7cloud.asia – Demonstrasi besar-besaran bertajuk “No Kings” telah berlangsung dari ujung pantai barat ke pantai timur AS, pada Sabtu (28/3/2026) waktu setempat atau Minggu (29/3/2026) waktu Indonesia.
Para peserta berunjuk rasa menentang kebijakan Presiden Donald Trump yang mereka anggap otoriter, khususnya menargetkan tindakan pemerintah terkait penegakan imigrasi federal, kebijakan luar negeri, dan kekuasaan eksekutif.
Para pengunjuk rasa juga memprotes kenaikan biaya hidup, dan perang dengan Iran.
Dalam aksinya pengunjukrasa mengusung spanduk “When hate is loud, love must be louder” dan “No Kings,” untuk menekankan penolakan terhadap kepemimpinan tirani, atau “raja gadungan” yang dipertontonkan Donald Trump selama ini.
Baca: Mayoritas warga AS tolak cara Donald Trump tangani konflik dengan Iran
Dilansir CNN, aksi unjuk rasa berlangsung sepanjang hari, di mana kerumunan orang berkumpul untuk berbaris, bernyanyi, menari, dan melambaikan spanduk di kota-kota besar, pinggiran kota, dan kota-kota kecil di seluruh AS.
Lebih dari 3.000 lokasi menggelar demonstrasi No Kings, dengan unjuk rasa terbesar dilaporkan berlangsung di Los Angeles dan New York.
Sejumlah tokoh menjadi pembicara termasuk politisi, aktivis, dan selebriti. Di St. Paul, Minnesota, protes sangat dipengaruhi oleh tindakan imigrasi federal baru-baru ini, dengan menampilkan Bruce Springsteen dan sejumlah pembicara terkenal lainnya
Unjuk rasa bertajuk “No Kings” ini merupakan demo putaran ketiga. Tahun lalu, jutaan orang menghadiri protes damai “No Kings” selama dua hari
Baca: Iran siap lanjutkan perang dan menolak berunding dengan AS
Sejak itu, operasi penegakan imigrasi nasional Trump terus berlangsung di beberapa kota besar. Sekarang, warga AS menghadapi harga bensin yang meroket dan ekonomi yang lesu akibat perang.
Unjuk rasa bertajuk “No Kings” ini diorganisir oleh sukarelawan di AS menentang tindakan pemerintahan Trump yang dianggap melampaui batas, termasuk kebijakan imigrasi dan kekuasaan eksekutif.
Gerakan ini bersifat akar rumput, dengan para penyelenggara mendorong, melalui situs-situs seperti Mobilize, hari aksi damai nasional.
Kekhawatiran ini dianggap sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dan berkelanjutan melawan kebijakan pemerintah, dengan aksi-aksi sebelumnya yang terjadi di awal tahun, seperti pada Oktober 2025.