7cloud.asia – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta maaf atas kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di sejumlah daerah. Dia memastikan bahwa kasus keracunan tidak diharapkan dan bukan kesengajaan.
“Pertama-tama tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah kembali terjadi beberapa kasus di beberapa daerah,” tegas Prasetyo saat Konferensi Pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025) seperti dipantau dari YouTube Metro TV.
Menurut Prasetyo, masalah itu akan menjadi bahan evaluasi dan catatan pemerintah. Pihaknya telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh yang terdampak mendapat penanganan secepat mungkin.
Pemerintah juga akan memitigasi dan memberikan sanksi supaya masalah-masalah ini tidak terulang kembali.
“Harus (ada sanksi). Dan sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud.
Baca: Ompreng Makan Bergizi Gratis diduga tidak food grade
Tetapi juga sanksi yang akan diterapkan jangan sampai mengganggu sisi operasional sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG ini,” tandas Prasetyo.
Terkait dugaan adanya 5.000 dapur fiktif MBG seperti yang diungkap anggota Komisi IX DPR Nurhadi, Prasetyo Hadi mengatakan bakal melakukan pengecekan.
Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi IX DPR Nurhadi bertanya mengenai kemungkinan 5.000 titik dapur fiktif MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sudah membantah sejak pertama kali isu muncul.
Dadan menyatakan, titik-titik tersebut merupakan calon dapur umum. Sebelum membangun, para mitra itu memang harus mengajukan lokasi pembangunan.
Dadan menyampaikan, titik tersebut menunjukkan sudah ada booking dari mitra MBG, tinggal proses pembangunan.
Baca: Komisi IX DPR soroti praktik dapur fiktif dalam program Makan Bergizi Gratis
“Jadi bukan fiktif, tapi ada yang sudah booking tempat tapi belum ada pembangunan,” ucap dia di Istana pertengahan Agustus lalu.
Terbaru Dadan kembali menyatakan, data 5.000 SPPG yang tak aktif itu merupakan dampak kebijakan roll back atau reset.
Ia menegaskan bahwa kebijakan roll back dilakukan terhadap pemesan titik dapur yang tidak melakukan tindak lanjut dengan membangun dapur dalam waktu 20 hari. Jika dapur tidak dibangun, akan dilakukan roll back.
Kebijakan ini pun membuka peluang kembali kepada masyarakat atau yayasan yang ingin berpartisipasi dalam program MBG.
“5.000 itu adalah yang baru pesan titik, dan lebih dari 20 hari tidak ada aktivitas dan kena roll back,” tegas Dadan.
Baca: Kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis terus terjadi