskinan ekstrim juga akan berdampak pada alokasi anggaran bantuan sosial dan citra politik.
Melalui rilis BPS, capaian pemerintah selama ini identik dengan penurunan angka kemiskinan menjadi hanya satu digit, sebesar 9,57% atau 26,4 juta orang pada September 2022.
Baca: Kemiskinan menjadi alasan perdagangan organ tubuh
Di sisi lain, Bank Dunia menyebut jika standar versi baru diterapkan maka akan meningkatkan jumlah orang miskin tersebut menjadi 44 juta orang.
“Hal ini tentu secara langsung juga meningkatkan anggaran bantuan pemerintah dengan sangat signifikan. Selain itu, jika dilakukan pemerintah saat ini, penyesuaian ini berpotensi besar akan menjadi perseden buruk pemerintahan sekarang di tahun yang sarat politik,” kata Deco Mei 2023 silam.
Lebih jauh Deco menjelaskan, pemerintah perlu menitikberatkan bahwa meski dengan penetapan standar baru yang lebih tinggi ini, Indonesia sebenarnya telah melakukan banyak kemajuan dalam penanganan masalah kemiskinan.
Baca: Pemerintah targetkan angka kemiskinan turun ke 7,5 persen pada 2024
Dengan kalibrasi data menggunakan standar 3,2 dolar AS (paritas daya beli 2011), Bank Dunia menyebut kemiskinan telah menurun sekian persen dari 61 persen pada tahun 2002 menjadi hanya 16 persen pada tahun 2022.
“Peningkatan konsumsi dalam negeri telah mendorong pengentasan kemiskinan dalam dekade terakhir, berkontribusi terhadap pertumbuhan lapangan kerja di pasar tenaga kerja yang ketat dan peningkatan upah riil,” jelas Deco.
Menurut Deco, saat ini memang diperlukan penyesuaian garis kemiskinan meski tidak setinggi standar rekomendasi Bank Dunia.
Baca: Kemiskinan ekstrim menurun drastis, tapi rentan kembali menjadi miskin
Pemerintah, ujarnya, dapat mempertimbangkan aspek perbedaan tingkat biaya hidup dan kondisi perekonomian dalam negeri, sehingga acuan tingkat kemiskinan mungkin bisa diupayakan pada kisaran 2,5 dolar AS atau sekitar 37 ribu rupiah per orang per hari.
Alasannya, kata Deco, selain pertimbangan ekonomi cukup rasional dan telah relatif progresif.
“Setidaknya ini dapat mengurangi pembengkakan alokasi anggaran bantuan sosial dan sedikit meredam gejolak sosial-politik yang mungkin akan terjadi,” imbuhnya.
Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat perubahan iklim
Menurut Deco, penghitungan kemiskinan menggunakan standar garis kemiskinan berdasarkan aspek pengeluaran individu saja kini dianggap tidaklah cukup.
Dalam kerangka kebijakan berbasis bukti, penanggulangan kemiskinan yang hanya berdasarkan hitungan moneter semata justru mengkerdilkan definisi dan skala kemiskinan itu sendiri.
Hal yang dikhawatirkan, ini akan berimplikasi pada fokus kebijakan dan program pemerintah yang cenderung bersifat jangka pendek dan kurang tepat sasaran.
“Selebihnya, saat ini telah sering timbul sejumlah masalah klasik diantaranya seperti ketergantungan masyarakat miskin atas bantuan pemerintah dan adanya moral hazard dalam pendataan dan pemanfaatan oleh keluarga penerima manfaat,” jelas Deco.
Baca: Utang Indonesia capai Rp 7,848 Triliun
Deco menambahkan, sebagai masalah multidimensi, kemiskinan idealnya perlu dihitung dan diatasi dengan cara yang simultan dan berkelanjutan.
Sejak dicetuskan pada 2010 oleh OPHI dan UNDP, konsep kemiskinan multidimensi global yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup telah berkembang dan mencakup setidaknya 100 negara di dunia.
Konsep kemiskinan multidimensional ini diterapkan baik di negara maju ataupun negara berkembang, dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
“Sedangkan aspek moneter pengeluaran keluarga terkadang menjadi salah satu dari belasan indikator yang diestimasi, dalam kemiskinan multidimensi nasional beberapa negara,” katanya.
Baca: Mafia tanah sangat kompleks sehingga layak disebut kejahatan luar biasa