ruangkota

Tag: KUPI

  • Maklumat KUPI: Masyarakat Harus Kawal Pemilu 2024 Agar Adil dan Bermartabat

    Maklumat KUPI: Masyarakat Harus Kawal Pemilu 2024 Agar Adil dan Bermartabat

    7cloud.asia – Mencermati perkembangan politik tanah air jelang Pemilu 2024, jaringan Kongres ulama perempuan Indonesia (KUPI) merilis maklumat politik pada Senin (20/11/2023).

    Dalam Maklumat itu, KUPI menyorot putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah norma UU tentang batas usia capres dan cawapres, sehingga Gibran, anak sulung Presiden Jokowi bisa lolos menjadi cawapres di Pemilu 2024. 

    “Putusan ini menuai penolakan dari para pakar hukum, melukai rasa keadilan masyarakat dan kemudian terbukti terjadi pelanggaran kode etik di dalam prosesnya,” demikian maklumat KUPI yang dibacakan Senin siang.

    Pasca putusan itu, MK harus melakukan reformasi internal dan memulihkan kredibilitas agar marwah MK sebagai lembaga negara pengawal konstitusi kembali sebagaimana mestinya.

    Baca: Netralitas Polri di Pemilu 2024 diragukan, Komisi III akan bentuk Panja

    Ketua pengarah KUPI, Badriyah Fayumi mengatakan, maklumat politik ini disampaikan untuk menanggapi berbagai dinamika politik nasional jelang Pemilu 2024. 

    Masalah itu antara lain minimnya keterwakilan perempuan dalam proses politik, serta penyalahgunaan wewenang lembaga hukum.

    Dalam maklumat itu, KUPI mengajak masyarakat untuk tetap berpartisipasi aktif  dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bersih dan bermartabat.

    Sebelum maklumat KUPI dibacakan, dihelat “Pemilu Bersih dan Bermartabat untuk Peradaban dan Berkeadilan” yang diikuti sekitar 300 orang.

    Baca: Tokoh bangsa nilai Jokowi telah langgar prinsip demokrasi

    Dalam kesempatan itu pengamat politik dari UIN, Gun Gun Heryanto menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung kondusif tetapi dengan banyak catatan kritis. 

    Catatan kritis ini berlaku, baik dalam penyelenggaraan maupun administrasi dan sosialisasi pengarus utamaan dan pelibatan yang bermakna pada semua kelompok. 

    Gun Gun memaparkan, idealnya pemilu harus mencerminkan kewajiban dan hak warga negara, mewujudkan keterwakilan semua elemen masyarakat.

    “Yang ketiga atau terakhir, pemilu adalah ajang yang kompetitif, bukan mengarahkan dukungan ke salah satu kelompok,” ujarnya.  

    Baca: Merasa dibodohi, GM ajak masyarakat melawan politik dinasti yang dilakukan Jokowi

    Itu sebabnya, Gun Gun menandaskan,  semua penyelenggara pemilu dan aparat negara harus menjaga sikap imparsialitasnya.

    Jika ada pengerahan instrumen kekuasaan untuk mendukung kelompok tertentu, ujarnya, maka akan mengurangi arti dan nilai Pemilu itu.

    Diskusi ini juga menghadirkan Alisa Wahid, salah satu ulama perempuan yang juga salah satu petinggi KUPI.  

    Dalam maklumatnya, KUPI menyebut sebagai gerakan sosial yang non-partisan, KUPI memiliki concern untuk menjaga dan merawat NKRI.

    Baca: Maklumat Juanda nilai politik dinasti Jokowi khianati cita-cita reformasi

    KUPI juga concern untuk ikut mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui langkah-langkah dan kerja-kerja keulamaan dan kerja-kerja peradaban.

    KUPI memandang bahwa pemilihan umum merupakan wasilah (sarana) menuju pencapaian cita-cita luhur berbangsa dan bernegara.

    “Oleh karena itu, norma-norma dan proses-prosesnya harus makruf, dalam arti sesuai peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi akal sehat, dan memberi ketenangan batin rakyat,” ujar Nyai Badriah Fayumi.

    KUPI beserta elemen masyarakat sipil lainnya perlu mengawal demokrasi dan Pemilu berjalan dalam norma dan dengan cara yang makruf.

    Baca: Politik dinasti akan lahirkan ketidakadilan dan pemerintahan yang labil

    Hal ini agar demokrasi dan Pemilu menjadi berkah bagi semua warga bangsa, tidak hanya bagi aktor dan elit politik, serta para pengemban amanah kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif saja.

     

     

  • Puluhan Ulama Perempuan Ramaikan Program Ngaji Ramadan Bersama KUPI

    Puluhan Ulama Perempuan Ramaikan Program Ngaji Ramadan Bersama KUPI

    7cloud.asia – Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Jumat (28/2/2025) meluncurkan program Ngaji KUPI Ramadan 1446 Hijriah yang dihadiri oleh puluhan ulama perempuan dan lembaga jejaring KUPI.

    Dipandu oleh penulis dan pegiat isu gender, Kalis Mardiasih, rangkaian pengajian yang digelar selama satu bulan tersebut, KUPI ingin mengajak semua kalangan agar semakin mengenal ajaran Islam yang ramah, adil, dan maslahat bagi semua umat.

    Di samping itu, Ngaji KUPI Ramadan juga bertujuan untuk menghidupi bulan Ramadan agar lebih berkah dan bermakna.

    Sekretaris Majelis Musyawarah KUPI, Masruchah, menyampaikan bahwa ada banyak ulama perempuan yang berasal dari 28 provinsi di Indonesia yang akan mengambil peran untuk mengisi rangkaian Ngaji KUPI Ramadan.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima ruangkotacom, Masruchah juga menjelaskan, proses penyebaran pengetahuan ini akan mengambil berbagai isu, seperti isu kemanusiaan, isu lingkungan, dan isu-isu lainnya.

    Baca: Ramadan lebih ramah lingkungan dalam Green Ramadan

    “Nantinya berbagai isu tersebut akan disampaikan melalui pendekatan makruf (baik), mubadalah (kesalingan), dan keadilan hakiki. Ini adalah bagian dari agenda untuk membumikan pandangan KUPI , baik di dalam ruang keluarga, masyarakat, komunitas, atau negara,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, beberapa lembaga penyangga KUPI seperti Alimat, Rahima, Fahmina, Jaringan GUSDURian, dan AMAN Indonesia juga turut menyampaikan program Ngaji Ramadan mereka masing-masing.

    Agenda lima lembaga penyangga tersebut juga merupakan bagian dari rangkaian Ngaji KUPI Ramadan.

    Pera Sopariyanti dari Rahima mengungkapkan agenda lembaganya selama Ramadan adalah “Ngabuburit bersama 33 Ulama Perempuan”.

    Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dan tayang setiap hari selama Ramadan di Youtube Swararahima dotcom dan Instagram @swararahima, dengan menghadirkan ulama perempuan dari Jawa, Sulawesi, hingga Aceh.

    Baca: Wacana libur sekolah selama bulan Ramadan

    Ngabuburit bersama 33 Ulama Perempuan diadakan dua kali setiap harinya, yaitu pukul 17.00 WIB dan 20.30 WIB. Sementara itu, tema-tema yang akan diangkat adalah tema-tema aktual yang dekat dengan kehidupan orang muda.

    Rahima mengambil tiga tema besar, yaitu tema ibadah, khususnya terkait puasa. Kemudian tema keluarga, khususnya terkait hak ekonomi perempuan, dan terakhir adalah tema aktual, misalnya tentang penyakit ain, yang biasa ditujukan perempuan sebagai objek.

    ”Selain ada juga tema seperti disabilitas apakah aib bagi keluarga hingga feminine energy,” terang Pera

    Sedangkan, Fahmina Institute yang diwakili oleh Roziqoh menjelaskan program Ramadan yang akan diadakan lembaganya adalah Ramadan Inklusi atau RAIN. Dijelaskan terkait tema inklusi yang dimaksud serta filosofi dari kata rain.

    “Sebagaimana kata rain yang berarti hujan, semoga kita juga akan mendapat percikan berkah selama Ramadan. Tema yang kami amgkat adalah inklusi, terutama inklusi terhadap disabilitas,” jelasnya.

    Baca: Saran ahli gizi saat sahur dan buka puasa

    Sementara itu, Iklilah dari Alimat menerangkan bahwa lembaganya bekerja sama dengan Akademi Feminis Muslim akan mengadakan kursus singkat (short course) dan intensif mengkaji isu feminisme Muslim. Acara ini menghadirkan Profesor Alimatul Qibtiyah.

    “Alimat berfokus pada penguatan perspektif muslimah. Kami mengajak semua orang untuk memahami bagaimana feminisme Islam dalam kerangka keluarga Islam Indoneisa. Kita akan bertemu setiap Sabtu,” paparnya.

    Dua lembaga penyangga lainnya, yaitu Jaringan GUSDURian dan AMAN Indonesia juga mempunyai agenda Ramadan yang cukup berbeda.

    Jaringan GUSDURian berencana mengadakan Pesantren Gerakan yang akan mengkaji pemikiran Gus Dur dan isu-isu kontemporer seperti isu gender dan lingkungan.

    Sedangkan, AMAN Indonesia berencana menggelar Forum Ramadan bersama para penyintas terorisme dan turut menyebarkan agenda-agenda Ngaji KUPI Ramadan kepada publik internasional.

  • KUPI Deklarasikan Mei sebagai Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan

    KUPI Deklarasikan Mei sebagai Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan

    7cloud.asia – Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dari berbagai daerah se-Indonesia, secara resmi mendeklarasikan Mei sebagai bulan kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia

    Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia adalah ajakan KUPI untuk membangun memori kolektif umat tentang peran perempuan dalam sejarah Islam Indonesia.

    Ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan yang lebih adil, setara, dan berkeadaban—dengan cahaya keulamaan perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari kebangkitan umat, kemuliaan bangsa, dan keberlangsungan semesta.

    Deklarasi ini berlangsung dalam sebuah perhelatan yang berlangsung pada Ahad pagi, 18 Mei 2025, di Masjid Puser Bumi, Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat.

    Deklarasi ini merupakan ikhtiar spiritual, sosial, dan kultural untuk memperkuat peran ulama perempuan dalam membela kehidupan, mewarisi ilmu, dan merawat keberpihakan terhadap kelompok yang dilemahkan oleh struktur sosial dan politik.

    Baca: KUPI ajak masyarakat kawal Pemilu 2024 agar adil dan bermartabat

    Di tengah situasi bangsa yang ditandai oleh meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, krisis hukum dan demokrasi, serta penderitaan global seperti yang dialami rakyat Palestina, deklarasi ini menjadi bentuk kehadiran ulama perempuan yang berpihak pada keadilan dan kebenaran.

    Ulama perempuan juga bertindak sebagai penjaga nurani publik—yang bersuara melalui ilmu, berjuang melalui pengabdian pada yang rentan, dan mewujudkan kehidupuan yang bermartabat dan berkeadaban.

    Deklarasi ini dimaksudkan untuk menjadi gerakan kultural tahunan, yang akan dihidupkan setiap bulan Mei oleh komunitas-komunitas KUPI di seluruh Indonesia.

    Bulan Mei dipilih karena bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, yang merefleksikan semangat perjuangan kolektif untuk membangun bangsa yang merdeka, adil, dan bermartabat.

    Bulan ini sekaligus sebagai pengingat atas luka sejarah Mei 1998, ketika perempuan, warga Tionghoa, dan masyarakat miskin kota menjadi korban kekerasan politik.

    Baca: Mengenal sosok ulama Buya Hamka

    Dengan menjadikan Mei sebagai ruang kebangkitan ulama perempuan, KUPI ingin menghadirkan ingatan kritis dan spiritual yang berpihak pada mereka yang paling rentan dan sering dilupakan sejarah.

    Dalam semangat ini, seluruh komunitas, lembaga, dan individu diajak untuk menghidupkan peringatan ini di wilayah masing-masing, melalui kegiatan seperti doa bersama, tawassul, puisi, diskusi, pengajian, menulis kisah, hingga aksi-aksi sosial.

    Lebih jauh, KUPI mendorong masyarakat untuk mendokumentasikan dan menarasikan nama-nama ulama perempuan di lingkungannya—para nyai, ustadzah, guru ngaji, tengku, pelayan umat, dan penggerak masyarakat, yang selama ini bekerja dalam senyap, namun menopang keberlanjutan ilmu, kehidupan dan keadaban.

    Dalam sambutannya, Ketua Majelis Dzikir dan Pikir Paser Bumi Rieke Diah Pitaloka menyampaikan pentingnya mengambil teladan dari para ulama perempuan.

    “Nyai Syarifah Mudaim telah ajarkan kepada kami keturunannya jiwa cahaya Islam yang pantang menyerah, yang akan menuntun kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan di dalam perjuangan.” ujarnya.

    Baca: Mengenal sosok Ratu Sultanah Nahrasiyah

    Sementara Masruchah, Sekretaris Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI menyebut pentingnya hari kebangkitan dikaitkan dengan isu-isu kemanusiaan.

    “Kebangkitan nasional Indonesia tidak semata bicara soal nasionalisme, tidak hanya semata bicara soal isu kebangsaan. Saya kira disini juga bicara soal isu kemanusiaan termasuk isu keadilan sosial, keadilan gender, isu non diskriminasi,” ujarnya.

    Dalam pidato keulamaannya, Alissa Wahid menegaskan bahwa perempuan penting untuk ambil peran dalam berbagai ruang dan dimensi. Meski seringkali perempuan merasa takut untuk memulainya.

    Kita, ujarnya, yang bukan tokoh mitos, yang punya anak, pasangan, dan keluarga, mengenal rasa takut.

    “Tapi meskipun kita takut, kita harus jalan terus dan melompati pagar batas ketakutan tadi. Mungkin di situ martabat dan harga kita ditetapkan, dan ulama perempuan harus jalan terus dan melompati pagar batas ketakutan tersebut,” tegasnya, mengutip perkataan dari KH. Abdurrahman Wahid.