Tag: komisi

  • Kabinet Gemuk Prabowo Berimplikasi pada Jumlah Komisi di DPR

    Kabinet Gemuk Prabowo Berimplikasi pada Jumlah Komisi di DPR

    7cloud.asia – Pembentukan komisi di DPR akan menyesuaikan dengan jumlah kementerian dan lembaga (K-L) pemerintahan Prabowo mendatang.

    Anggota DPR Sohibul Iman mengatakan, jika benar jumlah Kementerian Prabowo Subianto sekitar 40 lembaga maka hal itu akan berdampak pada penambahan jumlah komisi di DPR.

    “Undang-Undang tentang Kementerian ini kan sudah diamendemen ya, sehingga memang tidak ada pembatasan. Jadi nanti yang saya dengar sih katanya mungkin bisa 40-an,” kata Sohibul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

    Ia menyebut ada kemungkinan komisi di DPR akan bertambah menjadi 13 atau 14 komisi. Terkait kementerian, ia menilai pembahasannya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Iya, nanti tentu implikasinya ke DPR nanti komisi akan ditambah. kalau sekarang ada 11 (komisi) ya nanti mungkin bisa 13 (komisi), bisa 14 komisi,” ungkap Sohibul.

    Baca: Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR

    Saat ini jumlah komisi di DPR ada 11, selain itu juga ada sejumlah badan kelengkapan DPR lainnya seperti Badan Legislasi yang bertugas merumuskan rancangan undang-undang.

    Ada juga Badan Anggaran yang bertugas menyusun dan merumuskan anggaran negara serta Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

    Menurut anggota DPR Rizki Natakusumah penambahan penetapan komisi DPR dilakukan setelah adanya kepastian terkait jumlah kementerian dan lembaga era Prabowo Subianto.

    “Pertama kita menunggu jumlah kementerian dan lembaga yang akan berdiri di bawah pemerintahan Prabowo. Setelah itu DPR akan memutuskan berapa komisi yang akan mengawasi jumlah dan komposisi kementerian tersebut,” kata Rizki kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

    Baca: Sultan B Najamudin Terpilih menjadi Ketua DPD periode 2024-2029

    Rizki mengatakan DPR memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah hingga pembentukan legislasi. Menurutnya jika tiap komisi bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan fokus, maka hasil kerjanya akan baik.

    “Jika bisa menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, dan pembahasan legislasi per komisi bisa lebih fokus dan terarah, itu bisa jadi keputusan yang baik,” sebut dia.

    Anggota DPR Dave Laksono menjelaskan mengenai jumlah komisi, belum diputuskan. Menurutnya, pembentukan komisi DPR akan disesuaikan dengan kondisi pemerintah. Pembentukan komisi juga akan diputuskan oleh pimpinan DPR.

    “Tentunya akan menyesuaikan dengan kondisi pemerintahan. Nanti akan diputuskan oleh Pimpinan DPR RI yang baru,” kata Politisi Partai Golkar ini.

  • Fraksi-fraksi DPR Setujui Bentuk 13 Komisi

    Fraksi-fraksi DPR Setujui Bentuk 13 Komisi

    7cloud.asia – Ketua DPR Puan Maharani mengatakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR akan ditetapkan sebelum kabinet baru pemerintahan terbentuk.

    Menurutnya, AKD baik komisi maupun badan, sebisa mungkin menyesuaikan pos-pos kementerian dan lembaga di pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, nanti.

    “Secepatnya akan kami bahas sesuai dengan mekanismenya, setelah sudah ada berita bagaimana rencana presiden terpilih ke depan terkait dengan kabinet yang akan datang,” ujar Puan dalam keterangan rilisnya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

    Puan menyatakan DPR akan menetapkan AKD sebelum pengumuman kabinet di mana Presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

    “Insyaallah (AKD) akan diumumkan dan kami selesaikan sebelum kabinet yang akan datang diumumkan,” jelas Politisi PDI-Perjuangan ini.

    Baca: Kabinet gemuk Prabowo berimplikasi pada jumlah komisi di DPR

    Terkait kemungkinan ada komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet, ia menyebut hal itu masih dalam pembahasan di DPR.

    Ia juga belum bisa memastikan apakah akan ada pembentukan AKD baru menyusul kemungkinan adanya penambahan pos menteri di kabinet Prabowo.

    “Itu semua sedang kita matangkan dan bicarakan bersama. (Jumlah AKD) belum ada,” ucap Cucu Proklamator RI Bung Karno ini.

    Sementara, anggota DPR Said Abdullah mengatakan bahwa seluruh fraksi di DPR periode 2024-2029 telah menyetujui pembentukan 13 komisi.

    Sejauh ini, menurutnya 13 komisi sudah disiapkan, tetapi nomenklatur yang meliputi tugas dan fungsi serta mitranya akan ditentukan setelah jumlah dan nomenklatur kementerian ditetapkan oleh Presiden Terpilih.

    Baca: Warga menilai penambahan jumlah menteri hanya untuk bagi-bagi kekuasaan

    “Insya-Allah, kawan-kawan fraksi sudah firm,” kata Said dalam keterangan kepada media, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

    Sehingga, menurut dia, penambahan komisi dari 11 komisi menjadi 13 komisi sudah disepakati dan hanya tinggal membagi pembidangannya saja.

    Politisi PDI-Perjuangan ini juga mengatakan bahwa DPR RI akan menggelar rapat pada tanggal 13-15 Oktober untuk menyiapkan komisi-komisi yang akan bekerja.
    Sehingga setelah Presiden Terpilih dilantik, menurut dia semua komisi di DPR sudah siap.

    “Bidangnya kan mesti menyesuaikan, kalau bidang sudah tahu kan berarti kementeriannya sudah tahu,” ucap politisi dari Dapil Madura ini.

    DPR akan menggelar rapat pada tanggal 13-15 Oktober untuk menyiapkan komisi-komisi yang akan bekerja. Sehingga setelah Presiden Terpilih dilantik, menurut dia semua komisi di DPR sudah siap.

  • Rapat Konsultasi Pertama DPR Sepakati Tambah Dua Komisi dan Satu Badan

    Rapat Konsultasi Pertama DPR Sepakati Tambah Dua Komisi dan Satu Badan

    7cloud.asia – DPR sepakat untuk menambah jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk mengawal Pemerintahan baru Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029.

    Penambahan Alat Kelengkapan Dewan berupa penambahan dua komisi sehingga menjadi 13 komisi dan satu badan.

    Penambahan dua komisi ini disepakati oleh delapan fraksi di DPR dalam Rapat Konsultasi pertama yang dilakukan di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2024).

    ”Tadi disepakati ada penambahan dua komisi di DPR untuk bisa kita ikut menyelaraskan atau menyinergikan dengan rencana dari pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian yang seperti direncanakan oleh pemerintah,” ujar Ketua DPR Puan Maharani seusai Rapat Pimpinan (Rapim)

    Baca: Kabinet gemuk Prabowo berimplikasi pada jumlah komisi di DPR

    Adapun terkait dengan mitra dari tiap komisi, ujar Puan, akan diumumkan setelah Pemerintahan terpilih mengumumkan kementeriannya terlebih dahulu.

    “Namun sampai sekarang, Komisi I sampai XI masih tetap, Komisi XII dan XIII nya nanti akan menyusul menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diumumkan oleh Pemerintah yang akan datang,” tutur Politisi PDI-Perjuangan.

    Selain penambahan dua komisi, DPR juga akan menambah satu badan, yakni Badan Aspirasi Masyarakat.

    “Akan ada satu penambahan badan yang nantinya bertugas untuk bisa menampung aspirasi masyarakat, Badan Aspirasi Masyarakat,” jelasnya.

    Baca: Kabinet gemuk Prabowo berimplikasi pada APBN

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut setelah Rapim dan Bamus diselenggarakan, maka berikutnya adalah menyusun alat kelengkapan dewan, termasuk jumlah komisi dan badan kelengkapan.

    Pimpinan AKD yang telah disepakati akan dilantik dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Selasa (15/10/2024).

    Dengan demikian, lanjut dia, AKD di DPR sudah dapat mulai efektif bekerja pada Rabu (16/10/2024).

    “InsyaAllah hari Selasa kami akan paripurnakan, dan Selasa itu juga kami akan secara maraton melantik pimpinan-pimpinan AKD,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

  • DPR Tetapkan Susunan AKD, Berikut Daftar Pimpinan Komisi I-XI

    DPR Tetapkan Susunan AKD, Berikut Daftar Pimpinan Komisi I-XI

    7cloud.asia – DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (22/10/2024) menetapkan anggota alat kelengkapan dewan (AKD) secara maraton dalam sehari.

    Saat ini sudah ada penetapan pimpinan anggota dan pimpinan untuk Komisi I sampai dengan XI DPR, sementara dua komisi baru yakni Komisi XII dan XIII, penetapannya akan dilakukan esok hari.

    Adapun rapat-rapat ini dilakukan setelah Rapat Paripurna keputusan penempatan anggota fraksi-fraksi pada Pimpinan dan anggota AKD DPR yang digelar pagi tadi.

    Setiap komisi mengadakan rapat internal untuk penetapan pimpinan yang kemudian hasilnya ditetapkan oleh para pimpinan DPR sesuai ruang lingkup tugas masing-masing komisi.

    Puan mengatakan, untuk pimpinan komisi bukanlah dilantik melainkan ditetapkan dengan dipimpin oleh pimpinan DPR.

    “Ini kita semua pimpinan maraton muter-muter ke semua komisi dan badan untuk menetapkan,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

    “Bukan melantik kalau di AKD, tapi menetapkan pimpinan-pimpinan komisinya dari setiap fraksi yang sudah ditetapkan secara musyawarah dengan mufakat dan disetujui dalam rapat konsultasi,” sambung Puan.

    Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu menyebut bahwa hasil yang ditetapkan hari ini sebelumnya telah disepakati dalam rapat pimpinan DPR dan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR.

    Puan mengatakan masih ada dua komisi yang pimpinan dan keanggotaannya belum ditetapkan yaitu Komisi XII dan Komisi XIII yang merupakan komisi baru di DPR.

    “Komisi XII dan XIII InsyaAllah akan ditetapkan besok. InsyaAllah besok 2 komisi yang akan ditetapkan,” terang Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

    Puan pun menyatakan, AKD baru betul-betul akan efektif bekerja minggu depan karena tiap-tiap komisi masih perlu ada konsolidasi atau mekanisme internal di DPR.

    Namun ia memastikan DPR melalui AKD akan menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan maksimal.

    “Setelah penetapan di komisi harus ada mekanisme internal di DPR RI, ini di komisi-komisi. Jadi kemungkinan baru akan ada rapat-rapat minggu depan. Kita akan bekerja sebaik-baiknya bersama-sama dengan eksekutif untuk bangsa dan negara,” tegasnya.

    Berikut daftar lengkap pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang telah ditetapkan DPR:

    Komisi I
    Ketua: Utut Adianto (F-PDIP)
    Wakil Ketua:
    Dave Akbarshah Fikarno (F-Partai Golkar)
    Budi Djiwandono (F-Partai Gerindra)
    Ahmad Heryawan (F-PKS)
    Anton Soekartono (F-PD)

    Komisi II
    Ketua: Rifqinizamy Karsayuda (F-Partai NasDem)
    Wakil Ketua:
    Aria Bima (F-PDIP)
    Zulfikar Arse Sadikin (F-Partai Golkar)
    Bahtra (F-Partai Gerindra)
    Dede Yusuf. M.E. (F-Partai Demokrat)

    Komisi III
    Ketua : Habiburokhman (F-Partai Gerindra)
    Wakil Ketua :
    Ahmad Sahroni (F-Partai Nasdem)
    Rano Alfath (F-Partai PKB)
    Sari Yuliati (F-Partai Golkar)
    Dede Indra Permana (F-PDIP)

    Komisi IV
    Ketua : Siti Hediati Soeharto (F-Partai Gerindra)
    Wakil Ketua:
    Alex Indra Lukman (F-PDIP)
    Panggah Susanto (F-Partai Golkar)
    Abdul Kharis A (F-PKS)
    Ahmad Yohan (F-PAN)

    Komisi V
    Ketua: Lasarus (F-PDIP)
    Wakil Ketua:
    Ridwan Bae (F-Partai Golkar)
    Andi Iwan Darmawan Aras (F-Partai Gerindra)
    Roberth Rouw (F-Partai NasDem)
    Syaiful Huda (F-PKB)

    Komisi VI
    Ketua : Anggia Erma Rini (F-PKB)
    Wakil Ketua:
    Adisatrya Suryo Sulisto (F-PDIP)
    Nurdin Halid (F-Partai Golkar)
    Andre Rosiade (F-Partai Gerindra)
    Eko Hendro Purnomo (F-PAN)

    Komisi VII
    Ketua: Saleh Partaonan Daulay (F-PAN)
    Wakil Ketua:
    Evita Nursanty (F-PDIP)
    Lamhot Sinaga (F-Partai Golkar)
    Rahayu Saraswati (F-Partai Gerindra)
    Chusnunia Chalim (F-PKB)

    Komisi VIII
    Ketua : Marwan Dasopang (F-PKB)
    Wakil Ketua :
    Abidin Fikri (F-PDIP)
    Singgih Januratmoko (F-Partai Golkar)
    Abdul Wachid (F-Partai Gerindra)
    Ansori Siregar (F-PKS)

    Komisi IX
    Ketua: Felly Estelita Runtuwene (F-Partai NasDem)
    Wakil Ketua:
    Charles Honoris (F-PDIP)
    M. Yahya Zaini (F-Partai Golkar)
    Putih Sari (F-Partai Gerindra)
    Nihayatul Wafiroh (F-PKB)

    Komisi X
    Ketua: Hetifah Sjaifudian (F-Partai Golkar)
    Wakil Ketua:
    My Esti Wijayati (F-PDIP)
    Himmatul Aliyah (F-Partai Gerindra)
    Lalu Adriani Irfani (F-PKB)
    Mahfuz Abdurrahman (F-PKS)

    Komisi XI
    Ketua: Mukhamad Misbakhun (F-Partai Golkar)
    Wakil Ketua:
    Dolfie O. F. P. (F-PDIP)
    Mohamad Hekal(F-Partai Gerindra)
    Fauzi H. Amro (F-Partai NasDem)
    Hanif Dhakiri (F-PKB)