7cloud.asia – Kualitas udara Jakarta tercatat tidak sehat bagi kelompok sensitif sehingga disarankan agar mengenakan masker saat berada di luar rumah, demikian menurut laman IQAir pada Kamis (26/3/2026) pagi.
Dipantau pada pukul 05.00 WIB, IQAir mencatat kualitas udara Jakarta berada pada poin 115 dengan tingkat konsentrasi polutan PM 2,5 sebesar 41 mikrogram per meter kubik.
Angka ini 8,2 kali lebih tinggi dari nilai panduan kualitas udara tahunan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kualitas udara Jakarta pada Kamis berada pada urutan ketiga terburuk di Indonesia, setelah Tangerang Selatan; Banten dengan poin 170 dan Serpong 153.
PM 2,5 merupakan partikel berukuran lebih lebih kecil 2,5 mikron (mikrometer) yang ditemukan di udara, termasuk debu, asap dan jelaga.
Baca: Apa yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk atasi polusi udara
Paparan partikel ini dalam jangka panjang dikaitkan dengan kematian dini, terutama pada orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru kronis.
Dengan kualitas udara seperti ini, warga diimbau mengenakan masker bagi kelompok sensitif, juga menghindari aktivitas di luar ruangan, menutup jendela demi menghindari udara luar yang kotor, dan mengaktifkan penyaring udara.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan respon cepat untuk menanggulangi pencemaran udara di ibu kota saat musim kemarau, yang diprediksi terjadi pada awal Mei hingga Agustus mendatang.
Langkah cepat penanganan pencemaran udara saat musim kemarau itu meliputi peningkatan kualitas sistem pemantau kualitas udara dan uji emisi kendaraan bermotor.
Baca: Dampak polusi udara di Jakarta pada pekerja
Selain itu, Pemprov DKI juga memiliki Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) yang sedang dievaluasi dari berbagai aspek, mulai dari tren PM2.5, beban emisi per sektor hingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Menurut Pemprov DKI, pengendalian pencemaran udara tidak dapat dilakukan oleh satu wilayah secara parsial sehingga diperlukan aksi bersama yang terintegrasi antarorganisasi perangkat daerah serta kolaborasi lintas wilayah di sekitar Jakarta.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Erni Pelita Fitratunnisa di Jakarta, Kamis, mengatakan, langkah ini pernah dikeluarkan pada beberapa tahun lalu namun belum memiliki payung hukum.
“Kami pernah buat 10 langkah respon cepat penanggulangan pencemaran udara. Tetapi karena kondisi kualitas udara membaik pada 2024, 2025 dan mudah-mudahan sekarang, belum sempat kami olah menjadi satu regulasi,” kata dia.