Tag: lonjakan suara psi

  • Minta KPU dan Bawaslu Cermati Lonjakan Suara PSI, Romahurmuziy: Operasi Sayang Anak Lagi?

    Minta KPU dan Bawaslu Cermati Lonjakan Suara PSI, Romahurmuziy: Operasi Sayang Anak Lagi?

    7cloud.asia – Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU ) dan Badan Pengawas Pemilu (Baswalu) mencermati lonjakan suara PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang janggal.

    Mantan Ketua Umum PPP yang biasa disapa Rommy itu mengancam bakal membongkar anomali penambahan atau lonjakan suara PSI yang tidak wajar dalam hak angket, pada pekan ini. 

    “Mohon atensi KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam Bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi “sayang anak” lagi?” tulis Romy dikutip dari akun Instagram pribadinya @romahurmuziy, Minggu, (3/3/2024) menyikapi lonjakan suara PSI

    Beberapa lembaga survei, kata Romy, menilai bahwa lonjakan suara PSI tidak masuk akal. Sebab,  berdasar perhitungan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), perolehan suara PSI mencapai 50 persen. 

    Baca: Komentari lonjakan suara PSI, Cak Imin ingatkan jangan ada jual beli suara  

    Dilansir tempo.co, suara partai yang saat ini dipimpin oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, itu kini mendapat 3 persen atau 2.291.882 suara saat pengumpulan data di 540.231 dari 823.236 TPS (65,62 persen).
     
    Pada saat bersamaan, suara PPP 3.037.760 atau 3,97 persen. Adapun perolehan suara PSI berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei berada di bawah 3 persen.
     
    Sementara dalam sebuah pesan yang beredar di media sosial, informasi adanya operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat beredar luas sejak sebelum pemungutan suara.

    Cara yang dilakukan adalah dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupaten/kota di Jawa, dan 20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa.

    Presiden Jokowi sendiri, seperti dikatakan oleh mantan Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto menargetkan agar PSI bisa masuk ke Senayan di Pemilu 2024 ini.

    Baca: Jokowi ingin PSI bisa lolos ke Senayan

    Namun sepertinya rencana ini tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan berdasarkan penghitungan cepat atau Quick Count (QC) jauh di bawah harapan lolos PT.

    Akurasi QC menurut pimpinan lembaga-lembaga survei adalah plus-minus 1%, sehingga untuk lolos ambang batas parlemen 4 persen dibutuhkan setidaknya angka QC  3 persen. 

    Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, QC PSI tertinggi adalah 2,95 persen. Belakangan setelah coblosan, beredar informasi ada upaya pelolosan PSI, dengan dua modus:

    Pertama, memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil dan kecil kemungkinan lolos ambang batas parlemen ke PSI. Yang kedua adalah dengan memindahkan suara tidak sah ke PSI. 

    Baca: Lonjakan suara PSI munculkan dugaan operasi senyap yang terstruktur dan masif

    Penggelembungan suara PSI ini banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan. Tangkapan layar form C1 di berbagai media sosial membandingkan antara SiRekap vs form C1 diantaranya:

    • Misal akun X @kopididid melaporkan penggelembungan *6.900%*. Prov Jateng, kab. Purworejo, kec. Gebang, desa Kroyo. Rekap desa PSI 0 suara. Tp di SiRekap terekam 69 suara.

    • Akun X @kochenglatte bahkan, baru merekap 66 TPS semua angka PSI digelembungkan. Misal: (1) di prov Jabar, kab. Indramayu, kec. Anjatan, Desa Kedungwungu, TPS 016 suara PSI digelembungkan 1.600% dr 2 suara menjadi 32;

    (2) prov. Sumsel, kota Lubuk Linggau, kec. Lubuk Linggau II, desa Karya Bakti, TPS 007, suara PSI digelembungkan 4.100% dr 1 suara menjadi 41 suara. Bahkan ada yang digelembungkan 5.100% seperti di Sumsel, kota Pagar Alam, kec. Pagar Alam Satan, desa Gunung Dempo, TPS 004, dari 4 suara menjadi 204 suara.

    Baca: Beratnya partai baru lolos ke Senayan

    • Akun X @overgassedmk12 melaporkan di DIY, kab. Kulonprogo, kec. Temon, desa Jangkaran, TPS 004, pengelembungan suara PSI sebesar 2.800% dr 1 menjadi 28 suara.

    • Laporan kader PPP, di kab. Bandung, kec. Banjaran, desa Banjaran Wetan,TPS 024. Suara PSI digelembungkan 2.100% dari 1 suara menjadi 21 suara.

    • Dan masih banyak lagi laporan2 serupa kpd Pusat Tabulasi Nasional DPP PPP yang menurut laporan verifikasi sementara DPW-DPW P3 dikategorikan sesuai dengan data lapangan.

    Penggelembungan suara PSI ini diduga terjadi begitu terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

    Setiap penggeseran suara tidak sah yang menyumbang lonjakan suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu 2024.

    Baca: Diperkirakan hanya 8 hingga 9 partai yang bakal lolos ke Senayan

     

  • Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Minta DPR Gunakan Hak Angket untuk Usut Lonjakan Suara PSI

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Minta DPR Gunakan Hak Angket untuk Usut Lonjakan Suara PSI

    7cloud.asia – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai lonjakan suara PSI (Partai Solidaritas Indonesia) sebagai sebuah kejanggalan dan tidak masuk akal.  

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang beranggotaan 23 organisasi masyarakat sipil menyoroti lonjakan suara PSI sebagai satu-satunya partai dengan lonjakan suara sangat tajam dalam kurun waktu yang singkat.

    Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis meminta DPR menggunakan hak angket untuk mengungkap kejanggalan lonjakan suara PSI ini.

    Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, bagi Setara Institute dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, sangat akrab dengan data riset.

    Kami, ujarnya, terbiasa membaca tren dan dinamika data. Menurut dia, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim dan tidak masuk akal.

    Baca: Lonjakan suara PSI munculkan dugaan operasi terstruktur sistematis dan masif 

    “Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU),” papar dia, dalam keterangan tertulis, Minggu (3/3/2024).

    Seperti diketahui sejak 18 Februari 2024, KPU di beberapa kabupaten/kota sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

    Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.

    Halili mengatakan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan.

    Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

     

    Baca: Tanggapi lonjakan suara PSI Cak Imin ingatkan jangan ada jual beli suara 

    Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi.

    “Yaitu memenangkan paslon capres cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meloloskan PSI ke Parlemen, dan untuk menggerus suara PDI Perjuangan,” ujar Halili.

    Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, imbuhnya, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu.

    “Pada saat yang sama, nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh rezim despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” ujar dia.

    Oleh karena itu, Halili menyampaikan, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi meminta para anggota DPR agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan pemilu pada Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket.

    Baca: Tiga keinginan Jokowi di Pemilu 2024

    Selain itu, koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen aktivisme publik, khususnya organisasi masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi untuk melakukan konsolidasi.

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratisjuga menyerukan kepada untuk terus memasifkan tekanan publik dan seruan moral untuk menghentikan despotisme dan dinasti politik rezim, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis juga mneolak kooptasi kekuasaan politik dan tata kelola pemerintahan negara yang anti demokrasi dan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi republik.

    Sebagai informasi, suara sementara PSI melesat dalam beberapa hari terakhir. Partai yang dipimpin anak bungsu Jokowi itu sampai Senin (4/3/2024) pagi total suaranya sudah mencapai 2.404.199 atau 3,13 persen, mendekati ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

    Dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2024), suara PSI sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.