7cloud.asia – Penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari angka 50,0 pada bulan Mei merupakan sinyal serius terhadap kondisi sektor industri nasional.
Menurut Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, melemahnya sektor manufaktur menjadi indikator bahwa industri Indonesia telah memasuki fase kontraksi yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Minggu (5/7/2026), Prof Didik menjelaskan bahwa data PMI yang dirilis S&P Global mencerminkan kondisi sektor industri yang terus mengalami pelemahan.
Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal sebelumnya mencapai 5,61 persen, ia menilai capaian tersebut lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, sementara sektor industri justru terus mengalami penurunan.
Didik menjelaskan, keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun.
Angka PMI di bawah level 50 ini merupakan indikasi sektor industri Indonesia sudah sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah yakni masuk kategori terkontraksi
Baca: Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen Tapi Rapuh
“Atau indikasi yang lebih luas bahwa sektor industri semakin lesu dari waktu ke waktu,” ujar Prof. Didik.
Didik membandingkan kondisi Indonesia dengan Vietnam yang berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen.
Menurutnya, keberhasilan Vietnam tidak terlepas dari kebijakan transformasi industri yang dijalankan secara konsisten selama dua hingga tiga dekade terakhir.
Hasilnya, pada Juli 2026 Bank Dunia mengklasifikasikan Vietnam sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income country) dengan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sekitar 4.970 dolar melampaui ambang batas 4.636 dolar.
Mantan ekonom INDEF ini menilai sektor industri Indonesia selama ini tidak memiliki arah kebijakan yang konsisten.
Menurutnya, penurunan PMI manufaktur merupakan konsekuensi dari lemahnya kebijakan industri dan investasi, ditambah tekanan biaya akibat kondisi geopolitik global serta berbagai persoalan domestik.
Baca: Laporan The Economist Jadi Peringatan Serius Soal Kondisi Tata Kelola Pemerintahan
“Dunia usaha tidak akan berinvestasi selama tidak ada kebijakan yang jelas, hambatan birokrasi yang ruwet, dan insentif yang tidak memadai untuk menjadikan industri tumbuh pesat,” katanya.
Selain persoalan investasi, dia juga menyoroti melemahnya daya beli masyarakat yang dinilai berkaitan erat dengan menyusutnya sektor industri dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif.
Ia menilai kondisi tersebut membentuk lingkaran persoalan yang hanya dapat diputus melalui transformasi struktur industri, deregulasi, dan debirokratisasi.
Menurutnya, Indonesia pernah berhasil menerapkan kebijakan serupa pada dekade 1980-an hingga 1990-an yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7–8 persen dan pertumbuhan sektor industri mencapai 10–12 persen.
Namun, kebijakan tersebut belum kembali dapat diterapkan secara konsisten.
Baca: Rezim Prabowo-Gibran Disebut Jadi Pemicu Utama Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Lebih lanjut, Prof. Didik menjelaskan bahwa Vietnam justru melanjutkan strategi transformasi ekonomi melalui pembangunan industri yang berorientasi ekspor.
Negara tersebut, kata dia, terlebih dahulu masuk ke rantai produksi global melalui investasi asing berkualitas, kemudian secara bertahap meningkatkan kemampuan industri domestik melalui transfer teknologi dan inovasi.
“Strategi industri Vietnam adalah strategi outward looking, persis sama dengan yang dilakukan Indonesia pada tahun 1980-an. Tahapannya adalah menarik FDI yang berkualitas. Berbeda dengan Indonesia yang menarik investasi tidak berkualitas, seperti restoran, jasa perdagangan, pengemasan, dan lain-lain,” jelasnya.
Dia mengingatkan bahwa tanpa langkah konkret untuk membangkitkan sektor industri dan memperbaiki iklim usaha, Indonesia berisiko semakin tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.
“Kita sekarang kalah dengan ‘anak bawang’ (Vietnam) yang pada tahun 1970-an rakyatnya masih telantar mengungsi di Pulau Galang dan Rempang. Jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak memperbaiki iklim usaha, maka Indonesia bisa menjadi negara sakit di ASEAN,” tutupnya.