7cloud.asia – Pemerintah berencana menerapkan cukai pada makanan olahan atau siap saji dengan tujuan mengendalikan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) untuk mencegah penyakit yang disebabkan makanan.
Menyoroti rencana cukai pada makanan olahan ini, anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansah meminta pemerintah memastikan kebijakan itu tidak merugikan pelaku usaha kecil seperti UKM dan UMKM.
“Kami ingin Pemerintah memastikan kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat. Meskipun tujuannya baik namun harus dipertimbangkan untung-ruginya,” ungkap Charles dikutip Parlementaria, Sabtu (3/8/2024).
Kebijakan cukai pada makanan olahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada 26 Juli 2024.
Baca: Makanan olahan dinilai sebagai pemicu banyaknya kasus gagal ginjal pada anak
Aturan yang tertuang dalam Pasal 194 PP 28/2024 itu menyebutkan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
Sedangkan yang dimaksud dengan makanan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan.
Penerapan cukai pada makanan olahan ini sebagai upaya memperketat peredaran pangan olahan dan pangan siap saji atau fast food mengingat kasus penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi hingga gagal ginjal terus meningkat.
Baca: Pentingnya deteksi diabetes sejak dini
Ketentuan itu akan berlaku di semua tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.
Charles pun mempertanyakan bagaimana implementasi dari pengenaan cukai itu kepada pelaku usaha kecil, terutama pedagang kaki lima (PKL) yang menyajikan makanan atau minuman cepat saji.
“Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana implementasinya? Bagaimana pembebanan cukai ini terhadap pelaku usaha kecil?” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Baca: Cara mencegah diabetes sejak anak berada dalam kandungan
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengungkapkan keprihatinan dengan semakin rentannya anak-anak terhadap penyakit tidak menular, seperti gagal ginjal maupun diabetes.
Mengatasi kondisi ini, Kurniasih menyebut pemerintah perlu membuat kebijakan komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif.
“Ayo kita sama-sama pasang alarm jangan sampai fenomena penyakit yang penderitanya semakin muda ini jadi bom waktu”
Ia menegaskan, pemerintah berkewajiban melindungi anak-anak kita dari dampak berbahaya penyakit yang kini menyerang usia muda.