7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menganggap pemerintah belum ada upaya progresif untuk mengatasi akar persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tiap tahun terjadi.
Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian kepada ruangkota Senin (13/10/2025) menjelaskan setiap tahun, di titik yang hampir sama selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Hal ini menunjukkan adanya tata kelola hutan dan gambut serta perizinan penggunaan lahan secara serampangan.
“Ini bukan soal menurun atau meningkat, persoalannya adalah kebakaran tetap terjadi setiap tahunnya, dengan titik api dan kebakaran hampir dititik/wilayah yang selalu terbakar tiap tahunnya. Titik api di korporasi yang terus ditemukan setiap tahun,” jelas Uli.
Baca: Pembukaan Hutan Tanpa Memperhatikan Lingkungan adalah Bentuk Kekerasan Negara
Menurutnya selama ini pemerintah hanya terus berfokus pada modifikasi cuaca, dan lain-lain. Meski hal ini juga penting, tetapi upaya tersebut hanya bersifat untuk memadamkan kebakaran dan bukan untuk mengatasi akar persoalan karhutla.
“Biayanya juga mahal dan sebagian besar negara yg menanggung, bukan korporasi yang menjadi kontributor besar karhutla,” katanya.
Dia juga menambahkan, kebakaran hutan terus berulang karena negara tunduk pada perusahaan pembakar hutan dan lahan. Kalaupun mereka dihukum, maka hukuman yang dijatuhkan juga terbilang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku.
“Keberulangan karhutla ini adalah bukti ketertundukan negara pada perusahaan pembakar hutan dan lahan. Hingga saat ini pemerintah tidak berani mengevaluasi 969 perusahaan sawit yang puluhan tahun beroperasi di wilayah gambut dan hutan seluas 5,6 juta hektar,” urai Uli.
Baca: Penanganan Kasus Karhutla Masih Menyasar Individu
“Bahkan ada cukup banyak perusahaan yang telah diputus bersalah oleh pengadilan, namun tidak ada proses ekskusi putusan yang jelas dan tidak pernah dicabut izinnya, dan alhasil tahun ini kembali terbakar,” tambahnya.
“Impunitas dan ketertundukan negara ini lah yang menjadi akar persoalan karhutla, selama pemerintah tidak menjawabnya, selama itu juga karhutla akan terus terjadi,” lanjut Uli.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengklaim kebakaran hutan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025 turun menjadi 213 ribu hektare lahan.
Padahal tahun 2025, kebakaran hutan mencapai 2,6 juta hektare. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya sistem deteksi dini, koordinasi cepat lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga hutan.
Hal ini disampaikan Raja Juli Antoni dalam pidato kunci (keynote speech) pada Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (10/10/2025) lalu.
Baca: Kebakaran Hutan di Aceh Paling Banyak Terjadi di Lahan Milik Negara
Pada kesempatan itu, dia menjelaskan pihaknya telah menetapkan lima program unggulan strategis, yaitu digitalisasi layanan kehutanan, pengelolaan hutan berkeadilan, pengembangan hutan sebagai sumber ketahanan pangan.
Selain itu juga konservasi hutan sebagai paru-paru dunia, serta penerapan kebijakan Satu Peta (One Map Policy) guna memperjelas status lahan dan mendukung investasi hijau.
“Melalui tata kelola yang transparan dan inklusif, kita ingin memastikan setiap kebijakan kehutanan berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” katanya.