7cloud.asia – Menkopolhukam, Mahfud MD mengajak semua pihak untuk melaksanakan proses pemilihan presiden dan pemilu secara adil dan tidak melakukan kecurangan serta kesewenang-wenangan.
“Jangan pernah curang. Karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah,” kata Mahfud MD di Surabaya seperti yang dilihat dalam akun instagramnya, Sabtu (11/11/2023).
Menurut Mahfud MD jika nanti Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan dalam melaksanakan pemilu, maka indonesia tidak akan pernah baik.
Karena itu, untuk menuju kondisi negara Indonesia lebih baik lagi, maka rakyat harus diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan kecurangan.
Baca: Menkopolhukam bentuk tim untuk dalami intimidasi yang dialami melki sedek huang
“Ingat ya, ada adagium vox populi vox dei, suara rakyat itu suara Tuhan. Tetapi bukan berarti rakyat itu sama dengan Tuhan. Itu artinya Tuhan akan selalu membela rakyat yang memperjuangkan kebenaran,” jelasnya.
Selain itu, calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo ini juga khawatir jika proses pemilihan presiden dan pemilu dilakukan dengan curang, maka rakyat akan mencari jalannya sendiri untuk menang.
“Siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi rakyat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Ingat ini,” tegasnya.
Baca: Menakar peluang pasangan ganjar dan mahfud md di pemilu 2024
Seperti yang diwartakan sebelumnya indikasi kecurangan dan itimidasi kepada masyarakat mulai muncul jelang pelaksanaan kampanye Pemilu 2024.
Dugaan pelibatan aparat untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran makin kuta dirasakan di lapangan.
Sejumlah media memberitakan pengakuan aparat yang menolak disebutkan namanya, tentang adanya instruksi dari atas untuk memesang baliho Prabowo Gibran.
Saat ini perintah itu berlangsung di Jawa Timur, namun menurut sumber tersebut perintah ini akan diberlakukan di banyak daerah.
Baca: TPN Ganjar Mahfud minta aparat netral
Menanggapi hal ini, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mengecam ketidaknetralan aparat dalam proses pemilu dan pilpres.
Mereka mengingatkan, dalam negara demokrasi dan negara hukum, tugas dan fungsi utama polisi adalah menjalankan penegakkan hukum dan menjaga kemananan ketertiban masyarakat sesuai mandat Konstitusi UUD 1945 dan UU Polri No. 2 Tahun 2002,
“Bukan terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho,” jelas Ketua PBHI, Julius Ibrani, di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Karena itu, lanjut Julius, dugaan ketidaknetralan aparat tersebut tidak bisa dibiarkan dan perlu ditindak untuk membuktikan instruksi Presiden Jokowi yang menekankan netralitas, bukan lip service.
Julius menambahkan, dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuataannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024.
“Sebelumnya, Baliho dari lawan politik Prabowo-Gibran justru diturunkan oleh aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali dan lainnya,” papar Julius.
Selanjutnya koalisi masyarakat sipil menilai putusan MK Nomor: 90/2023 menjadi gerbang masuk aparat bersikap tidak netral.
Putusan MK tersebut mengistimewakan putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi peserta Pilpres 2024.
Baca: Intimidasi terhadap kelompok oposisi mulai dilakukan polisi
“Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat, karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka yakni Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024” urainya.
Sementara itu, pengamat politik Karyono Wibowo mendesak agar Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengusut kasus pemasangan baliho capres-cawapres, Prabowo dan Gibran di Jawa Timur.
“Sebaiknya Bawaslu kalau sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pengawasan serta Polri ada pengawasan internal itu juga harus segera bergerak untuk mengusut, menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di Jawa Timur itu,” urai Karyono seperti yang dikutip Medcom.id.
Reporter: Nurakhmayani