7cloud.asia – Komisi VIII DPR mendorong penyelenggaraan Haji 2024 bisa lebih optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Diketahui, perencanaan hingga penetapan biaya ibadah haji (BPIH 2024) sudah dilakukan sejak awal November 2023, sehingga penyelenggaraan haji 2024 diharapkan dapat lebih baik di tahun depan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, pembahasan biaya penyelenggaraan Haji 2024 antara Komisi VIII DPR dengan pemerintah digelar sangat cepat.
Pembahasan BPIH tahun ini dilakukan sangat cepat, sejak 13 November 2023 hingga 27 November 2023. Hanya 15 hari kalender atau 11 hari kerja.
“Ini dimaksudkan agar penyelenggaraan ibadah haji 2024 dapat dipersiapkan secara lebih optimal,” jelas Marwan di Kantor Wilayah Kemenag Banten, Jumat (1/12/2023).
Baca: Biaya Haji usulan Panja Haji DPR
Di Provinsi Banten sendiri, seperti dijelaskan Kepala Kanwil Kemenag Banten Nanang Fatchurochman, Banten mendapat alokasi kuota sebanyak 9.356 jemaah yang 5 persennya adalah Lansia.
Padahal, asrama hajinya baru saja dibangun di Cipondoh, Tangerang. Sebelumnya, jemaah haji asal Banten masih ditempatkan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Sementara itu, Marwan juga menambahkan, kuota haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 241.000 jemaah, dengan rincian kuota haji reguler 221.720 dan kuota haji khusus 19.280.
Sedangkan besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M per jemaah untuk haji reguler sebesar Rp93.410.286.
Baca: Menag usulkan biaya haji 2024 sebesar Rp104,5 juta
Politisi Fraksi PKB ini juga menyerukan, agar Kemenag menyosialisasikan semua keputusan yang telah dihasilkan bersama Komisi VIII, termasuk biaya Haji 2024 ini kepada masyarakat luas.
“Kami mendorong dilakukannya sosialisasi yang masif kepada jemaah haji dalam menjaga kesehatan untuk mendukung terwujudnya jemaah haji yang mandiri,” ujarnya.
Senada, anggota Komisi VIII DPR Sri Wulan menegaskan pihaknya setuju akan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 sebesar Rp93,4 juta.
Namun, Fraksi Partai NasDem memberikan sejumlah catatan terhadap penetapan ibadah suci yang menjadi Rukun Islam ke-5 itu.
Baca: Kuota haji 2024 ditambah 20.000
“Pada prinsipnya kami setuju. Tapi yang menjadi catatan adalah perbaikan pelayanan bagi para jamaah. Itu harus diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Sri Wulan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Meski layanan haji pada 2023 tergolong baik, kata Wulan, masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki. Seperti jumlah papan penunjuk (plang) informasi yang perlu ditambah.
“Jadi plang-plang informasi itu masih sedikit sehingga terkadang jemaah bingung. Nah itu harus diperbanyak. Selain karena jumlah jemaah dari Indonesia yang harus dilayani itu banyak, juga karena area haji itu sangat luas,” ujarnya.
Sedangkan terkait transportasi jemaah haji, Legislator dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu mengatakan perlu penambahan jumlah kendaraan antar jemput jamaah.
Baca: Waktu tunggu panjang, banyak jemaah haji berangkat saat lansia
“Kasihan jemaah harus menunggu lama kendaraan yang antar jemput sampai berjam-jam. Jadi transportasi ini cukup krusial. Kemarin masih belum baik, banyak keterlambatan dan lain sebagainya. Ini perlu dievalusi,” tegasnya.
Selain itu Sri Wulan juga meminta penyelenggara haji memberikan perhatian khusus kepada jemaah lansia.
Diperlukan berbagai perbaikan mulai dari sistem tempat duduk lansia di pesawat, pendamping, hingga kebutuhan mereka selama di Tanah Suci.