ruangkota

Tag: kota jakarta

  • Berapa Idealnya Biaya Hidup di Kota Jakarta?

    Berapa Idealnya Biaya Hidup di Kota Jakarta?

    7cloud.asia – Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengungkapkan penghasilan minimal warga yang hidup di Kota Jakarta Rp5 juta per bulan.

    Namun, menurut Ahok, dengan angka sebesar itupun, warga Kota Jakarta harus hidup secara pas-pasan.

    “Ideal tinggal di Kota Jakarta itu seharusnya Rp5 juta sampai Rp10 juta, Rp15 juta lebih bagus,” kata Ahok dalam tayangan Youtube Pribadinya, Senin 13 Mei 2024.

    Benarkah pernyataan Ahok ini? Untuk menguji kesahihan pernyataan Ahok, The Conversation berkolaborasi dengan peneliti dan Affiliate Sustainable Growth Lab, Think Policy, Alexander Michael Tjahjadi.

    Menurut Alexander Michael Tjahjadi, pernyataan Ahok seputar pendapatan minimum Rp5 juta untuk tinggal di Kota Jakarta sudah benar.

    Baca Juga: Perubahan Iklim Bebani Penduduk Miskin di Pesisir Jakarta

    Ini mengacu pada besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta pada 2024 yang sebesar Rp5,06 juta. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan mengatur penetapan UMP.

    Seperti diketahui, penetapan UMP didasarkan pada faktor-faktor mulai dari pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, hingga konsumsi rumah tangga di suatu provinsi.

    Michael mengatakan ada peningkatan standar hidup di Jakarta sejak 2018 sampai 2022. “Meski kenaikannya tidak banyak karena pengaruh normal inflasi,” kata dia.

    Namun, Michael menyoroti biaya hidup ideal sekitar Rp15 juta per bulan di Jakarta yang disebut Ahok. Kisaran biaya tersebut sebenarnya menunjukkan standar hidup yang di atas rata-rata.

    Angkanya dekat dengan pendapatan rata-rata kelompok kelas atas di Indonesia. Kelompok ini memiliki pengeluaran sekitar Rp12,3 juta per bulan.

    Baca Juga: Heru Budi Usulkan Pulau Sampah Tuk Tangani Sampah Jakarta, Begini Tanggapan DPRD

    Sementara pengeluaran kelas menengah, menurut Michael, rata-rata berada di kisaran Rp2,7 juta per bulan.

    Dia menggarisbawahi bahwa biaya hidup yang layak perlu dihitung secara komprehensif, tidak bisa hanya memakai satu ukuran yang tunggal.

    Ukuran seperti “ideal”, “cukup”, ataupun “pas-pasan” juga perlu kita pertanyakan karena sangat bergantung pada latar berlakang sosial-ekonomi seseorang yang melontarkannya.

    “Diperlukan data yang lebih komprehensif untuk menilai pengeluaran dan pendapatan yang ada. Selain itu, indikator ideal juga masih dipertanyakan karena tergantung gaya hidup masing-masing orang.” ujar Michael.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Masalah Polusi Udara Belum Diatasi, Kepala Daerah Harus Tegas

    Masalah Polusi Udara Belum Diatasi, Kepala Daerah Harus Tegas

    7cloud.asia – Polusi udara masih menjadi masalah bagi pemerintah povinsi (pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini. Dalam mengatasi masalah ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan butuh ketegasan dari para kepala daerah.

    “Seperti keberanian gubernur dalam menerapkan aturan pembatasan kendaraan berbahan bakar dari fosil dan ciptakan blueprint yang jelas untuk mengoptimalkan angkutan publik,” jelas Sekretaris Utama BMKG, Dwi Budi Sutrisno seperti yang dikutip Antaranews.

    Dwi menjelaskan keberanian menerapkan aturan harus dilakukan. Sebab, tanpa keberanian menegakkan atau bahkan merancang peraturan sektor transportasi publik yang ramah lingkungan secara baku, maka masalah kualitas udara di Jakarta semakin sulit diselesaikan.

    Baca: Pemerintah pusat dan daerah harus serius tangani polusi udara

    Data Organisasi Iklim Dunia (WMO) suhu rata-rata global dari tahun 1850 — 2023 melonjak signifikan hingga mencapai 1,5 derajat celcius atau hampir melampaui batas maksimum yang disepakati global.

    Menurutnya peningkatan suhu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya disebabkan oleh tingginya konsentrasi gas rumah kaca dari karbon yang dilepas kendaraan (CO2) pada lapisan atmosfer.

    Kondisi seperti ini masih terdapat di Jakarta karena sebagai ibukota yang hingga kini belum dapat mengatasi kemacetan sebagai penyumbang tinggi gas rumah kaca.

    “Walau ini isu global tapi butuh respons kelokalan juga. Pengendalian perlu dilakukan di Jakarta. Kita juga yang rasakan dampaknya,” urai praktisi transportasi ini.

    Lebih jauh Dwi menjelaskan berdasarkan hasil penelitian terbaru diketahui kemacetan kendaraan di Jakarta telah menimbulkan kerugian perekonomian senilai Rp100 triliun per tahun.

    Sebanyak Rp40 triliun diantaranya habis untuk operasional kendaraan seperti bahan bakar dan Rp60 triliun lain di antaranya kerugian kesehatan.

    “Intinya ketegasanlah yang dibutuhkan. Memang berat tapi semua akan lebih berharga jika dibandingkan dampak penurunan kualitas kesehatan anak-anak yang menjadi masa depan kita nanti,” terang Dwi.