7cloud.asia – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendesak para pemangku kebijakan untuk menyampaikan kondisi ekonomi seobyektif mungkin.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta pejabat untuk tidak membuat komunikasi publik bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
“Agar rakyat sejak dini bisa bersiap menghadapi segala kemungkinan dan bersatu-padu,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (21/6/2024).
Dari sisi teknokratis, tambahnya, hendaknya pemangku kebijakan fiskal dan moneter kian memperkuat kebijakan struktural perekonomian nasional.
Pertama, memastikan tata kelola devisa, terutama devisa hasil ekspor sumber daya alam berjalan optimal untuk memperkuat cadangan devisa.
Baca Juga: Siap-siap! HET Minyakita Naik Jadi Rp15.500 per Liter Pekan Depan
“Berikan kebijakan insentif dan sanksi yang sepadan untuk menopang tata kelola devisa nasional,“ ujarnya.
Kedua, terus melakukan reformasi pada sektor keuangan agar lebih inklusif, dan mendorong aliran modal asing semakin tumbuh.
Sebab aliran masuk investasi portofolio kembali positif pada triwulan II 2024 (sampai dengan 30 Mei 2024) secara neto tercatat sebesar 3,3 miliar dolar AS.
“Artinya peluang ini perlu terus dijaga oleh pemerintah dan BI,” tandasnya.
Ketiga, perketat kebijakan impor, terutama pada sektor sektor yang makin menggerus devisa, dan memukul sektor industri dan tenaga kerja.
Baca Juga: Pasca Lebaran, Harga Kebutuhan Pokok Terus Merangkak Naik
Said menegaskan, importasi hendaknya difokuskan sebagai kebijakan jangka pendek untuk menambal defisit pangan dan energi yang terus berlanjut.
Keempat, pemerintah perlu memastikan SBN sebagai instrumen yang menarik bagi investor asing, dengan yield yang moderat agar tidak menjadi beban bunga.
Pemerintah juga perlu memastikan stand by buyer untuk SBN, sebab SBN telah menjelma menjadi sumber pembiayaan penting bagi kelangsungan APBN.
Kelima, pemerintah perlu memperluas dan makin kreatif untuk menopang kebutuhan pembiayaan ditengah likuiditas nasional dan global yang makin ketat dan terbatas.
Baca Juga: Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Akan Bebani Kelompok Menengah dan Picu Kemiskinan Baru
“Libatkan berbagai organisasi masyarakat dan asosiasi pengusaha yang menghimpun likuiditas besar ikut berpartisipasi dengan saling menguntungkan,“ tambahnya.
Keenam, berbagai kebijakan Bank Indonesia yang mengurangi nilai dolar sebagai pembayaran internasional, dengan membuat sejumlah local currency swab terasa belum terlihat outcome-nya.
Untuk itu, ujarnya, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan ini sesegera mungkin dapat diandalkan, sehingga ketergantungan kita terhadap USD perlahan lahan bisa di kurangi.
“Ketujuh, pemerintah dan Bank Indonesia perlu antisipasi kebutuhkan likuiditas valas terhadap kebutuhan pembayaran utang pemerintah, BUMN dan swasta dengan meningkatkan kebijakan hedging, agar tidak makin membebani sektor keuangan,” tutupnya.