7cloud.asia – Komisi VIII DPR akan mempercepat pembentukan Panja Haji. Hal tersebut imbas Pemerintah Arab Saudi yang mengubah aturan untuk perjalanan ibadah haji tahun depan.
Perubahan aturan haji tersebut yakni tidak akan ada lagi lokasi khusus jemaah haji negara tertentu di Arafah dan Mina.
Artinya, bagi negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap untuk musim haji 1445 Hijriah/2025 Masehi, maka dapat lebih dulu menentukan tempat di Arafah dan Mina.
“Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan hasil auditnya, kita di Komisi VIII DPR segera membuat Panja Haji untuk melakukan pembahasan, evaluasi dan juga solusi penyelenggaraan haji.” ujar anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq sebagaimana dikutip Parlementaria.
Baca: Gagal lunasi ONH, ratusan calon jemaah haji batal ke Tanah Suci
Pembahasan mulai dari soal petugas, fasilitas dan soal regulasi yang dilakukan oleh Arab Saudi. Artinya DPR akan lebih proaktif, karena ada kekhawatiran kalau Indonesia agak terlambat bisa tidak mendapatkan maktab atau tempatnya lebih jauh untuk menuju Jamarat.
Menurut Politisi F-PKB ini, kebijakan baru ini tentu menjadi tantangan bagi Indonesia. Oleh karena kalau pemerintah punya bargaining position yang kuat dan juga tentu dana yang cukup, hal ini bisa teratasi.
“Saya melihat ini jadi semacam liberalisasi penyelenggaraan haji oleh pemerintah Arab Saudi ya. Jadi, gimana kalau kita lemah dari sisi negoisator ataupun dana. Apalagi kita selalu lebih terlambat dari negara lain dalam menentukan budget, maka itu akan menjadikan kita bukan hanya jauh dari maktab yang sekarang, bahkan akan lebih tidak mendapatkan tempat,” pungkas Maman.
Legislator Dapil Jabar IX ini menambahkan, perubahan aturan ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pelayanan haji.
Karena itu, dari awal DPR sudah mewanti-wanti Kemenag liberalisasi penyelenggaraan umrah dan haji Indonesia dituntut lebih sigap dan lebih tanggap untuk memperjuangkan pelayanan terbaik buat jemaah haji Indonesia.
Baca: Layanan untuk haji lansia dan disabilitas dinilai kurang memadai
Terkait insiden di Muzdalifah kemarin, Maman mengatakan, Pimpinan Komisi VIII DPR sempat mengingatkan pemerintah untuk membuat simulasi strategi kedaruratan.
Pasalnya berbagai kemungkinan bisa terjadi di luar yang sudah direncanakan.terlihat Kemenag panik terhadap kondisi tersebut.
“Karena kita tidak tahu kan, pernah ada tragedi yang terjadi di Mina ataupun di Ka’bah ketika peristiwa jatuhnya crane. Sekarang tahun ini justru di Muzdalifah. Nah, strategi kedaruratan ini yang justru tidak pernah terpikirkan oleh Kementerian Agama, sehingga ketika terjadi ini, betul-betul kelihatan panik. Tidak terlihat ada sebuah sistem yang dibangun untuk menghadapi kedaruratan seperti insiden di Muzdalifah ini,” ujar Maman.
Maman mengatakan insiden Muzdalifah karena memang kondisi ini tidak pernah terjadi di Muzdalifah, biasanya itu paling macet ya kita cuma nunggu 1-2 jam, masih wajar saja.
“Tetapi, kondisi kemarin Ini kan lebih dari 10 jam. Tentang strategi kedaruratan kita itu harus terus dipikirkan dari satu lokasi ke lokasi lain, dimana penumpukan Jemaah seperti di Arofah, Muzdalifah, dan Mina itu harus betul-betul menjadi pemikiran yang lebih sistematis dan bisa dilakukan cepat karena ini menyangkut nyawa manusia,” ungkap Maman.
Baca: Daftar tunggu haji panjang, banyak haji yang berangkat saat lansia
Maman juga menyorot layanan Mashariq kepada Jemaah Haji Indonesia, semacam perusahaan atau swasta yang dipercaya oleh pemerintah Arab Saudi.
Pihaknya, langsung komplain kepada mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bisa memprediksi kemacetan penjemputan itu dan tidak mempersiapkan, paling tidak untuk kesehatan darurat, dan juga asupan minuman dan makanan di Muzdalifah.
“Kami bahkan Anggota DPR sempat mengumpulkan bantuan makanan, tetapi kami tidak memiliki akses kesana, yang ada justru akan menimbulkan penumpukan,” terang Maman.
Kedepan, kata Maman, haji Lansia harus mendapat prioritas. Tagline ramah lansia itu, ujarnya, tidak hanya milik Kemenag, tetapi dikomunikasikan dengan pihak Arab Saudinya.
“Jangan-jangan mereka tidak mempersiapkan itu, mereka menganggap semua Jemaah haji sama saja,” pungkasnya.
“Jadi ramah lansia itu harus diingatkan juga kepada pemerintah Arab Saudi, bahwa anda harus menyiapkan banyak pusat-pusat kesehatan, posko-posko kedaruratan dan mempersiapkan yang terbaik untuk para Lansia. Termasuk juga, misalnya strategi lansia itu datang terakhir lalu pulang lebih dulu. Jadi tagline ramah lansia itu bukan hanya dikemukakan oleh Indonesia, karena ketika mereka di Armuzna hampir tangan pemerintah Indonesia itu gak sampai ke sana. Yang mempersiapkan semata -mata itu adalah ya itu, event organizer yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi di sana,” imbuh Maman.
Nah kemudian, lanjut Maman, kedepan, fasilitas itu harus betul -betul dipersiapkan sesuai dengan jemaah Indonesia. Seberapa banyak lansia yang ada, sebegitu pula lansia itu harus mendapatkan pelayanan yang terbaik, dari mulai tenda dan sebagainya.Tentu poin ketiganya soal petugas.
“Saya mengatakan, petugas itu ada yang bekerja dan gak bekerja. Nah yang gak bekerja ini, yang harus dicoret dan jangan diajak lagi. Yang bekerja profesional atau gak profesional, nah yang gak profesional di coret, jangan diajak. Lalu yang profesional itu ditempatkan diposisinya yang pas. Karena ada orang yang mau bekerja ikhlas, profesional dan bekerja keras tapi dia bingung. Misalnya dia mau mengantar orang ke rumah sakit, dari rumah sakit dia harus bayar taksi dengan ongkos sendiri. Ikhlas sih ikhlas, tapi kalau nombok ya kasihan juga mereka,” terang Maman.
